Filep Karma dituduh makar dan melawan negara (Foto: Ist) |
Demikian ditegaskan Dorus Wakum, Kordinator Lapangan aksi soliaritas untuk pembebasan Filep Karma dan tahanan politik Papua yang berlangsung pada, Jumat (16/12) kemarin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Dorus bersama massa yang menamakan diri dari Laskar Filep Karma juga meminta agar hukum di negara Indonesia ditegakan secara betul-betul agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sipil, juga terutama para aktivis di Papua.
“Kita susah sekali mendapat keadilan hukum di negara ini, yang selalu kita temui adalah ketidakadilan yang menghukum para aktivis di tanah Papua tanpa ada pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Wakum dengan kesal.
Dorus juga membandingkan ketika Gus Dur menjadi Presiden Indonesia, dan ketika Presiden SBY saat ini, yang menurutnya Gus Dur masih lebih baik karena bisa menerima berbagai perbedaan.
“Gus Dur dulu saat menjadi presiden pernah ijinkan rakyat Papua untuk kibarkan bendera bintang kejora, tapi aneh sekali di era presiden SBY, jangankan pegang bendera, aksi demo damai saja di tangkap dan nanti di kenakan pasal makar. Ini cara-cara yang sangat biadab,” ujar Dorus.
Aktivis KAMPAK ini juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional harus menghargai hak asasi manusia (HAM) orang asli Papua Barat, yang juga adalah termasuk masyarakat pribumi internasional.
“Hak menentukan nasib sendiri bagi kami masyarakat pribumi di tanah Papua harus direspon oleh Indonesia dan masyarakat internasional,” jelas Dorus.
Aksi demo damai tersebut digelar sejak pukul 15.00 WIB sampai 17. 00 WIB sore. Aksi ini mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian dari polsek tanah Abang, Jakarta Pusat.
OKTOVIANUS POGAU
0 komentar:
Posting Komentar