Tampilkan postingan dengan label ANALISIS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ANALISIS. Tampilkan semua postingan
 |
| Kabupaten Paniai, Enarotali (Foto: Ist) |
Kota Enarotali, juga Madi (Ibukota Kabupaten Paniai), tampak sepi sekali. Bisa dikatakan seperti kota Mati.
Para pegawai negeri memilih tinggal di rumah. Anak-anak enggan ke sekolah. Pejalan kaki nampak tidak terlihat. Mama-mama pasar sudah tak berjualan. Benar-benar sepi.
Yang terlihat hanya aparat militer. Polisi dan Brimob selalu siaga. Dimana saja pasti mereka ada; di pasar, terminal, kantor-kantor, toko-toko, dan bahkan di Gereja.
Tiap malam pasti terdengar rentetan tembakan. Paling terburuk adalah di Markas Eduda, dan beberapa kampung sekitarnya. Sampai saat ini, Kamis (29/12), rentetan tembakan masih terus terdengar.
Kepada Papuan Voices, Pimpinan TPN/ OPM Jhon Magai Yogi, mengatakan, bahwa rentetan tembakan itu dilakukan oleh pasukan Brimob.
“Tidak tahu mereka (Brimob) lihat apa baru tembak, karena anggota kami tidak mengeluarkan peluru banyak seperti mereka."
Sehubungan dengan hal itu, Kapolres Paniai, AKBP Janus Siregar, S.Ik mengatakan bahwa anggota Brimob yang ada di Eduda diharapkan siaga untuk antisipasi kemungkinan adanya serangan balik dari TPN/OPM.
“Tapi saya belum tahu pasti, apakah anggota yang tembak atau terjadi kontak senjata. Saya akan cek ke anggota,” kata Kapolres ketika menghubungi Papuan Voices, kemarin Rabu (28/12), dari Paniai.
Suasana ini membuat masyarakat dibeberapa kampung dekat markas Eduda resah, apalagi karena tiap saat mendengar rentetan tembakan, disertai patroli secara rutin oleh aparat Brimob.
Ditengah situasi meresahkan ini, sebagian masyarakat memilih mengungsi ke kampung lain hingga natal usai, sedangkan sebagian orang lainnya memilih tetap tinggal untuk mempersiapkan diri merayakan natal di Kampung mereka.
Oktovianus Pekey, salah satu tokoh agama di Paniai mengatakan aparat Brimob selalu rutin mendatangi warga di kampung-kampung.
“Beberapa jam sesudah malam kudus (Tanggal 24 Desember 2011), sekitar pukul 02.00 WIT warga di kampung dekat Eduda didatangi pasukan Brimob lengkap dengan senjata. Mereka jalan dari rumah ke rumah.”
Lanjut Oktovianus, tujuannya mencari anggota TPN/OPM yang diduga bersembunyi di rumah-rumah warga sipil.
“Sepanjang perjalanan dari kampung ke kampung, pasukan Brimob menembak ke semua arah, akibatnya berbagai tanaman di kebun milik warga seperti pisang, tebuh, keladi dan pohon hancur,” ungkapnya.
Oktovianus mengatakan, tindakan aparat tidak sekedar itu saja, pasukan Brimob menendang dan mendobrak pintu rumah warga sipil dan masuk kedalam rumah.
“Tindakan pasukan Brimob ini membuat keluarga yang ada dalam rumah ketakutan bahkan anak-anak kecil kaget terbangun dan menangis,” jelas Oktovianus.
Disampaikan, hal yang sama terjadi pula pada malam berikutnya (25 Desember 2011). Aparat Brimob lengkap dengan senjata kembali mendatangi rumah-rumah warga sipil pada pukul 01.00 WIT pagi.
Terkait tindakan brutal aparat yang mendatangi rumah mereka secara paksa disampaikan oleh seluruh masyarakat di Wilayah Wegamo (distrik Paniai Timur) yang berasal dari 10 Gereja di tiga desa, yang meliputi Kampung Muyedebe, Kampung Uwamani, Kampung Kinou, kampung Geko, Kampung Badauwo, Kampung Yegemei, Kampung Yagiyo dan Kampung Toko.
Karena sering didatangi pasukan Brimob, masyarakat dari beberapa kampung yang sering istrahat di rumah dan Emawaa (rumah laki-laki Suku Mee) panik dan takut.
Akhirnya, masyarakat memilih mengungsi ke kampung-kampung lain sehingga pada sore hari tanggal 25 dan 26 desember 2011 terjadi pengungsian besar-besaran.
Pengungsian yang sedang terjadi di beberapa kampung di sekitar markas Eduda dibenarkan oleh Kapolres Paniai.
“Tadi (Selasa, tanggal 27 Desember 2011), saya jalan kaki pergi dan pulang dari Eduda, saya lihat masyarakat dibeberapa kampung disekitar Uwamani tidak ada. Nampak sepi sekali. Kemana mereka semua?” tanya Kapolres.
“Mungkin mereka keluar kampung karena ada isu sebelumnya OPM akan serang pasukan Brimob, jadi kemungkinan karena isu itu. Tetapi kami tidak akan korbankan masyarakat. Bahkan kami justru punya rencana bangun Pos di Uwamani untuk menjaga warga dari ancaman OPM,” lanjut Kapolres.
Terkait rentetan tembakan pada tanggal 27 malam, Kapolres tidak memberikan keterangan yang pasti.
Sementara itu, menurut sebuah sumber Papuan Voices, bahwa pada siang hari (tanggal 27 Desember), waktu pasukan (Polisi dan Brimob) jalan kaki menuju Eduda, karena melihat tak ada warga sipil, mereka melakukan tembakan secara brutal di rumah-rumah warga.
Mendengar berita bahwa masyarakat di wilayah Wegamo sudah mengungsi, masyarakat di wilayah Ekadide (disebelah gunung markas Eduda) pun panik dan gelisah, dan lebih memilih keluar dari kampung tersebut.
Melihat kondisi masyarakat yang pada panik, maka (Selasa 27 Desember 2011), masyarakat dari beberapa kampung di wilayah Wegamo (Kampung Dagouto, Kampung Kopabutu, Kampung Obaiyoweta, Kampung Dei, Kampung Eyagitaida) kembali berkumpul mengadakan pertemuan bersama di kampung Dei.
Tujuan pertemuaan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi bila aparat Brimob bertindak lebih brutal lagi.
Kesimpulannya, mereka menyepakati bahwa, siapa saja yang merasa tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini, bisa mengungsi, terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu.
Sementara ini, masyarakat memang masih takut, kemungkinan terjadinya kontak senjata di wilayah Ekadide. Masyarakat hanya sedang ikuti perkembangan; apakah kontak senjata akan kembali terjadi lagi atau tidak?
Rangkaiaan peristiwa yang terjadi beberapa minggu belakangan ini kembali mengingatkan masyarakat Paniai pada situasi yang pernah mereka alami ketika operasi militer di Paniai beberapa tahun silam.
Misalnya, operasi militer yang terjadi tahun 2000, 2002 dan 2003. Tahun-tahun ini ialah tahun-tahun dimana Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah diberlakukan, namun daerah Paniai masih status daerah operasi militer
Selain itu, peristiwa kontak senjata antara TPN/OPM dengan Timsus 753 Paniai menjelang 17 Agustus 2011 lalu, di Madi, Paniai, Papua.
Peristiwa ini menyebabkan masyarakat panik dan mengungsi besar-besaran, akibatnya seluruh aktivitas masyarakat macet dan semua sumber-sumber penghidupan masyarakat lumpuh total.
Saat itu masyarat harus kembali membangun hidupnya mulai dari awal, misalnya harus kembali berkebun atas kebun-kebun yang hancur, harus kembali mencari bibit ternak untuk memelihara ternak, kembali membereskan rumah dan sekitarnya akibat pengerusakan, anak-anak sekolah mengulang kelas akibat putus sekolah dan lain-lain.
Dalam suasana trauma, kini merekapun dikagetkan dengan kedatangan pasukan Brimob dari Kelapa II Depok (Jawa Barat), dan pasukan yang diperbantukan dari Jayapura, dan Timika.
Melihat kehadiran pasukan Brimob yang dengan mengenakan pakaian militer sebagaimana dalam situasi perang membuat masyarakat Paniai menjadi resah dan takut.
Kebanyakan masyarakat mulai bertanya-tanya; untuk apa pasukan Brimob datang ke Paniai? Dengan kehadiran Brimob, dengan atribut militer lengkap ini, apakah akan terjadi perang atau apakah mereka mau perang dengan kelompok TPN OPM di markas Eduda?
Kalau terjadi perang, bagaimana masyarakat menyelamatkan diri? Ini menjadi pergumulan utama masyarakat Paniai saat ini.
Sampai saat ini sebagian besar warga Paniai, khususnya di kampung-kampung dekat markas OPM masih berada di tempat pengungsian. Nasib mereka tak menentu.
Laki-laki sudah tidak berkebun lagi seperti biasanya. Ibu-ibu juga tak ada yang jualan di pasar. Apalagi anak-anak, mereka tak berani ke sekolah.
Semua masyarakat Paniai menanti, kapan datangnya suasana yang tenang dan damai. Entahlah! Kita belum tahu. Kita semua belum tahu.
Atau mungkin operasi militer di Paniai merupakan kado natal dari pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua Barat.
Saat ini kita sama-sama sedang berjuang untuk mewujudkan kedamaian yang sesungguhnya; kedamaian bagi seluruh rakyat Papua Barat di tanah Papua, dan Paniai secara khusus.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Aparat gabungan TNI/Polri (Foto: Ilustrasi) |
Situasi tanah Papua secara umum, dan khususnya lagi di Kabupaten Paniai saat ini dalam keadaan mencekam, darurat dan memprihatinkan.
Perlu ada perhatian yang serius dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, jurnalis nasional dan internasional, dan terutama dari komunitas internasional (international community).
Pemerintah Indonesia, terutama aparat TNI/Polri selalu mengklaim menggunakan pendekatan dialogis dan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan berbagai konflik di tanah Papua.
Kenyataan tidak demikian, pendekatan keamanan (baca: militeristik) masih terus di pakai dan bahkan tensinya lebih meningkat lagi.
Di samping itu, ada kelompok aparat TNI/Polri lain yang juga meyakini pendekatan keamanan atau dengan tindakan militeristik akan dapat menyesaikan konflik di Papua secara menyeluruh, padahal faktanya tidak.
Masyarakat sipil dan warga tak berdosa yang tentu menjadi korban tunggal dari konflik yang terus terjadi dan berlarut-larut di seluruh wilayah tanah Papua.
Terakhir kali seperti yang terjadi Kampung Kugikou, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua, Selasa (13/12) siang menjelang sore kemarin.
Di kabarkan, kira-kira pukul 09.00 WIT ratusan aparat gabungan TNI/Polri telah melakukan pemantauan secara rutin di Kampung Kugikou, Eduda, yang disinyalir sebagai “markas” TPN/OPM Devisi II Pembela Keadilan IV Paniai pimpinan Jhon Yogi.
Pendropingan pasukan TNI/Polri secara masal terus dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, juga pemerintah, dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) di Jayapura.
Aparat TNI/Polri menggunakan tiga buah helikopter, dan menyewah sebuah pesawat komersil milik perusahan pertambangan di daerah Degewo, Paniai.
Seluruh aktivitas dan gerakan masyarakat sipil di sekitar Eduda, yang diyakini sebagai anggota TPN/OPM diawasi secara intensif, dan bahkan melakukan teror sesekali.
Pada pukul 12.00 WIT suhu semakin meningkat. Beberapa warga sipil juga terus bersiaga karena merasa ketakutan. Tanpa di duga-duga, aparat melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang berada di kampung tersebut.
Secara membabi buta aparat melakukan tindakan brutal dan biadab. Mulai dari penyisiran, penembakan, penjarahan, dan bahkan membumi hanguskan semua rumah-rumah adat (Honai) warga sipil.
“Kami tidak tahu berapa jumlah korban, namun di kubuh TPN/OPM pasti ada karena mereka diserang dari udara dengan helikopter,” kata Yustinus Gobay, salah satu warga sipil di Paniai yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Kepada media ini Yustinus menjelaskan bahwa aparat TNI/Polri memang telah di droping dari Jayapura, dan Kalimantan ke Paniai sejak dua bulan lalu.
“Terutama setelah digelar Kongres Rakyat Papua III pada 17-19 Oktober 2011 lalu, di Lapangan Zakeus, Abepura, Jayapura, Papua, aparat di sini semakin banyak sekali,” imbuh Yustinus.
Dari kalangan tokoh gereja, tokoh agama, dan bahkan tokoh adat menyesalkan pengiriman aparat TNI/Polri dengan jumlah banyak ke Paniai. Mereka sebut situasi di Paniai aman-aman saja.
“Situasi di Paniai aman-aman saja, kenapa mereka (TNI/Polri) terus di droping kesini,” tutur Jhon Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai ketika di hubungi media ini Selasa (13/12) kemarin.
Jhon mengaku telah melaporkan keresahan yang di alami masyarakat sipil terkait kehadiran aparat TNI/Polri dengan jumlah yang banyak kepada Komnas HAM Pusat di Jakarta.
“Berharap Komnas HAM bisa menanyakan tentang kebijakan tersebut kepada Kapolri, agar bisa ditinjau kembali, dan bila perlu menarik militer dari Paniai,” tegas Jhon seperti dikutip sebuah media di Jakarta.
Penyerangan dilakukan oleh aparat TNI/Polri sejak pukul 12.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT. Ketika terjadi penyerangan, warga spil yang merasa ketakutan melarikan diri dari kampung tersebut.
“Kami memilih mengungsi dulu ke daerah yang aman, kami sangat ketakutan sekali,” ucap salah satu penggungsi dari sambungan telepon selulernya.
Ketika ditanya kapan akan kembali ke kampung Kugipou, Ia menjawab jika situasi sudah benar-benar kondusif dan aman.
“Kalau sudah aman dan kondusif nanti kami kembali ke kampung lagi, karena ingin merayakan natal” tutupnya.
Di Jakarta mendapat tanggapan beragam. Beberapa anggota DPR RI ikut menanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai konflik di tanah Papua.
“Sekarang UP4B mau berjalan, nanti akan ada dialog antara Jakarta-Papua, tapi kalau tidak di dukung oleh TNI/Polri percuma saja,” kata Eva Sundari, anggota Komisis III DPR RI dari fraksi PDIP melalui pesan singkat kepada media ini.
Sementara itu Antie Sulaiman, Ketua Pusat Kajian Papua di Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyesalkan cara-cara yang di ambil aparat TNI/Polri di Paniai.
“Natal sudah semakin dekat, kita sama-sama harus serukan agar ada damai natal di Paniai” ungkapnya melalui pesan singkat.
Sampai saat ini pihak kepolisian belum menjelaskan apa maksud dibalik penyerangan Kampung Kapugou, di Eduda yang disinyalir sebagai “markas” TPN/OPM.
Berapa jumlah korban juga belum ada keterangan pasti, namun dari sumber warga di kabarkan satu anggota Brimob tewas, dan satu anggota Brimob lagi luka berat dan sedang di rawat di RSUD Paniai.
Yang menjadi pertanyaan serius adalah kenapa penyerangan terhadap warga sipil yang di duga TPN/OPM di Kampung Kugikou, Eduda, Paniai, dilakukan tepat pada pertengahaan bulan Desember?
Padahal semua kita tahu, di bulan Desember ini semua umat nasrani di dunia, khususnya lagi di Papua akan merayakan hari natal dan berharap akan damai natal.
Akankah ada damai natal di Papua? Ataukah pemerintah Indonesia beranggapan melalui penyerangan tersebut akan ada damai natal di Papua?
Saat ini warga Papua menganggap peristiwa penyerangan secara membabi-buta oleh TNI/Polri sebagai kado natal yang cukup unik bagi masyarakat Papua, dan khususnya di Paniai.
Ini semakin menambah deretan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua, dan tentu semakin pertebal nasionalisme Papua akibat tindakan tak terpuji yang dilakukan aparat TNI/Polri karena berlangsung tepat di bulan suci bagi umat nasrani.
OKTOVIANUS POGAU
 | |
| Membakar Peti mati lambang UU Otsus Gagal. Foto: Yeri Degei |
Beberapa petinggi yang datang kala itu seperti Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), Agung Laksono (Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat), Jenderal Polisi Timur Pradopo (Kepala Kepolisian Republik Indonesia), Marciano Norman (Kepala Badan Intelijen Negara), dan Letjend TNI (Purn) Bambang Dharmono (Kepala UP4B).
Tujuan utama kedatangan mereka adalah mensosialisasikan UP4B yang dibentuk presiden untuk menyelesaikan persoalan di Papua melalui Kepres No. 65 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; dan mereka juga ingin melihat kondisi keamanan di Papua usai tanggal 1 Desember.
Sebelumnya, Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyatakan sikap penolakan MRP terhadap pembentukan UP4B kepada Wartawan di Jayapura, Selasa, (24/11) lalu.
Murib menjelaskan pemerintah pusat tidak pernah mengajak MRP sebagai lembaga respentatif kultural rakyat Papua untuk duduk bersama membicarakan pembentukan UP4B tersebut.
“Kami tegas menolak dibentuknya UP4B, karena pemerintah pusat sama sekali tidak pernah melibatkan MRP dalam penyusunanya,” tegas Murib.
Kata Murib, MRP lebih memilih pelaksanaan UU Otsus dievaluasi secara menyeluruh agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal, dari pada memaksakan pembentukan UP4B yang tentu kerjanya tidak jelas.
“Evaluasi UU Otsus berlum pernah dilakukan, terkesan pemerintah pusat membiarkannya. Maka, kami minta evaluasi menyeluruh harus dilakukan dulu,” tandasnya.
Senada dengan Ketua MRP, Bucthar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga menyatakan penolakannya terhadap UP4B.
“Kami KNPB bersama rakyat Papua Barat secara tegas menolak UP4B, karena itu pemerintah jangan memaksakan kehendak di Papua ,” jelas Bucthar saat berorasi memperingati hari HAM sedunia di Taman Imbi, Jayapura, (10/12) kemarin.
Tabuni juga menilai pemerintah sengaja membiarkan konflik di Papua berlarut-larut, dan sengaja memberikan program-program yang terkesan memecahkan masalah, padahal tidak demikian.
“Jangan buat masalah diatas masalah, kami menolak segala macam program dari pemerintah pusat,” tambah Bucthar.
Bucthar juga mengatakan KNPB hanya mau dilaksanakan referendum sebagai solusi penyelesaiaan masalah Papua Barat dibawah pengawasan PBB dan dunia internasional.
“Kami dari dulu minta dilaksanakan referendum, bukan program-program pemerintah yang tidak jelas dan bukan kebutuhan rakyat Papua saat ini,” tegasnya.
Di tengah desas-desus penolakan UP4B, namun pemerintah pusat tetap “memaksakan” dihadirkannya UP4B di tanah Papua.
Pada Rabu (07/12), saat melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, Ketua UP4B Bambang Dharmono menyatakan dalam waktu dekat UP4B akan segera berkantor di Papua.
“Kami akan membuka kantor di Papua dalam waktu dekat. Ada orang Papua juga yang ikut memimpin, yakni pak Edwar Fonataba (mantan bupati Sarmi), beliau akan menjadi Wakil saya,” jelas Bambang.
Bambang tidak menguraikan secara jelas tentang kerja-kerja kongkit yang akan dilakukan UP4B, namun hanya menyatakan UP4B bertujuan untuk mensinergikan perjalanan UU Otsus agar lebih optimal dan manfaatnya di rasakan masyarakat Papua.
Pemerintah Indonesia tentu akan tetap memaksakan UP4B hadir di Papua walau telah mendapat berbagai reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat di tanah Papua.
Ini juga menunjukan bahwa pemerintah pusat tidak mau mendengar suara orang Papua, dan melihat apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi murni rakyat Papua.
Kenyataan ini mengingatkan saya pada komentar seorang mahasiswa dalam sebuah seminar nasional di Jakarta hampir sebulan lalu.
“Uang ratusan triliun sekalipun, dibentuk program sebagus apapun, jika tidak mengena substansi masalah di tanah Papua, maka percuma saja, karena konflik di Papua akan terus berlangsung untuk selamannya,” tegas mahasiswa tersebut di hadapan ratusan tamu undangan dalam seminar tersebut.
Rasanya tidak salah pernyataan mahasiswa tersebut. Akar masalah di Papua harus dibicarakan secara menyeluruh dan bermartabat, sebelum berkomitmen bangun Papua diberbagai sisi dan bidang kehidupan.
Apakah UP4B akan menyelesaikan masalah di Papua seperti anggapan pemerintah Indonesia, atau justru menambah masalah baru seperti pendapat orang Papua?
Kita akan sama-sama melihatnya dengan seksama, apakah UP4B menjadi berkah atau kutuk bagi rakyat Papua.
OKTOVIANUS POGAU
Postingan
