 |
| Mahasiswa Papua demo tuntut kemerdekaan Papua (Foto: Antara) |
“Alasannya, karena masalah Papua adalah masalah internasional, dimana belum adanya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri (self determination) bagi orang Papua Barat berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standart-standart Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB.”
Demikian penegasan Ketua PRD Byak, Harry Ronsumbre, ketika menghubungi Papuan Voices, tadi pagi (22/12) terkait keputusan sidang tersebut.
Menurut Ronsumbre, Perjanjian New York 1962 adalah akar dari masalah Papua Barat karena perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh Belanda, Indonesia dengan perantara Amerika dan PBB untuk mengagalkan hak asasi manusia orang Papua.
“Pepera 1969 dilaksanakan dengan rekayasa dan manipulasi. PBB, Amerika, Indonesia dan Belanda telah mengorbankan keinginan luhur bangsa Papua untuk merdeka,” tegasnya.
Lanjut Ronsumbre, PEPERA 1969 tidak dilaksanakan berdasarkan praktek hukum international. Perjanjian New York 1962 itu justru memberikan legitimasi kepada Indonesia untuk melakukan kejahatan kemanusian sejak tahun 1961 sampai saat ini.
Untuk itu, lanjut Ronsumbre, jalur yang tepat untuk mempertemukan perbedaan ini adalah pengadilan international.
“Langkah yang diambil ILWP dan IPWP di Inggris untuk menggugat Indonesia adalah langkah yang tepat, maka rakyat Papua Barat harus mendukugnya,” tegasnya.
PRD adalah sebuah wadah representatif politik masyarakat Papua Barat di daerah Byak, yang mana menjalankan fungsi di bidang legislative dan sekaligus sebagai kendaran politik di daerah Byak dalam penyelesaian masalah West Papua.
Dalam siding akhir tahun tersebut dihadiri lengkap oleh seluruh anggota PRD Byak yang berjumlah 100 orang. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua PRD Byak, Harry Ronsumbere.
OKTOVIANUS POGAU
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar