KNPB Menolak UP4B, dan Menuntut Referendum

Posted by Papuan Voices On Senin, Desember 12, 2011 2 komentar
Ketua I KNPB, Mako Tabuni (@oktovianus pogau)
PAPUAN, Jayapura --- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media rakyat menolak tegas program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diberikan pemerintah pusat. Kami menuntut referendum sebagai solusi demokratis dan bermartabat dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Hal ini disampaikan Mako Tabuni, Ketua I KNPB saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Prima Garden, Abepura, Papua, Jumat (09/12) lalu.

Menurut Mako, rakyat Papua tidak menginginakn berbagai program dari pemerintah pusat, karena semua telah gagal.

"Dari dulu pemerintah memberikan Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, dan yang terbaru adalah UP4B, semua telah gagal, dan bukan keinginan orang Papua," tegasnya.

Pemerintah harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua Barat saat ini. Tidak pernah rakyat Papua Barat demo minta uang Otsus ditambahkan, pemekaran wilayah dilakukan, atau program-program lainnya.

"Kami selalau bersama rakyat demo minta referendum, tapi kenapa sampai saat ini pemerintah pusat takut menjawab,"tanya Mako.

Ia juga menambahkan, jika UP4B tetap dipaksakan hadir di tanah Papua, maka KNPB bersama rakyat Papua akan terus melakukan perlawan.

"Kami akan melakukan perlawanan terhadap semua program pemerintah yang bertujuan mengkelabuhi tuntutan murni rakyat Papua Barat saat ini," tegasnya.

Seminggu lalu, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kordinator Kesejahteraan, Kapolri, dan Kepala BIN bersama Kepala UP4B, Bambang Dharmono melakukan kunjungan ke Papua. Mereka bermaksud melihat kondisi Papua, serta melakukan sosialisasi UP4B yang sebentar lagi akan berkantor di tanah Papua.

OKTOVIANUS POGAU

2 komentar:

Anonim mengatakan...

Betul bahwa referendum adalah solusi demokratis untuk menyelesaikan masalah Papua. Tetapi, masalahnya adalah, Pemerintah indonesia mengangap masalah gejolak di Papua terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, bukan karena masalah politik. Nah, sekarang, apa posisi tawar yang dimiliki oleh rakyat Papua dalam rangka menekan Jakarta untuk mengadakan referendum. Ini masalah yang harus di jawab.

Anonim mengatakan...

Dan karena itu, maka KNPB bersama rakyat Papua Barat harus bekerja exstra dan kerja keras untuk melahirkan sebuah situasi atau suasana dimana akan terjadix referendum. semoga saja!

Posting Komentar