 |
| Pelanggaran HAM harus di usut tuntas (Detik Foto) |
Tragedi kekerasan di Kampung Berap (Jayapura) dan Kampung Wendenggobak (Puncak Jaya) pada 1 Desember 2011 merupakan inset dari aksi-aksi kekerasan di tanah Papua sepanjang tahun 2011.
Demikian dikemukakan Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Ferdinand Marisan ketika menggelar jumpa pers bersama dengan Sinode GKI di tanah Papua di Kantor Elsham, Padang Bulan, Jayapura, Sabtu (10/12) siang kemarin.
Menurut Marisan, pendekatan-pendekatan keamanan yang dilakukan terbukti tidak mampu memberi rasa aman bagi warga Papua, sebaliknya menimbulkan pelanggaran HAM berat.
"Komis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus segere membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM untuk segera menyelidiki pihak-pihak yang bertangungjawab terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang tahun 2011," kata Marisan.
Ia juga meminta agar pemerintah Indonesia merubah pola pendekataan yang selama ini dilakukan.
"TNI/Polri harus melakukan pola pendekataan kemanusiaan dalam penyelesaiaan konflik di tanah Papua, bukan dengan pola pendekatan keamanan," katanya.
Sejak Papua bergabung kedalam negara Indonesia, Marisan mengatakan bahwa pemerintah telah menutupi segala akses ke Papua, termasuk akses untuk jurnalis asing dan lembaga kemanusiaan.
"Pemerintah harus segera membuka akses, agar semua jelas," tegasnya.
Sementara itu Pdt. Dora Balubun, S.Th dari sinode GKI di Tanah Papua meminta agar ada perhatian dari dunia internasional terkait pelanggaran HAM di Papua.
"Pemerintah Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat agar meninjau kembali semua kerjasama dengan pihak TNI/Polri, terutama klausul yang berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM," harapnya.
Pdt. Dora Balubun juga mengharapkan segera berlangsung dialog untuk penyelesaiaan konflik Papua.
"Pemerintah Indonesia segera melakukan dialog yang setara dan komprehensif, guna menyelesaikan akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik di Papua selama lebih dari empat dekade," ucapnya.
OKTOVIANUS POGAU
Postingan
2 komentar:
Peran dan kontribusi negara asing begitu besar terhadap pemerintah Indonesia, dan khususnya untuk aparat militernya. Maka itu, cara terbaik adalah minta agar negara2 asing, atau lembag2 donor menghentikan "aksi" memberikan uang kepada Indonesia, dalam hal ini militer, pasti mereka kolaps juga...
Selama aparat TNI/Polri yang melakukan tindakan biadab atau melanggar HAM di Papua tidak di hukum, selama itu pula tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan bebas dari kolonialisme Indonesia akan terus di suarakan. Merdeka!
Posting Komentar