Papuan Voices

Aksi demo di Nabire sikapi operasi militer di Paniai  (Foto: MG)

PAPUAN, Nabire --- Ratusan masyarakat sipil di Kabupaten Nabire, Papua, melakukan aksi demo damai ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Bumi Wonorejo, Nabire, Papua, kemarin siang, Selasa (20/12).

Aksi demo ini digelar untuk menyikapi Operasi Tumpas Matoa 2011 di Kabupaten Paniai yang berujung pada kematian 15 warga sipil pasca kontak senjata antara TPN/OPM dan TNI/Polri sejak tanggal 13 Desember 2011 lalu.

Menurut keterangan yang diterima Papuan Voices, massa mulai melakukan long march dari Taman Gizi, Oyehe, melewati jalan Martha Dinata hingga Jalan Pepera, dan sampai di jalan bumi Wonorejo, kompleks kantor DPRD Nabire.

Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Nabire, Yehuda Gobay, didampingi lima orang anggota lainnya.

Dalam orasinya, massa meminta aparat TNI/Polri, baik organik maupun non-organik ditarik mundur dari Kabupaten Paniai karena telah merusak perayaan natal di bulan Desember 2011.

Yanuarius Tekege, kordinator aksi di depan anggota dewan membacakan beberapa point pernyataan sikap terkait tuntutan kepada dewan setempat.

“Tuntutan kami harus disikapi secara serius oleh DPRD Nabire, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat di Jakarta,” tegasnya.

Yanuarius membacakan beberapa point, seperti, pertama, penyisiran di Kabupaten Paniai oleh gabungan TNI/Polri dengan sandi Operasi Tuntas Matoa 2011 adalah perang ideologi antara Indonesia dan Rakyat Papua Barat, namun tidak boleh mengorbankan rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa.

Kedua, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Paniai segera memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kedamaian dalam menyambut perayaan Natal 25 desember 2011, dan tahun baru 2012 serta merehabilitasi trauma berkepanjangan terhadap warga sipil.

Ketiga, Presiden SBY diminta segera menghentikan operasi militer, dan menarik pasukan gabunganTNI/Polri dari Kabupaten Paniai dan kabupaten lain di Provinsi Papua untuk selanjutnya membuka ruang dialog Papua – Jakarta yang bermartabat.

Keempat, mendukung sikap dari kepala kampung beserta warga kampung Badauwo, Uwamani, Dagouto, Bibida dan warga kampung lainnya yang menolak TPN/OPM maupun TNI-Polri mendirikan Pos di kampung Eduda.

Pernyataan sikap yang disampaikan massa diterima oleh anggota DPRD, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti kepada pihak-pihak kepada terkait.

Massa aksi juga meminta agar Komnas HAM dapat melakukan investigasi secara menyeluruh, dan dapat mengungkap siap aktor dibalik berbagai peristiwa di tanah Papua, khususnya di Paniai.

Usai aksi, massa membubarkan diri dengan tenang. Ratusan aparat dari Polres Nabire disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.

OKTOVIANUS POGAU