SKRP: Negara Telah Membunuh 15 Warga Sipil di Paniai!

Posted by Papuan Voices On Selasa, Desember 20, 2011 0 komentar
Aksi SKRP di kantor DPRP (Foto: Oktovianus Pogau)
PAPUAN, Jayapura --- Puluhan pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Papua (SKRP) siang tadi, Selasa (20/12), melakukan aksi demo damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyikapi operasi militer yang berlangsung di Kabupaten Paniai, Papua, sejak 13 Desember 2011 lalu.

Awalnya, sekitar pukul 11.00 WIT massa berkumpul di di Depan Kantor Pos, Abepura, Jayapura, Papua. Secara bergantian massa terus berorasi mengutuk operasi militer yang dilakukan tepat di bulan Desember.

“Ini sudah memasuki bulan desember, bulan damai dan tenang bagi masyarakat Papua, masyarakat Paniai juga ingin merayakan natal secara aman, damai dan tentram, jadi sebelum tanggal 24 Desember situasi Paniai harus aman dan kondusif,” tegas Yosias Yeimo, salah satu orator dalam aksi tersebut.

Setelah puas berorasi, sekitar pukul 12.00 WIT massa bergerak menuju kantor DPRP menggunakan dua buah truck, dan satu buah mobil komando.

Massa juga membawah beberapa poster dan tiga buah spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap aksi brutal aparat TNI/Polri yang telah melakukan operasi militer di Paniai.

Setibanya di DPRP, salah satu kordinator lapangan, Sebedeus Selegani menyampaikan maksud dan tujuan aksi tersebut untuk disikapi secara serius oleh DPRP.

“Sampai saat ini keluarga, teman-teman, serta saudara-saudara kami telah menjadi korban dari keganasan militer Indonesia. Kami minta setelah aksi hari ini, DPRP segera turun ke Paniai dan melakukan investigasi,” tegasnya.

Sebedeus meminta, TNI/Polri harus menghentikan pengejaran terhadap warga sipil yang tidak bersalah dan tak berdosa di Kabupaten Paniai.

“Warga sipil tidak bersalah, dibulan Desember ini mereka ingin merayakan natal, segera hentikan operasi, agar mereka bisa merayakan natal dengan aman dan damai,” jelasnya.

Lanjut Sebedus, Bupati Paniai, DPRD, dan Kapolres Paniai harus ditangkap untuk pertanggung jawabkan perbuatan mereka.

“Jika ada warga sipil yang tewas, ada operasi militer, dan warga sipil merasa tidak aman, tentu mereka (pejabat setempat) yang harus bertanggung jawab,” katanya lagi.

“Pemerintah Indonesia harus membuka akses agar lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan pemantau HAM bisa melakukan invesitagasi secara menyeluruh terkait operasi militer di Paniai,” ungkapnya.

Setelah membacakan pernyataan sikap, massa diterima oleh beberapa anggota DPRP asal wilayah IV (Paniai, Nabire, Intan Jaya, Timika, dan Dogiya, Deiyai).

Ruben Magai, yang juga Ketua Komisi A DPRP, ketika menemui massa menjelaskan aksi baku tembak yang terjadi di Paniai agak rumit dihentikan karena pengiriman aparat tanpa ada kordinasi dengan DPRP sebagai wakil rakyat.

“Dari Jakarta kirim aparat, baik TNI dan Polri secara terstruktur, terorganisir, dan bahkan kadang dilakukan tanpa kordinasi yang jelas dengan Kapolda dan Pangdam sekalipun,” jelas Ruben.

Ruben melanjutkan, dunia internasional sedang menyoroti aksi brutal yang dilakukan aparat militer di Paniai.

“Berita kekerasan militer di Paniai sudah tersebar kemana-mana, termasuk sampai di dunia internasional,” sebutnya di hadapan massa aksi.

Selain itu Ruben juga mengatakan, untuk menyikapi kasus di Paniai DPRP telah membentuk team Pansus, dan dalam waktu dekat akan berangkat ke Paniai.

“Beberapa hari lalu team Pansus telah dibentuk, dalam waktu dekat akan berangkat ke Paniai untuk bertemu dengan pejabat-pejabat terkait untuk meminta keterangan. Kami juga akan mengumumkan siapa yang bertanggung jawab atas kasus di Paniai,” tegas Ruben.

Setelah memberikan penjelasan, DPRP meminta agar massa bersabar sampai DPRP kembali ke Jayapura untuk mengumukan hasil pertemuan yang mereka temui di lapangan.

Setelah mendengar penjelasan dari DPRP, massa aksi membubarkan diri dengan sendirinya sekitar pukul 15.00 WIT. Aksi tersebut sempat mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

OKTOVIANUS POGAU


0 komentar:

Posting Komentar