 |
| Aparat gabungan TNI/Polri (Foto: Ilustrasi) |
Situasi tanah Papua secara umum, dan khususnya lagi di Kabupaten Paniai saat ini dalam keadaan mencekam, darurat dan memprihatinkan.
Perlu ada perhatian yang serius dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, jurnalis nasional dan internasional, dan terutama dari komunitas internasional (international community).
Pemerintah Indonesia, terutama aparat TNI/Polri selalu mengklaim menggunakan pendekatan dialogis dan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan berbagai konflik di tanah Papua.
Kenyataan tidak demikian, pendekatan keamanan (baca: militeristik) masih terus di pakai dan bahkan tensinya lebih meningkat lagi.
Di samping itu, ada kelompok aparat TNI/Polri lain yang juga meyakini pendekatan keamanan atau dengan tindakan militeristik akan dapat menyesaikan konflik di Papua secara menyeluruh, padahal faktanya tidak.
Masyarakat sipil dan warga tak berdosa yang tentu menjadi korban tunggal dari konflik yang terus terjadi dan berlarut-larut di seluruh wilayah tanah Papua.
Terakhir kali seperti yang terjadi Kampung Kugikou, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua, Selasa (13/12) siang menjelang sore kemarin.
Di kabarkan, kira-kira pukul 09.00 WIT ratusan aparat gabungan TNI/Polri telah melakukan pemantauan secara rutin di Kampung Kugikou, Eduda, yang disinyalir sebagai “markas” TPN/OPM Devisi II Pembela Keadilan IV Paniai pimpinan Jhon Yogi.
Pendropingan pasukan TNI/Polri secara masal terus dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, juga pemerintah, dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) di Jayapura.
Aparat TNI/Polri menggunakan tiga buah helikopter, dan menyewah sebuah pesawat komersil milik perusahan pertambangan di daerah Degewo, Paniai.
Seluruh aktivitas dan gerakan masyarakat sipil di sekitar Eduda, yang diyakini sebagai anggota TPN/OPM diawasi secara intensif, dan bahkan melakukan teror sesekali.
Pada pukul 12.00 WIT suhu semakin meningkat. Beberapa warga sipil juga terus bersiaga karena merasa ketakutan. Tanpa di duga-duga, aparat melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang berada di kampung tersebut.
Secara membabi buta aparat melakukan tindakan brutal dan biadab. Mulai dari penyisiran, penembakan, penjarahan, dan bahkan membumi hanguskan semua rumah-rumah adat (Honai) warga sipil.
“Kami tidak tahu berapa jumlah korban, namun di kubuh TPN/OPM pasti ada karena mereka diserang dari udara dengan helikopter,” kata Yustinus Gobay, salah satu warga sipil di Paniai yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Kepada media ini Yustinus menjelaskan bahwa aparat TNI/Polri memang telah di droping dari Jayapura, dan Kalimantan ke Paniai sejak dua bulan lalu.
“Terutama setelah digelar Kongres Rakyat Papua III pada 17-19 Oktober 2011 lalu, di Lapangan Zakeus, Abepura, Jayapura, Papua, aparat di sini semakin banyak sekali,” imbuh Yustinus.
Dari kalangan tokoh gereja, tokoh agama, dan bahkan tokoh adat menyesalkan pengiriman aparat TNI/Polri dengan jumlah banyak ke Paniai. Mereka sebut situasi di Paniai aman-aman saja.
“Situasi di Paniai aman-aman saja, kenapa mereka (TNI/Polri) terus di droping kesini,” tutur Jhon Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai ketika di hubungi media ini Selasa (13/12) kemarin.
Jhon mengaku telah melaporkan keresahan yang di alami masyarakat sipil terkait kehadiran aparat TNI/Polri dengan jumlah yang banyak kepada Komnas HAM Pusat di Jakarta.
“Berharap Komnas HAM bisa menanyakan tentang kebijakan tersebut kepada Kapolri, agar bisa ditinjau kembali, dan bila perlu menarik militer dari Paniai,” tegas Jhon seperti dikutip sebuah media di Jakarta.
Penyerangan dilakukan oleh aparat TNI/Polri sejak pukul 12.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT. Ketika terjadi penyerangan, warga spil yang merasa ketakutan melarikan diri dari kampung tersebut.
“Kami memilih mengungsi dulu ke daerah yang aman, kami sangat ketakutan sekali,” ucap salah satu penggungsi dari sambungan telepon selulernya.
Ketika ditanya kapan akan kembali ke kampung Kugipou, Ia menjawab jika situasi sudah benar-benar kondusif dan aman.
“Kalau sudah aman dan kondusif nanti kami kembali ke kampung lagi, karena ingin merayakan natal” tutupnya.
Di Jakarta mendapat tanggapan beragam. Beberapa anggota DPR RI ikut menanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai konflik di tanah Papua.
“Sekarang UP4B mau berjalan, nanti akan ada dialog antara Jakarta-Papua, tapi kalau tidak di dukung oleh TNI/Polri percuma saja,” kata Eva Sundari, anggota Komisis III DPR RI dari fraksi PDIP melalui pesan singkat kepada media ini.
Sementara itu Antie Sulaiman, Ketua Pusat Kajian Papua di Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyesalkan cara-cara yang di ambil aparat TNI/Polri di Paniai.
“Natal sudah semakin dekat, kita sama-sama harus serukan agar ada damai natal di Paniai” ungkapnya melalui pesan singkat.
Sampai saat ini pihak kepolisian belum menjelaskan apa maksud dibalik penyerangan Kampung Kapugou, di Eduda yang disinyalir sebagai “markas” TPN/OPM.
Berapa jumlah korban juga belum ada keterangan pasti, namun dari sumber warga di kabarkan satu anggota Brimob tewas, dan satu anggota Brimob lagi luka berat dan sedang di rawat di RSUD Paniai.
Yang menjadi pertanyaan serius adalah kenapa penyerangan terhadap warga sipil yang di duga TPN/OPM di Kampung Kugikou, Eduda, Paniai, dilakukan tepat pada pertengahaan bulan Desember?
Padahal semua kita tahu, di bulan Desember ini semua umat nasrani di dunia, khususnya lagi di Papua akan merayakan hari natal dan berharap akan damai natal.
Akankah ada damai natal di Papua? Ataukah pemerintah Indonesia beranggapan melalui penyerangan tersebut akan ada damai natal di Papua?
Saat ini warga Papua menganggap peristiwa penyerangan secara membabi-buta oleh TNI/Polri sebagai kado natal yang cukup unik bagi masyarakat Papua, dan khususnya di Paniai.
Ini semakin menambah deretan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua, dan tentu semakin pertebal nasionalisme Papua akibat tindakan tak terpuji yang dilakukan aparat TNI/Polri karena berlangsung tepat di bulan suci bagi umat nasrani.
OKTOVIANUS POGAU
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar