Gema Penolakan UP4B Terus di Kumandangkan

Posted by Papuan Voices On Senin, Desember 12, 2011 2 komentar
Membakar Peti mati lambang UU Otsus Gagal. Foto: Yeri Degei
PAPUAN --- Sejak kunjungan beberapa petinggi dari Jakarta ke Papua, pada Rabu (07/12) lalu, penolakan terhadap pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) terus disuarakan oleh berbagai kalangan di Papua.

Beberapa petinggi yang datang kala itu seperti Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), Agung Laksono (Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat), Jenderal Polisi Timur Pradopo (Kepala Kepolisian Republik Indonesia), Marciano Norman (Kepala Badan Intelijen Negara), dan Letjend TNI (Purn) Bambang Dharmono (Kepala UP4B).

Tujuan utama kedatangan mereka adalah mensosialisasikan UP4B yang dibentuk presiden untuk menyelesaikan persoalan di Papua melalui Kepres No. 65 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; dan mereka juga ingin melihat kondisi keamanan di Papua usai tanggal 1 Desember.

Sebelumnya, Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyatakan sikap penolakan MRP terhadap pembentukan UP4B kepada Wartawan di Jayapura, Selasa, (24/11) lalu.

Murib menjelaskan pemerintah pusat tidak pernah mengajak MRP sebagai lembaga respentatif kultural rakyat Papua untuk duduk bersama membicarakan pembentukan UP4B tersebut.

“Kami tegas menolak dibentuknya UP4B, karena pemerintah pusat sama sekali tidak pernah melibatkan MRP dalam penyusunanya,” tegas Murib.

Kata Murib, MRP lebih memilih pelaksanaan UU Otsus dievaluasi secara menyeluruh agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal, dari pada memaksakan pembentukan UP4B yang tentu kerjanya tidak jelas.

“Evaluasi UU Otsus berlum pernah dilakukan, terkesan pemerintah pusat membiarkannya. Maka, kami minta evaluasi menyeluruh harus dilakukan dulu,” tandasnya.

Senada dengan Ketua MRP, Bucthar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga menyatakan penolakannya terhadap UP4B.

“Kami KNPB bersama rakyat Papua Barat secara tegas menolak UP4B, karena itu pemerintah jangan memaksakan kehendak di Papua ,” jelas Bucthar saat berorasi memperingati hari HAM sedunia di Taman Imbi, Jayapura, (10/12) kemarin.

Tabuni juga menilai pemerintah sengaja membiarkan konflik di Papua berlarut-larut, dan sengaja memberikan program-program yang terkesan memecahkan masalah, padahal tidak demikian.

“Jangan buat masalah diatas masalah, kami menolak segala macam program dari pemerintah pusat,” tambah Bucthar.

Bucthar juga mengatakan KNPB hanya mau dilaksanakan referendum sebagai solusi penyelesaiaan masalah Papua Barat dibawah pengawasan PBB dan dunia internasional.

“Kami dari dulu minta dilaksanakan referendum, bukan program-program pemerintah yang tidak jelas dan bukan kebutuhan rakyat Papua saat ini,” tegasnya.

Di tengah desas-desus penolakan UP4B, namun pemerintah pusat tetap “memaksakan” dihadirkannya UP4B di tanah Papua.

Pada Rabu (07/12), saat melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, Ketua UP4B Bambang Dharmono menyatakan dalam waktu dekat UP4B akan segera berkantor di Papua.

“Kami akan membuka kantor di Papua dalam waktu dekat. Ada orang Papua juga yang ikut memimpin, yakni pak Edwar Fonataba (mantan bupati Sarmi), beliau akan menjadi Wakil saya,” jelas Bambang.

Bambang tidak menguraikan secara jelas tentang kerja-kerja kongkit yang akan dilakukan UP4B, namun hanya menyatakan UP4B bertujuan untuk mensinergikan perjalanan UU Otsus agar lebih optimal dan manfaatnya di rasakan masyarakat Papua.

Pemerintah Indonesia tentu akan tetap memaksakan UP4B hadir di Papua walau telah mendapat berbagai reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat di tanah Papua.

Ini juga menunjukan bahwa pemerintah pusat tidak mau mendengar suara orang Papua, dan melihat apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi murni rakyat Papua.

Kenyataan ini mengingatkan saya pada komentar seorang mahasiswa dalam sebuah seminar nasional di Jakarta hampir sebulan lalu.

“Uang ratusan triliun sekalipun, dibentuk program sebagus apapun, jika tidak mengena substansi masalah di tanah Papua, maka percuma saja, karena konflik di Papua akan terus berlangsung untuk selamannya,” tegas mahasiswa tersebut di hadapan ratusan tamu undangan dalam seminar tersebut.

Rasanya tidak salah pernyataan mahasiswa tersebut. Akar masalah di Papua harus dibicarakan secara menyeluruh dan bermartabat, sebelum berkomitmen bangun Papua diberbagai sisi dan bidang kehidupan.

Apakah UP4B akan menyelesaikan masalah di Papua seperti anggapan pemerintah Indonesia, atau justru menambah masalah baru seperti pendapat orang Papua?

Kita akan sama-sama melihatnya dengan seksama, apakah UP4B menjadi berkah atau kutuk bagi rakyat Papua.


OKTOVIANUS POGAU


2 komentar:

Anonim mengatakan...

Yang bisa mempengaruhi kebijakan publik, termasuk mematahkan ambisi pemeirntah INDONESIA adalah, pertama; MAHASISWA, RAKYAT MISKIN KOTA, DAN INTELEKTUAL YANG PEDULI DAN SADAR KALAU SEDANG DI JAJAH.

Harapan saya, ketiga unsur ini bisa menyatatukan tekad, komitmen, dan langkah2 untuk melawan kekuatan pemerintah Indonesia. SEGERE, tunggu kapan lagi.

Auki G. T. mengatakan...

UP4B itu bom waktu bagi rakyat Papua. Kita harus tolak.

Posting Komentar