Tampilkan postingan dengan label PANIAI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PANIAI. Tampilkan semua postingan
“Kami organisasi kepemudaan umat Kristiani di tanah Papua sangat menyesalkan pernyataan Habib Rizieq dan Munarman,” ujar Terius Wenda, Ketua Forum Gerekan Baptis Papua melalui siaran pers yang dikirim ke Papua Voices, kemarin sore, Rabu (28/12).
Menurut Turius, penanganan konflik disuatu daerah harus bisa diselesaikan oleh negara, bukan oleh organisasi kemasyarakatan, atau lembaga agama tertentu.
“Tak ada satupun LSM, atau organisasi masyarakat yang dapat mengintervensi masalah Papua, terutama dalam bentuk dan format penyelesaiaanya,” jelas Turius.
Turius menambahkan, harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan di tanah Papua, dan jika dirasa sudah tahu banyak, maka dipersilakan untuk berkomentar.
“Jangan omong sembarangan, karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau Konflik agama.”
Menurut Turius, masalah Papua sesungguhnya bukan masalah makan–minum, akar masalah adalah masalah ideology dan sejarah integrasi yang penuh kotrovesial.
“Pernyataan berjihat di Papua yang disampaikan FUI adalah satu pukulan berat dan pernyataan yang sangat diskriminatif bagi kaum beragama minoritas terutama umat Kistiani di tanah Papua,” ungkap Turius.
Turius juga menyatakan orang Papua menghendaki pendekatakan dialog yang bermartabat dan kompherensif.
“Kami menolak pendekatan jihatan dan kekerasan militerisme di seluruh tanah Papua.”
Kami juga menghimbau kepada semua umat beragama jangan mudah terporvokasi isu SARA dan jihat di Papua, dan di harapkan untuk menciptakan rasa damai dan keamanan setiap dimanapun kita berada.
Komentar yang dimaksud adalah, pada tanggal 23 Desember 2011, FUI sempat mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan, dan meminta pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh kerja mempertahakan Papua dalam NKRI.
Dan, kata mereka saat itu, jika pemerintah tak mampu, mereka akan datang dan berjihad ke tanah Papua sendiri.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Kabupaten Paniai, Enarotali (Foto: Ist) |
Kota Enarotali, juga Madi (Ibukota Kabupaten Paniai), tampak sepi sekali. Bisa dikatakan seperti kota Mati.
Para pegawai negeri memilih tinggal di rumah. Anak-anak enggan ke sekolah. Pejalan kaki nampak tidak terlihat. Mama-mama pasar sudah tak berjualan. Benar-benar sepi.
Yang terlihat hanya aparat militer. Polisi dan Brimob selalu siaga. Dimana saja pasti mereka ada; di pasar, terminal, kantor-kantor, toko-toko, dan bahkan di Gereja.
Tiap malam pasti terdengar rentetan tembakan. Paling terburuk adalah di Markas Eduda, dan beberapa kampung sekitarnya. Sampai saat ini, Kamis (29/12), rentetan tembakan masih terus terdengar.
Kepada Papuan Voices, Pimpinan TPN/ OPM Jhon Magai Yogi, mengatakan, bahwa rentetan tembakan itu dilakukan oleh pasukan Brimob.
“Tidak tahu mereka (Brimob) lihat apa baru tembak, karena anggota kami tidak mengeluarkan peluru banyak seperti mereka."
Sehubungan dengan hal itu, Kapolres Paniai, AKBP Janus Siregar, S.Ik mengatakan bahwa anggota Brimob yang ada di Eduda diharapkan siaga untuk antisipasi kemungkinan adanya serangan balik dari TPN/OPM.
“Tapi saya belum tahu pasti, apakah anggota yang tembak atau terjadi kontak senjata. Saya akan cek ke anggota,” kata Kapolres ketika menghubungi Papuan Voices, kemarin Rabu (28/12), dari Paniai.
Suasana ini membuat masyarakat dibeberapa kampung dekat markas Eduda resah, apalagi karena tiap saat mendengar rentetan tembakan, disertai patroli secara rutin oleh aparat Brimob.
Ditengah situasi meresahkan ini, sebagian masyarakat memilih mengungsi ke kampung lain hingga natal usai, sedangkan sebagian orang lainnya memilih tetap tinggal untuk mempersiapkan diri merayakan natal di Kampung mereka.
Oktovianus Pekey, salah satu tokoh agama di Paniai mengatakan aparat Brimob selalu rutin mendatangi warga di kampung-kampung.
“Beberapa jam sesudah malam kudus (Tanggal 24 Desember 2011), sekitar pukul 02.00 WIT warga di kampung dekat Eduda didatangi pasukan Brimob lengkap dengan senjata. Mereka jalan dari rumah ke rumah.”
Lanjut Oktovianus, tujuannya mencari anggota TPN/OPM yang diduga bersembunyi di rumah-rumah warga sipil.
“Sepanjang perjalanan dari kampung ke kampung, pasukan Brimob menembak ke semua arah, akibatnya berbagai tanaman di kebun milik warga seperti pisang, tebuh, keladi dan pohon hancur,” ungkapnya.
Oktovianus mengatakan, tindakan aparat tidak sekedar itu saja, pasukan Brimob menendang dan mendobrak pintu rumah warga sipil dan masuk kedalam rumah.
“Tindakan pasukan Brimob ini membuat keluarga yang ada dalam rumah ketakutan bahkan anak-anak kecil kaget terbangun dan menangis,” jelas Oktovianus.
Disampaikan, hal yang sama terjadi pula pada malam berikutnya (25 Desember 2011). Aparat Brimob lengkap dengan senjata kembali mendatangi rumah-rumah warga sipil pada pukul 01.00 WIT pagi.
Terkait tindakan brutal aparat yang mendatangi rumah mereka secara paksa disampaikan oleh seluruh masyarakat di Wilayah Wegamo (distrik Paniai Timur) yang berasal dari 10 Gereja di tiga desa, yang meliputi Kampung Muyedebe, Kampung Uwamani, Kampung Kinou, kampung Geko, Kampung Badauwo, Kampung Yegemei, Kampung Yagiyo dan Kampung Toko.
Karena sering didatangi pasukan Brimob, masyarakat dari beberapa kampung yang sering istrahat di rumah dan Emawaa (rumah laki-laki Suku Mee) panik dan takut.
Akhirnya, masyarakat memilih mengungsi ke kampung-kampung lain sehingga pada sore hari tanggal 25 dan 26 desember 2011 terjadi pengungsian besar-besaran.
Pengungsian yang sedang terjadi di beberapa kampung di sekitar markas Eduda dibenarkan oleh Kapolres Paniai.
“Tadi (Selasa, tanggal 27 Desember 2011), saya jalan kaki pergi dan pulang dari Eduda, saya lihat masyarakat dibeberapa kampung disekitar Uwamani tidak ada. Nampak sepi sekali. Kemana mereka semua?” tanya Kapolres.
“Mungkin mereka keluar kampung karena ada isu sebelumnya OPM akan serang pasukan Brimob, jadi kemungkinan karena isu itu. Tetapi kami tidak akan korbankan masyarakat. Bahkan kami justru punya rencana bangun Pos di Uwamani untuk menjaga warga dari ancaman OPM,” lanjut Kapolres.
Terkait rentetan tembakan pada tanggal 27 malam, Kapolres tidak memberikan keterangan yang pasti.
Sementara itu, menurut sebuah sumber Papuan Voices, bahwa pada siang hari (tanggal 27 Desember), waktu pasukan (Polisi dan Brimob) jalan kaki menuju Eduda, karena melihat tak ada warga sipil, mereka melakukan tembakan secara brutal di rumah-rumah warga.
Mendengar berita bahwa masyarakat di wilayah Wegamo sudah mengungsi, masyarakat di wilayah Ekadide (disebelah gunung markas Eduda) pun panik dan gelisah, dan lebih memilih keluar dari kampung tersebut.
Melihat kondisi masyarakat yang pada panik, maka (Selasa 27 Desember 2011), masyarakat dari beberapa kampung di wilayah Wegamo (Kampung Dagouto, Kampung Kopabutu, Kampung Obaiyoweta, Kampung Dei, Kampung Eyagitaida) kembali berkumpul mengadakan pertemuan bersama di kampung Dei.
Tujuan pertemuaan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi bila aparat Brimob bertindak lebih brutal lagi.
Kesimpulannya, mereka menyepakati bahwa, siapa saja yang merasa tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini, bisa mengungsi, terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu.
Sementara ini, masyarakat memang masih takut, kemungkinan terjadinya kontak senjata di wilayah Ekadide. Masyarakat hanya sedang ikuti perkembangan; apakah kontak senjata akan kembali terjadi lagi atau tidak?
Rangkaiaan peristiwa yang terjadi beberapa minggu belakangan ini kembali mengingatkan masyarakat Paniai pada situasi yang pernah mereka alami ketika operasi militer di Paniai beberapa tahun silam.
Misalnya, operasi militer yang terjadi tahun 2000, 2002 dan 2003. Tahun-tahun ini ialah tahun-tahun dimana Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah diberlakukan, namun daerah Paniai masih status daerah operasi militer
Selain itu, peristiwa kontak senjata antara TPN/OPM dengan Timsus 753 Paniai menjelang 17 Agustus 2011 lalu, di Madi, Paniai, Papua.
Peristiwa ini menyebabkan masyarakat panik dan mengungsi besar-besaran, akibatnya seluruh aktivitas masyarakat macet dan semua sumber-sumber penghidupan masyarakat lumpuh total.
Saat itu masyarat harus kembali membangun hidupnya mulai dari awal, misalnya harus kembali berkebun atas kebun-kebun yang hancur, harus kembali mencari bibit ternak untuk memelihara ternak, kembali membereskan rumah dan sekitarnya akibat pengerusakan, anak-anak sekolah mengulang kelas akibat putus sekolah dan lain-lain.
Dalam suasana trauma, kini merekapun dikagetkan dengan kedatangan pasukan Brimob dari Kelapa II Depok (Jawa Barat), dan pasukan yang diperbantukan dari Jayapura, dan Timika.
Melihat kehadiran pasukan Brimob yang dengan mengenakan pakaian militer sebagaimana dalam situasi perang membuat masyarakat Paniai menjadi resah dan takut.
Kebanyakan masyarakat mulai bertanya-tanya; untuk apa pasukan Brimob datang ke Paniai? Dengan kehadiran Brimob, dengan atribut militer lengkap ini, apakah akan terjadi perang atau apakah mereka mau perang dengan kelompok TPN OPM di markas Eduda?
Kalau terjadi perang, bagaimana masyarakat menyelamatkan diri? Ini menjadi pergumulan utama masyarakat Paniai saat ini.
Sampai saat ini sebagian besar warga Paniai, khususnya di kampung-kampung dekat markas OPM masih berada di tempat pengungsian. Nasib mereka tak menentu.
Laki-laki sudah tidak berkebun lagi seperti biasanya. Ibu-ibu juga tak ada yang jualan di pasar. Apalagi anak-anak, mereka tak berani ke sekolah.
Semua masyarakat Paniai menanti, kapan datangnya suasana yang tenang dan damai. Entahlah! Kita belum tahu. Kita semua belum tahu.
Atau mungkin operasi militer di Paniai merupakan kado natal dari pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua Barat.
Saat ini kita sama-sama sedang berjuang untuk mewujudkan kedamaian yang sesungguhnya; kedamaian bagi seluruh rakyat Papua Barat di tanah Papua, dan Paniai secara khusus.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Pasukan Elit Indonesia (Foto: Ist) |
Malahan, beberapa warga sipil di Paniai melaporkan tensinya semakin meningkat, dan aparat TNI/Polri justru semakin bertindak brutal.
Banyak warga sipil yang telah menjadi korban dari operasi tersebut. 14 warga sipil dikabarkan tewas. Puluhan warga sipil lainnya luka-luka. Puluhan rumah warga sipil dibakar aparat TNI/Polri.
Ribuan warga sipil telah mengungsi dari Paniai sejak operasi militer dilangsungkan. Ada yang ke Nabire, Dogiyai, Deiyai, bahkan sampai ke Timika. Namun, ada juga yang memilih tetap bertahan di Paniai walau takut.
Oktovianus Pekey, salah satu tokoh agama di Paniai, siang tadi, Rabu (28/12) melaporkan, dalam suasana natal, situasi Paniai bukan semakin membaik, namun semakin mengkhawatirkan.
“Sejak tanggal 24 Desember malam, aparat Brimob lengkap dengan senjata telah mendatangi rumah-rumah warga sipil, dan mendobrak pintu rumah mereka, dan menanyakan keberadaan TPN/OPM.”
Padalah, lanjut Okto, mereka adalah warga sipil yang tak tahu apa-apa tentang keberadaan TPN/OPM yang dimaksud aparat Brimob tersebut.
Selain menanyakan keberadaan TPN/OPM, Brimob juga secara brutal menembak kebun-kebun milik warga sipil, ternak babi, dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan.
“Yang ditembak seperti pohon pisang, tanaman tebu, tanaman keladi, ternak babi yang mau di barapen saat natal, dan barang-barang apa saja yang ada disekitar rumah warga.”
Okto menjelaskan, karena takut, tidak ada warga yang tinggal di Paniai, terutama di tiga kampung dekat markas Eduda, Paniai.
“Aparat Brimob tiap malam melakukan sweeping tanpa sebab dan akibat, ini justru menimbulkan ketakutan diantara masyarakat,” jelasnya.
Okto menambahkan, saat pertemuaan antara Muspida dan masyarakat Paniai yang di gelar pada tanggal 20 Desember 2011 lalu, dirinya telah meminta agar Kapolsek dan komandan Brimob dapat membatasi ruang gerak anak buahnya yang sering meresahkan warga sipil.
“Saya waktu itu minta Kapolsek dan Komandan Brimob dapat membatasi ruang gerak anak buah mereka, karena tentu warga takut sekali melihat mereka.”
Namun, kata Okto, sampai saat ini tak ada respon, dan malahan mereka bertindak lebih brutal lagi.
“Tadi siang ada helicopter yang digunakan untuk memantau situasi di sekitar Paniai, dan sampai juga ke markas Eduda. Padahal, sudah beberapa hari lalu telah tak digunakan,” tutur Okto.
Melihat ada helikopter berputar-putar di Paniai, tentu menimbulkan pertanyaan lagi bagi warga Paniai.
“Kami masih terus memantau situasi di sini,” ungkap Okto.
Beberapa waktu lalu, dalam berbagai media massa, Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi S.Sos telah menyatakan situasi di Paniai aman dan kondusif.
Namun, yang bisa kita lihat situasinya berbeda. Situasi Paniai sangat-sangat mengkahwatirkan, dan bisa dikatakan dalam kondisi yang darurat.
Komentar Bupati oleh banyak pihak dituding sebagai pembohongan public alias “tipu” karena fakta yang terjadi di lapangan berbeda sekali.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Ilustrasi Wartawan Koboi (Foto: Ist) |
“Banyak komentar saya yang tidak dimuat, malahan dia (wartawan) tambah-tambah kata yang sebenarnya tidak saya ucapkan,” ujar Pekey.
Okto juga meragukan independensi wartawan tersebut, karena menulis tidak sesui dengan apa yang disampaikan, juga apa yang terjadi di lapangan.
“Dari cara menulis berita saja, orang ini (wartawan) bisa dikatakan bekerja dengan mengedepankan kepentingan aparat keamanan,” sebut Pekey.
Menurut Okto, wartawan seharusnya bekerja untuk kepentingan public, dan harus menjalankan tugas secara independen, bukan memihak dan membelah penguasa.
“Hati-hatilah terhadap jurnalis seperti ini,” tutur Okto.
Pekey juga mengatakan, penulis berita tidak memuat penjelasan mengenai pengungsi yang ada di Paniai, padahal pokok ini juga menjadi hangat dibicarakan berbagai pihak.
“Dari isi berita yang ditulis terkesan adanya niat untuk menutupi situasi yang kini sedang dihadapi masyarakat disekitar Eduda seperti Wilayah Ugamo, Wilayah Wegamo dan Wilayah Eka,” jelas Pekey.
Menurut Okto, pasca operasi militer banyak warga di beberapa kampung disekitar Eduda yang telah mengungsi, dan masih tinggal di Enaro.
Okto menambahkan, jika membaca berita yang ditulis Koran Bintang Papua, Koran The Jakarta Globe, dan Viva News, terkesan mendeskreditkan kelompok TPN OPM dengan menggembar-gemborkan tindakan mereka dan kemudian dinilai publik sebagai kelompok yang selalu melakukan tindakan kriminal di Paniai.
“Ini adalah pikiran aparat aparat keamanan yang juga dikedepankan penulis dalam menulis berita. Saya pikir, pandangan ini keliru sekali,” jawab Pekey dengan kecewa.
Kenapa si wartawan, lanjut Pekey, tidak meliput tindakan Brimob yang memeriksa rumah-rumah warga sampai masyarakat pada panik.
“Jangankan meliput tindakan Brimob, untuk liput keberadaan pengungsi yang sempat saya jelaskan saja tidak diliput. Ada apa dibalik semuanya ini?,” tanya Okto lagi.
Oktovianus Pekey mmengklarifikasi beberapa pemberitaan seperti Bintang Papua menurunkan laporan dengan judul “Warga Takut OPM Balas Dendam”, Koran The Jakarta Globe “Papuan Villagers Fear OPM Revenge After Police Attack” dan portal Viva News menulis “Markas Dikuasai, Warta Takut OPM Balas Dendam.”
Dalam ketiga berita tersebut, Oktovianus Pekey merupakan salah satu narasumber yang disebut-sebut, padahal Pekey tak memberikan pernyataan seperti yang di tuliskan wartawan tersebut.
Setelah ditelusuri, wartawan yang menulis berita “bohong dan tidak benar” di ketiga media tersebut adalah Banjir Ambarita.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Aparat gabungan TNI/Polri (Foto: Ilustrasi) |
Adapun beberapa media yang “mengutus” wartawannya untuk meliput, yakni, Koran Bintang Papua, Koran Papua Pos, Koran Papua Pos Nabire, TVRI Papua, Papua TV, Koran The Jakarta Globe, situs Viva News, Koran Cendrawasih Pos, dan beberapa media lagi.
Setibanya di Paniai, tanggal 20 Desember 2011 berlangsung tatap muka antar Pemerintah, aparat militer, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa perwakilan masyarakat Paniai, dan berlangsung di Markas Kepolisian Resort Paniai (Mapolres) Paniai, Madi.
Tampak hadir juga semua wartawan media yang di undang oleh sang Bupati untuk mengabarkan kondisi rill yang terjadi di Paniai.
Pada tanggal 21 Desember 2011, hampir semua media yang hadir di Paniai memberitakan pertemuaan tersebut.
Termasuk melakukan wawancara dengan Bupati, Kapolres Paniai, dan mewakili masyarakat, dalam hal ini dengan tokoh agama.
Alangkah kagetnya, hampir semua pemberitaan mengatakan Paniai telah aman dan kondusif, juga warga masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa.
Dan ada pula yang mengatakan kehadiran aparat gabungan TNI/Polri telah memberikan rasa aman bagi warga sipil di Paniai.
Salah satu Koran berbahasa Inggris dan terbesar di Jakarta, Koran The Jakarta Globe juga ikut mengabarkan dengan judul berita "Papuan Villagers Fear OPM Revenge After Police Attack" dengan kontributor Banjir Ambarita.
Situs Viva News, portal berita terbesar di Indonesia menurunkan berita dengan judul "Markas Dikuasai, Warga Takut OPM Balas Dendam" dengan kontributor berita Banjir Ambarita.
Dan ada lagi Koran Bintang Papua, Koran terbesar setelah Cenderawasih Pos di Jayapura, Papua, menurunkan berita dengan judul "Warga Takut OPM Balas Dendam" dengan kontributor berita Banjir Ambarita.
Setelah ditelusuri, wartawan yang menulis berita di ketiga media tersebut adalah sama, yakni, Banjir Ambarita.
Kemarin sore, Minggu (25/12), Papuan Voices mendapatkan E-mail dari Oktovianus Pekei, salah satu tokoh agama yang ikut berkomentar dalam berita tersebut, dan komentarnya hampir dimuat di berbagai media massa.
Dia mengirim surat klarifikasi terkait pemberitaan di Koran Bintang Papua, The Jakarta Globe, dan Viva News.
Menurut Oktovianus Pekey, wartawan media tersebut telah menulis berita bohong, dan menambahkan beberapa kalimat yang sebenarnya tidak ia ucapkan.
Dan tak menuliskan apa yang menjadi kondisi rill di Paniai, dan juga apa yang ia sampaikan mewakili kekecewaan masyarakat Paniai.
Dibawah ini saya memuat berita klarifikasi dari Oktovianus Pekei (tokoh agama) secara lengkap agar dapat dibaca publik.
==============================================================
Atas berita yang dimuat pada Selasa (20/12) di melalui media Bintang Papua, di koran The Jakarta Globe, situs berita Viva News, saya (tokoh agama) yang memberi penjelasan atas situasi di Paniai yang dimediakan berkehendak mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
Klarifikasi ini saya lakukan karena dalam pemberitaan tersebut terdapat kata, kalimat atau bahasa yang ditambah oleh penulis berita tersebut sehingga para pembaca media bisa salah salah paham sebagaimana kini ramai disoroti melalui Facebook dan SMS.
Pokok-pokok yang ingin saya klarifikasi tersebut akan saya garis bawahi dan selanjutnya saya menjelaskan penjelasan yang sebenarnya.
Berikut penjelasannya;
Ditulis bahwa “saat ini warga ketakutan kemungkinan adanya reaksi TPN OPM, mereka bisa melakukan balas dendam dan warga menjadi sasarannya. Untuk itu, kami berharap aparat keamanan tetap siaga menjaga warga."
Yang sebenarnya yang saya ungkapkan adalah “saat ini warga kuatir kemungkinan adanya reaksi balasan dari TPN OPM, karena kalau hal itu memang terjadi, maka tentu akan terjadi kontak senjata dengan aparat dan jangan sampai masyarakat menjadi sasaran. Ini yang kamipun kuatirkan”.
Sedangkan kalimat untuk itu dan seterusnya ialah kalimat yang ditambahkan dari penulis berita tersebut, karena saya tidak mengajak aparat tetap siaga menjaga warga.
Waktu itu justru saya omong bahwa setelah markas Eduda dibakar, masyarakat tambah takut sehingga komandan brimob dan bapak Kapolres tolong membatasi ruang gerak anggota, karena kalau anggota brimob dan polisi dengan atribut lengkap jalan bebas masuk keluar kampung, tentu masyarakat akan tambah takut karena mereka punya pengalaman trauma dengan peristiwa-peristiwa lalu.
Jadi saya mewakili teman-teman tokoh agama menyampaikan agar tolong mambatasi ruang gerak anggota brimob dan polisi. Ini saya omong langsung kepada Komandan Brimob dan Kapolres di Kantor Polres Paniai. Namun penulis berita justru tidak menulis penyampaian saya itu dalam memuat berita.
Ditulis bahwa “Kelompok TPN/OPM yang bermarkas di Eduda kerap meresahkan warga di kampung terutama disekitar lokasi markasnya, dengan cara memeras, meminta denda, dan merampas hasil kebun dan ternak warga. Warga takut sama OPM, karena hasil bumi mereka selalu dirampas. Jika kami dari gereja menanyakan, kenapa menyusahkan warga warga kampung, mereka tidak bisa menjawab dan itulah yang terjadi bertahun-tahun."
Yang sebenarnya yang saya komentar ialah, “Memang seringkali mereka melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan seperti pemalangan, meminta denda. Namun, setelah kami cek biasanya mereka punya alasan seperti meminta denda karena orang yang dituntut tersebut sempat ungkapkan bahasa yang menyinggung parasaan atau menyalahkan TPN OPM. Jadi biasanya mereka punya alasan tertentu, baru mereka minta denda. Dan kalau mereka langsung bertindak untuk mengambil ternak warga, maka kami seringkali memberitahu mereka untuk tidak boleh bertindak seperti itu. Coba duduk bicarakan persoalannya dulu. Itulah yang kami beritahu mereka."
Namun, rumusan penulis berita sudah lain. Ada penambahan kalimat yang dirumuskan oleh penulis berita dan juga memotong kalimat dari penjelasan saya.
Soal, warga takut sama OPM karena hasil kebun mereka selalu dirampas. Kalimat ini adalah kalimat yang dirambahkan penulis berita.
Yang saya omong adalah masyarakat takut kalau melihat aparat keamanan yang dengan atribut lengkap jalan bebas ke kampung karena mereka trauma dengan peristiwa-peristiwa lalu.
Ungkapan saya ini justru tidak dimuat. Kalau dimuat berita dengan cara seperti ini, saya justru bertanya; ada apa sebenarnya?
Ditulis dalam berita dan ditempatkan sebagai ungkapan saya: “Kalau tidak dipenuhi mereka tidak segan-segan membunuh."
Dengan tegas saya katakan bahwa saya sama sekali tidak pernah omong bahwa kalau masyarakat tidak memenuhi permintaan TPN OPM, maka TPN OPM tidak segan-segan membunuh masyarakat. Kalimat ini dirumuskan oleh penulis berita.
Ditulis bahwa “warga sipil tidak ada yang jadi korban, dan seterusnya”. Bahasa inipun saya tidak pernah katakan.
Yang saya katakan ialah, “Kami tidak pernah mendapat laporan bahwa ada korban masyarakat sipil. Mengenai korban itu, yang tahu hanya pasukan brimob dan TPN OPM karena kami tidak punya akses ke Eduda. Jadi kita dengar dari mereka mengenai korban itu. Saya juga kaget ketika dapat sms bahwa 14 tewas dan 75 rumah dibakar di Eduda dan juga baca di media Bintang Papua. Saat itu baru saya juga tahu."
Inilah penjelasan saya, namun penulis merumuskan lain sehingga publik bisa salah paham.
===============================================================
Setelah membaca berita klarifikasi yang dikirimkan ke E-mail Papuan Voices, tentu menjadi pertanyaan besar, si wartawan ini menulis untuk kepentingan siapa?
Tulis untuk menyelamatkan wajah Bupati Paniai? Untuk melindungi TNI/Polri, atau untuk menyudutkan TPN/OPM, atau justru semakin menciptakan suasana Paniai yang kacau dan tak kondusif.
Pembaca sendiri yang bisa menilai, maksud apa Banjir Ambarita melakukan pembohongan publik dengan menulis berita yang tidak benar, dan banyak bohongnya.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi (Foto: JUBI) |
Bupati juga disebut sebagai aktor intelektual dalam operasi militer dengan sandi Operasi Tuntas Matoa 2011, yang dilangsungkan di Kabupaten Paniai, sejak tanggal 13 Desember 2011 hingga sampai saat ini.
Salmon Kadepa, salah satu tokoh adat di Paniai mengatakan Bupati Naftali Yogi harus bertanggungjawab terhadap semua nyawa korban yang telah dibunuh oleh aparat gabungan TNI/Polri.
“Dia (Bupati) harus bertanggung jawab karena sudah 14 orang yang meninggal, juga termasuk karena telah menimbulkan trauama berkepanjangan bagi warga sipil sampai saat ini,” jelas Salmon melalui sambungan telepon selulernya dari Paniai, siang ini (26/12) kepada Papuan Voices.
Salmon juga membantah tudingan yang menyatakan operasi militer di Paniai atas inisiatif atau kemauan dari pemerintah Pusat.
“Kami semua sudah tahu, kalau operasi militer ini jelas atau permintaan dan inisiatif Bupat Paniai, dan tidak benar kalau atas perintah pemerintah pusat,” imbuhnya,
Hanya saja, lanjut Salmon, tenaga aparat gabungan TNI/Polri yang melakukan operasi tersebut memang didatangkan oleh pemerintah Pusat juga pemerintah Provinsi.
“Ada ribuan pasukan didatangkan dari Kelapa dua, Jakarta. Kalau dari Timika dan Jayapura jumlahnya sedikit saja,” ujarnya.
“Kami tidak tahu, kenapa tegah sekali seorang Bupati membunuh warganya sendiri dengan mendatangkan aparat gabungan TNI/Polri dengan jumlah yang sangat banyak,” jelasnya.
Terkait situasi di Paniai yang dinilai kondusif, dan bahkan ada yang menyebut warga Paniai merayakan natal dengan aman, Salmon membantah tudingan tersebut.
“Sebaiknya Bupati Paniai harus turun lapangan, jalan sampai ke kampung-kampung, terutama disekitar Markas Eduda, apakah warga sipil merayakan natal dengan damai dan aman atau tidak.”
Yang kami lihat, tidak ada satupun warga yang merayakan natal, semua disini takut sekali. Dan kebanyakan sudah pergi mengungsi dari Paniai.
“Ini karena aparat TNI/Polri masih terus berkeliaran dengan senjata lengkap, padahal ini hari natal” ujar Salmon menjelaskan.
Sungguh memprihatinkan, umat nasrani di seluruh dunia merayakan natal dengan aman, damai, dan penuh sukacita, tapi tidak di Paniai.
Yang ada hanya ratapan air mata, ketakutan, dan kesedihan, termasuk luka mendalam akibat tindakan brutal aparat gabungan TNI/Polri, termasuk terhadap seorang Bupati yang seharusnya melindungi dan menjaga warganya sendiri.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Aparat TNI Polri (Foto: Ist) |
Tujuannya untuk “mengamankan” situasi di Kabupaten Paniai dalam beberapa bulan kedepan.
Yustinus Gobay, salah satu tokoh pemuda di Paniai, kepada Papuan Voices siang ini, Senin (26/12), menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan atas “dugaan” takut ada serangan balasan dari TPN/OPM.
“Alasannya hanya karena takut ada serangan balasan dari pasukan TPN/OPM yang awalnya bermarkas di Eduda.”
Kata Yustinus, tidak mungkin TPN/OPM melakukan serangan balasan, sebab keberadaan mereka saat ini tidak bisa dipastikan, apalagi di markas mereka telah ada beberapa pos TNI/Polri yang dijaga secara ketat oleh puluhan aparat baik siang maupun malam.
“Saya kira ini hanya alasan agar TNI/Polri terus didroping ke Paniai, padahal kami semua telah menolak kehadiran apara TNI/Polri sebelum operasi militer dilangsungkan,” ujarnya.
Lanjutnya, alasan tersebut tentu membeirkan legitimasi agar TNI/Polri terus didroping ke Paniai, termasuk agar aparat TNI/Polri mendapatkan dana pengamanan baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat.
Beberapa tokoh adat, pemuda, dan agama akan bertemu dengan jajaran muspida agar membatalkan recanan tersebut.
“Walaupun operasi militer ini atas inisiatif Bupati Paniai, tapi kami akan coba bertemu beliau agar minta pembatalan pengiriman pasukan ke Paniai,” ungkap Yustinus.
Walau masih dalam suasana natal, tak ada kedamaian dan sukacita natal yang ditemukan di Kabupaten Paniai.
Kado terindah yang diberikan pemerintah Indonesia adalah pembunuhan, pembantaai, dan operasi militer di wilayah ini.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Oridek Ap, Aktivis Papua di Den Haag (Foto: Ist) |
Maksud pertemuan tersebut adalah untuk membahas kondisi darurat yang sedang terjadi di Papua, secara khusus yang terjadi di Kabupaten Paniai.
Oridek Ap, salah satu warga Papua Barat yang sedang bermukim di Belanda kepada Papuan Voices membenarkan pertemuaan tersebut.
“Iya, kemarin sore ada pertemuan penting terkait dengan kondisi darurat di West Papua,” jelasnya.
Menurut Oridek, pertemuaan ini berlangsung atas permintaan beberapa partai di Belanda yang begitu peduli pada permasalahan di tanah Papua.
“Pertemuaan itu atas permintaan dari Tn. Voordewind (dari Partai Christen Unie) dan Tn. Kortenoeven (dari PVV),” jelasnya.
Ketika ditanya, siapa saja perwakilan pemerintah Belanda yang hadir, Oridek mengatakan Menteri Luar Negeri adalah pembicara utama dalam pembahasan ini.
“Dalam pertemuan ini hadir Menlu Belanda Tn. Uri Rosenthal, beliau membahasa kondisi terakhir di tanah Papua,” katanya.
Oridek melanjutkan, materi pembahasan terkait kondisi terakhir di tanah Papua, dan juga helicopter milik Australia yang dipakai militer Indonesia untuk melakukan operasi di Eduda, Paniai.
Beberapa partai besar di Belanda yang ikut dalam pembahasan ini adalah partai PVV, VVD, Christen Unie, D66, PvdA, CDA, Socialist Partij , GroenLinks.
“Semua anggota partai peduli pada persoalan di tanah Papua,” pungkas Oridek.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Bupati Paniai, Naftali Yogi S.Sos (Foto: JUBI) |
Bahkan, mengutip pernyataan Bupati Paniai, ada beberapa media yang menyebutkan tak ada operasi militer di Paniai, termasuk tak ada korban warga sipil, juga tak ada rumah-rumah warga sipil yang dibakar aparat gabungan TNI/Polri.
Marcel Gobay, salah satu tokoh pemuda Paniai di Nabire kepada Papuan Voices menyatakan Bupati Paniai telah melakukan pembohongan publik alias “tipu” dan lebih dari itu telah membohongi rakyatnya di Paniai dan termasuk membohongi dirinya sendiri.
“Faktanya, kemarin siang, Rabu (21/12), sekitar pukul 11.00 WIT hingga 12.20 WIT, Satgas Tuntas Matoa 2011 yang terdiri dari gabungan TNI/Polri masih melakukan penyisiran lewat udara dengan menggunakan helicopter. Mereka mondari-mandiri di beberapa kampung seperti di daerah lereng Gunung Wege, Kampung Toko, Badauwo dan Uwamani di bagian hutan, dan di Dusun Woubutu. Di Kampung Badauwo sangat dekat dan hampir mengenai rumah-rumah warga,” jelas Marcel.
Marcel mengatakan, Kampung Woubutu merupakan kampungnya keluarga dari Naftali Yogi sendiri. Penyisiran ini dilakukan dengan melancarkan tembakan rentetan dari udara yang mengakibatkan ketakutan dan warga berlarian mencari tempat persembunyian.
“Melihat keberadaan Aparat TNI/Polri saja masyarakat sudah takut dan trauma, apalagi mendengar bunyi senjata, dan mengarahkan tembakan pada rakyat sipil, sudah tentu tidak aman sekali,” jelas Marcel.
Kondisi ini, Lanjut Marce, tentunya membuka kembali memoria passionis warga yang pernah mengalami sejarah dan mendengarkan sejarah masal lalu yang suram yaitu operasi militer tahun 1962, 1969, 1982 di Paniai, dan lebih dari itu ABRI Masuk Desa tahun 1989 -1993, tepat di Kampung Badauwo.
“Sampai saat ini masyarakat sipil di Desa Badauwo dan sekitarnya distigmatisasi dengan anggota TPN/OPM, lantas disiksa, direndam di kolam selamat 24 jam, tanaman dan ternak diambil saja, masyarakat yang rambut dan jenggot panjang dipaksa gunting dengan tang dan lain-lain. Perlakuan seperti ini sangat biadab sekali,” ungkapnya.
Marcel juga menyebutkan, penyisiran di Kampung Eduda yang mengakibatkan kondisi keamanan Paniai tidak kondusif sesungguhnya adalah akibat kegagalan Bupati Paniai Naftali Yogi membangun dalam bidang keamanan.
“Bupati Paniai telah jelas-jelas gagal memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat Paniai terutama keamanan dan kenyamanan pada bulan Desember tahun 2011 ini,” urai Marcel.
Melihat berbagai pemberitaan yang mengutip pernyataan Bupati Paniai dan menyatakan tak ada operasi militer dan Paniai aman-aman saja, menurut Marcel ini hanya bentuk memulihkan citra seorang Bupati.
Menurut Marcel, sebaiknya Bupati Naftali Yogi tidak boleh “memetik manfaat” dari penderitaan rakyat sipilnya sendiri akibat penyisiran di Paniai.
“Sekalipun Naftali Yogi berbeda pandangan, beda Ideologi, tapi ingat bahwa mereka yang di Eduda adalah saudara mu sendiri, mereka bukan binatang buruan, mereka adalah pencari hak azasi dan keadilan yang hakiki,” imbuh Marcel dengan kecewa.
Karena itu, diharapkan pada tanggal 24 Desember 2011, Bupati Paniai bisa melakukan kunjungan ke beberapa kampung yang berdekatan langsung dengan Eduda, diantaranya kampung Toko, Badauwo, Uwamani dan Dagouto.
“Bupati harus dengan mata kepala melihat perayaan natal di beberapa kampung ini, apakah masyarakat aman, damai, tentram, dan merayakan natal dengan baik atau tidak, jangan hanya omong besar di media,” tukas Marcel.
“Saya selaku tokoh pemuda meminta Bupati Paniai segera menarik pasukan gabungan TNI/Polri yang melakukan operasi Satgas Tuntas Matoa 2011 dari Paniai, paling lama tanggal 23 Desember 2011. Biarlah masyarakat merayakan Natal di dusun yang kecil dengan aman, tentram dan damai sebagaimana mestinya,” demikian tutup Marcel.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Masyarakat Baya Biru, Degewo (Foto: ALDP) |
"Kami minta Degewo harus segera ditutup, kehadirannya telah menjadi kutuk bagi warga sekitar," urainya.
Thobias juga meminta Bupati Kabupaten Paniai dapat segera mencabut semua ijin yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha non Papua.
"Mereka telah menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil di Degewo,” jelasnya ketika ditemui Papuan Voices, sore ini (21/12) di Kotaraja, Jayapura, Papua.
Lanjut Thobias, pemerintah harus tahu, bahwa tanah Degewo adalah tanah adat, dan wilayah hukum adat sehingga harus dikembalikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
"Masyarakat setempat telah berulang kali meminta DPR Papua supaya memanggil Bupati Paniai, Bupati Nabire, Gubernur Provinsi Papua untuk bicara masalah ini namun tak pernah ditanggapi secara serius," terangnya.
“Pihak Brimob Polda Papua dan polisi dari Paniai juga harus ditarik dari Degewo,” tegasnya.
Thobias juga berharap, Kapolda Papua tidak mengaitkan masalah di Paniai dengan masalah Degewo, karena masalah Degewo adalah persoalan tanah adat.
"Di Degewo tidak ada OPM, maka itu Kapolda tidak boleh cari alasan untuk terus mengirm pasukan ke Degewo," urainya.
Kapolda juga diminta membuka ruang untuk berdialog dengan masyarakat. Karena masyarakat ingin menyampaikan makasud dan tuntutan mereka secara jelas..
"Harapan masyarakat, Degewo harus tutup. Kalau mau buka lagi, pemerintah harus dialog dulu dengan warga pemilik hak ulayat."
Kami berharap pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap nasib warga sekitar Degewo yang sangat-sangat ketakutan saat ini.
"Kami tetap meminta ruang dialog dibuka agar masyarakat bisa menyampaikan sikap dan tuntutannya," tutup Thobias.
ARNOLD BELAU
 |
| Bupati Paniai, Naftali Yogi (Foto: Ist) |
“Dana itu dipakai untuk menyewah sebuah helikopter milik seorang pengusaha kaya di lokasi pendulangan Degewo,” jelas sebuah sumber yang namanya enggan dimediakan, ketika menghubungi Papuan Voices, tadi siang, Selasa (21/12).
Kata sumber ini, selain menyewah satu buah Helikopter milik pengusaha di Degewo, dana tersebut digunakan juga untuk membiayai aksi yang dilakukan ratusan aparat gabungan TNI/Polri di Paniai.
“Sisa dana dari sewa helikopter dipakai untuk membiayai aksi aparat gabungan TNI/Polri. Kalau dana bantuan dari pemerintah pusat, kami tidak tahu persis,” jelasnya.
Tapi, lanjut sumber ini, sebelum dilakukan operasi tersebut, Bupati juga telah melakukan kordinasi dengan Kapolres, Dandim 1705 Paniai, dan mendapat persetujuaan dari mereka.
Semua masyarakat di Kabupaten Paniai tahu, siapa saja pengusaha yang memiliki Helikopter, dan bahkan berapa kocek yang harus dikeluarkan untuk menyewa sebuah helikopter dalam sehari saja.
“Helikopter dipakai oleh TNI/Polri selama 1 minggu lebih. Coba bayangkan saja, berapa dana yang mereka keluarkan,” tegasnya.
Ketika ditanya siapa pengusaha yang dimaksud, sumber ini menjelaskan ia adalah salah satu pemilik lokasi pendulangan di lokasi 99, Baya Biru, Degewo.
“Helikopter itu milik bos Harry di lokasi 99. Helikopter itu juga biasa dipakai untuk mengangkut bahan makanan dan keperluan pengusaha Harry dari Nabire ke Degewo,” jelasnya dengan yakin.
Sejak operasi dengan sandi Tumpas Matoa 2011 digelar, warga setempat melaporkan, sekitar 15 warga sipil telah menjadi korban, puluhan rumah di enam kampung telah di bakar aparat gabungan TNI/Polri.
Puluhan ribu warga sipil juga telah mengungsi ke Nabire, Dogiyai, dan bahkan ke Timika sejak operasi tersebut dilangsungkan.
Sampai saat ini dikabarkan ratusan aparat gabungan TNI/Polri masih terus disiagakan di hampir seluruh kota Paniai.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Magai memberikan keterangan di depan massa (Foto: Oktovianus Pogau) |
“Kalau mau Papua aman, apa yang diinstruksikan Presiden, harus ditaati oleh anak buah dilapangan juga.”
Demikian penegasan Ruben Magai, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Senin (20/12), ketika menemui massa aksi dari Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Papua (SKRP) terkait kebijakan operasi militer yang berlangsung di Paniai sejak tanggal 13 Desember 2011 lalu.
Menurut Ruben, Presiden telah menyatakan akan menyelesaikan masalah Papua dengan hati, juga membangun dialog, namun kenyataan yang terjadi di lapangan berbeda.
“Banyak pendropingan militer di Papua tanpa kordinasi dengan DPRP, mungkin Pangdam dan Kapolda juga tidak tahu,” imbuhnya.
Lanjut Ruben, demi keamanan dan kepentingan negara aparat terus di droping ke Papua, ini penyebab masalah di tanah Papua tak pernah selesai. Berapa jumalah aparat militer di tanah Papua juga tidak diketahui secara pasti.
“Kita di DPRP juga sulit, kita sampaikan ke pemerintah pusat tapi tidak ada respon, kami di dalam sistem juga tidak saling percaya dan tidak saling hargai,” ucapnya.
Namun, Ruben mengajak semua elemen masyarakat di Papua untuk bertanggung jawab untuk ciptakan kedamaiaan dan keamanan di tanah Papua, secara khusus di Paniai.
Ruben juga berjanji akan ke Paniai bersama team Pansus DPRP untuk bertemu langsung dengan pejabat setempat untuk menanyakan langsung kebijakan operasi militer yang telah menelan korban 15 warga sipil.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Aksi demo di Nabire sikapi operasi militer di Paniai (Foto: MG) |
Aksi demo ini digelar untuk menyikapi Operasi Tumpas Matoa 2011 di Kabupaten Paniai yang berujung pada kematian 15 warga sipil pasca kontak senjata antara TPN/OPM dan TNI/Polri sejak tanggal 13 Desember 2011 lalu.
Menurut keterangan yang diterima Papuan Voices, massa mulai melakukan long march dari Taman Gizi, Oyehe, melewati jalan Martha Dinata hingga Jalan Pepera, dan sampai di jalan bumi Wonorejo, kompleks kantor DPRD Nabire.
Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Nabire, Yehuda Gobay, didampingi lima orang anggota lainnya.
Dalam orasinya, massa meminta aparat TNI/Polri, baik organik maupun non-organik ditarik mundur dari Kabupaten Paniai karena telah merusak perayaan natal di bulan Desember 2011.
Yanuarius Tekege, kordinator aksi di depan anggota dewan membacakan beberapa point pernyataan sikap terkait tuntutan kepada dewan setempat.
“Tuntutan kami harus disikapi secara serius oleh DPRD Nabire, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat di Jakarta,” tegasnya.
Yanuarius membacakan beberapa point, seperti, pertama, penyisiran di Kabupaten Paniai oleh gabungan TNI/Polri dengan sandi Operasi Tuntas Matoa 2011 adalah perang ideologi antara Indonesia dan Rakyat Papua Barat, namun tidak boleh mengorbankan rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa.
Kedua, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Paniai segera memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kedamaian dalam menyambut perayaan Natal 25 desember 2011, dan tahun baru 2012 serta merehabilitasi trauma berkepanjangan terhadap warga sipil.
Ketiga, Presiden SBY diminta segera menghentikan operasi militer, dan menarik pasukan gabunganTNI/Polri dari Kabupaten Paniai dan kabupaten lain di Provinsi Papua untuk selanjutnya membuka ruang dialog Papua – Jakarta yang bermartabat.
Keempat, mendukung sikap dari kepala kampung beserta warga kampung Badauwo, Uwamani, Dagouto, Bibida dan warga kampung lainnya yang menolak TPN/OPM maupun TNI-Polri mendirikan Pos di kampung Eduda.
Pernyataan sikap yang disampaikan massa diterima oleh anggota DPRD, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti kepada pihak-pihak kepada terkait.
Massa aksi juga meminta agar Komnas HAM dapat melakukan investigasi secara menyeluruh, dan dapat mengungkap siap aktor dibalik berbagai peristiwa di tanah Papua, khususnya di Paniai.
Usai aksi, massa membubarkan diri dengan tenang. Ratusan aparat dari Polres Nabire disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Aksi SKRP di kantor DPRP (Foto: Oktovianus Pogau) |
Awalnya, sekitar pukul 11.00 WIT massa berkumpul di di Depan Kantor Pos, Abepura, Jayapura, Papua. Secara bergantian massa terus berorasi mengutuk operasi militer yang dilakukan tepat di bulan Desember.
“Ini sudah memasuki bulan desember, bulan damai dan tenang bagi masyarakat Papua, masyarakat Paniai juga ingin merayakan natal secara aman, damai dan tentram, jadi sebelum tanggal 24 Desember situasi Paniai harus aman dan kondusif,” tegas Yosias Yeimo, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Setelah puas berorasi, sekitar pukul 12.00 WIT massa bergerak menuju kantor DPRP menggunakan dua buah truck, dan satu buah mobil komando.
Massa juga membawah beberapa poster dan tiga buah spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap aksi brutal aparat TNI/Polri yang telah melakukan operasi militer di Paniai.
Setibanya di DPRP, salah satu kordinator lapangan, Sebedeus Selegani menyampaikan maksud dan tujuan aksi tersebut untuk disikapi secara serius oleh DPRP.
“Sampai saat ini keluarga, teman-teman, serta saudara-saudara kami telah menjadi korban dari keganasan militer Indonesia. Kami minta setelah aksi hari ini, DPRP segera turun ke Paniai dan melakukan investigasi,” tegasnya.
Sebedeus meminta, TNI/Polri harus menghentikan pengejaran terhadap warga sipil yang tidak bersalah dan tak berdosa di Kabupaten Paniai.
“Warga sipil tidak bersalah, dibulan Desember ini mereka ingin merayakan natal, segera hentikan operasi, agar mereka bisa merayakan natal dengan aman dan damai,” jelasnya.
Lanjut Sebedus, Bupati Paniai, DPRD, dan Kapolres Paniai harus ditangkap untuk pertanggung jawabkan perbuatan mereka.
“Jika ada warga sipil yang tewas, ada operasi militer, dan warga sipil merasa tidak aman, tentu mereka (pejabat setempat) yang harus bertanggung jawab,” katanya lagi.
“Pemerintah Indonesia harus membuka akses agar lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan pemantau HAM bisa melakukan invesitagasi secara menyeluruh terkait operasi militer di Paniai,” ungkapnya.
Setelah membacakan pernyataan sikap, massa diterima oleh beberapa anggota DPRP asal wilayah IV (Paniai, Nabire, Intan Jaya, Timika, dan Dogiya, Deiyai).
Ruben Magai, yang juga Ketua Komisi A DPRP, ketika menemui massa menjelaskan aksi baku tembak yang terjadi di Paniai agak rumit dihentikan karena pengiriman aparat tanpa ada kordinasi dengan DPRP sebagai wakil rakyat.
“Dari Jakarta kirim aparat, baik TNI dan Polri secara terstruktur, terorganisir, dan bahkan kadang dilakukan tanpa kordinasi yang jelas dengan Kapolda dan Pangdam sekalipun,” jelas Ruben.
Ruben melanjutkan, dunia internasional sedang menyoroti aksi brutal yang dilakukan aparat militer di Paniai.
“Berita kekerasan militer di Paniai sudah tersebar kemana-mana, termasuk sampai di dunia internasional,” sebutnya di hadapan massa aksi.
Selain itu Ruben juga mengatakan, untuk menyikapi kasus di Paniai DPRP telah membentuk team Pansus, dan dalam waktu dekat akan berangkat ke Paniai.
“Beberapa hari lalu team Pansus telah dibentuk, dalam waktu dekat akan berangkat ke Paniai untuk bertemu dengan pejabat-pejabat terkait untuk meminta keterangan. Kami juga akan mengumumkan siapa yang bertanggung jawab atas kasus di Paniai,” tegas Ruben.
Setelah memberikan penjelasan, DPRP meminta agar massa bersabar sampai DPRP kembali ke Jayapura untuk mengumukan hasil pertemuan yang mereka temui di lapangan.
Setelah mendengar penjelasan dari DPRP, massa aksi membubarkan diri dengan sendirinya sekitar pukul 15.00 WIT. Aksi tersebut sempat mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Polisi sedang berjaga-jaga di Rumah Sakit (Foto: Ilustrasi) |
Hal ini menyebabkan banyak warga yang was-was dan takut berobat ke rumah sakit.
“Kami minta pos Polisi tersebut tidak usah ada lagi di depan rumah sakit, selain buat masyarakat takut, juga mengganggu ketertiban umum,” jelas Kris Tebay, salah satu warga sipil di Paniai ketika menghubungi media ini dari Paniai, Jumat (16/12) sore tadi.
Menurut Kris, masyarakat sekarang semakin resah jika mau berobat ke Rumah sakit karena ada pos Polisi, dan selalu dijaga secara ketat siang dan malam.
“Rumah sakit sudah punya satpam, kenapa harus ada Polisi yang ikut menjaga juga. Saya lihat model seperti ini hanya ada di Paniai,” terang Kris.
Kris juga mengaku, pasien yang datang berobat ke Rumah Sakit sudah semakin berkurang, dan bahkan menurun sangat drastis.
“Dua bulan belakangan ini pasien sudah semakin berkurang, dan menurun sangat drastis, ini pengaruh pos polisi yang dibangun itu,” kata Kris yang juga salah satu petugas di Rumah sakit tersebut.
Senada dengan Kris, petugas lain yang namanya enggan dimediakan menyebut pembangunan pos Polisi tersebut tanpa diketahui warga sipil, termasuk petugas medis di Rumah sakit sendiri.
“Kami tidak tahu sama sekali kalau mereka mau bangun pos polisi, tapi tiba-tiba sudah ada pos, dan kerja-kerja kami selalu diawasi oleh aparat,” jelasnya.
Lanjut sumber ini, seluruh warga Paniai, termasuk beberapa petugas rumah sakit sesalkan dibangunnya pos Polisi tersebut karena tanpa kordinasi yang jelas.
“Kasihan dengan pasien yang sakit dan ingin rawat inap, tapi kalau liat ada pos Polisi, dan berjaga-jaga, apalagi pegang senjata, tentu mereka akan takut nginap di rumah sakit,” imbuhnya dengan kecewa.
"Kami meminta pemerintah harus mengambil tindakan tegas, apalagi situasi Paniai saat ini semakin mencekam pasca penyerbuaan yang dilakukan oleh TNI/Polri ke markas TPN/OPM di Eduda beberapa waktu lalu," tegasnya.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Kapolres Paniai AKBP Jannus P. Siregar S.Ik (Foto: JUBI) |
“Ancaman itu datang dari Kapolres Paniai sendiri, dan ini membuat kami takut sekali,” kata Dolvina Degey, salah satu warga sipil di Kampung Eduda melalui pesan singkat kepada Papuan Voices siang ini.
Menurut Dolvina, ancaman tersebut disebarkan pada warga sipil di Desa Uwani, Desa Badauwo, dan Desa Yagiyo, dan beberapa desa di sekitar Distrik Paniai Timur.
“Dengan ancaman itu kami telah mengungsi, karena nanti bisa saja mereka (TNI/Polri) asal-asal tuduh dan membunuh kita dengan semaunya,” kata Dolvina.
Bahkan lanjut Dolvina, jika ada warga sipil yang diketahui memberikan makanan atau tumpangan ke TPN/OPM, maka akan langsung berurusan dengan TNI/Polri.
“Padahal, TPN/OPM sudah lari jauh dari Eduda, kami duga aparat hanya mau membenarkan tindakan yang mereka buat,” imbuhnya. .
Sementara itu, Kapolres Paniai AKBP Jannus Siregar, S.Ik ketika dikonfirmasi Papun Voices terkait himbauan tersebut turut membenarkannya.
“Benar, kami akan menindak tegas masyarakat yang ikut bergabung dengan TPN/OPM,” jelasnya melalui pesan singkat.
Lanjut Kapolres, hal tersebut ia sampaikan saat tatap muka dengan masyarakat di kaki gunung Eduda, Paniai beberapa waktu lalu.
Sampai saat ini situasi di Paniai masih mencekam. Banyak warga sipil dari Paniai telah mengungsi. Ada yang ke Kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai, dan bahkan ke Timika.
OKTOVIANUS POGAU
 |
| Salah satu gedung terbakar (Sumber Foto: Detik) |
Baren Pigome, salah satu pemuda setempat ketika dihubungi Papua Voice membenarkan peristiwa tersebut.
“Mereka baru saja membakar kantor pariwisata. Tidak tau alasannya apa,” kata Pigome.
Menurut Pigome, semua warga masyarakat tidak keluar dari rumah karena takut terhadap TNI/Polri.
“TPN/OPM dorang pasti di hutan yang jauh sana, kenapa TNI/Polri masih siaga secara ketat di semua sudut-sudut kota,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan TNI/Polri terus mondari-mandiri di Paniai dan menimbulkan rasa takut bagi warga sipil.
“Sampai saat ini saya hanya bisa lihat kendaran Polisi dan tentara yang lalu-lalang, hampir tidak ada kendaraan warga sipil,” tegasnya.
Situasi di Paniai semakin mencekam, dan perlu mendapat perhatian yang serius. Belasan anggota TPN/OPM di kabarkan telah tewas.
“Kemungkinan korban akan terus bertambah karena TPN/OPM diserang dari berbagai sudut dan sisi, termasuk dari udara dengan helicopter,” kata Pigome.
Sampai saat ini situasi Paniai masih mencekam. Banyak warga sipil merasa ketakukan dan memilih mengungsi. Ada yang ke Nabire, Timika, Deiyai, maupun Dogiyai
SONNY DOGOPIA
 |
| Sebuah wilayah yang terbakar (Foto: Ilustrasi) |
PAPUAN, Paniai --- Dari Paniai dilaporkan, Markas Eduda di Kampung Kugikou, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua, telah disapu bersih oleh aparat gabungan TNI/Polri sejak melakukan penyerbuan Selasa (13/12) sampai saat ini Jumat (16/12).
“TNI/Polri membakar seluruh rumah hingga menjadi debu, hanya meninggalkan seng berkarat,” kata Jeri Yogi, masyarakat Kampung Kugikou, Kamis (15/12) melalui telepon selulernya kepada Papuan Voices.
Kata Jeri, TNI/Polri juga telah menaikan bendera Merah Putih di Markas TPN/OPM, dan membuat Pos Polisi untuk berjaga-jaga.
“Mereka (TNI/Polri) sudah bikin posko di Eduda, sekarang mereka terus di droping kesana dengan helikopter."
Sedangkan warga sipil di Kampung Kugikou, tepatnya di Markas Eduda dan sekitarnya melarikan diri ke hutan-hutan.
“Kami bingung mau tinggal dimana karena kampung kami sudah disapu bersih. Mereka harus bertanggung jawab,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Jeri juga menambahkan sampai saat ini Helikopter masih terbang di udara dan berputar-putar di beberapa kampung dekat Eduda.
“Di hutan juga sampai saat ini masih terdengar rentetan peluru,” kata Jeri.
Sampai saat ini situasi Paniai masih mencekam. Banyak warga sipil merasa ketakukan dan memilih mengungsi. Ada yang ke Nabire, Timika, Deiyai, maupun Dogiyai
SONNY DOGOPIA
 |
| Aparat Militer (Foto:ist) |
Hal ini dikemukakan Elly Sirwa, Koordinator SKRP didampingi oleh Benediktus Goo dan Zebedeus Selegani beserta anggota lainnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Nayak, Abepura, Kamis (15/12) siang ini.
Elly mengatakan aktivitas warga sipil di Kabupaten Paniai tidak berjalan normal lantaran ketakutan karena semua lokasi dijaga ketat oleh aparat TNI/Polri.
“Warga Paniai saat ini sangat ketakutan sebab setiap gerak-gerik mereka selalu diawasi oleh aparat TNI/Polri,” tutur Elly Sirwa.
Elly mengatakan negara harus bertanggung jawab atas perbuatan pihak aparat gabungan TNI/Polri yang brutal di Paniai.
“Pendekatan keamanan (militeristik) tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di tanah Papua, tapi justru menambah masalah baru,” tegasnya.
Sementara itu Zebedius Selegani meminta agar lembaga-lembaga kemanusiaan untuk bisa segera menginvestigasi tindakan brutal yang dilakukan TNI/Polri, dan selanjutnya memantau keamanan di Paniai.
“Harus ada yang memantau tindakan brutal aparat TNI/Polri di Paniai, kalau tidak nanti mereka (TNI/Polri) semakin bertindak brutal dan ganas” jelas Zebedeus.
Dari Paniai dilaporkan, sampai saat ini aparat TNI/Polri masih menduduki markas TPN/OPM di Eduda, dan telah mengibarkan bendera merah putih di lapangan yang biasanya dipakai sebagai tempat upacara.
Banyak dari warga sipil dikabarkan telah melarikan diri sejak penyerangan tersebut. Pendropingan pasukan TNI/Polri juga masih terus dilakukan dihampir semua wilayah Paniai.
ARNOLD BELAU
 |
| TNI menyiksa wargas sipil Papua (Foto: Ilustrasi) |
SKRP mengeluarkan beberapa pernyataan sikap, pertama, mendesak kepada Kapolri agar segera menarik kembali pasukan orgnaik dan non organik yang terus didroping ke Kabupaten Paniai.
Kedua, mendesak Gubernur Papua agar segera menangkap dan memeriksa Bupati dan DPRD Paniai, karena terjadi pembiaran terhadap warganya dibantai dan diperlakukan secara tidak adil oleh militer.
Ketiga, mendesak Pemda Provinsi Papua dan Pemda Paniai agar segera bertanggung jawab atas kerugian harta benda milik warga sipil setempat seperti ternak, kebun, rumah dan lain-lain.
Keempat, segera hentikan pengejaran, pembantaiaan, dan pembunuhan terhadap Jhon Magai Yogi, cs.
Ketujuh, mendesak pemerintah pusat agar membuka ruang dialog untuk mencari solusi penyelesaian masalah secara adil, bermartabat, dan menyeluruh.
Kedelapan, mendesak LSM dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya untuk menginvestigasi penyerbuaan yang dilakukan aparat TNI/Polri di Kabupaten Paniai.
Yang memberikan keterangan dalam jumpa pers ini adalah Elly Sirwa, Benediktus Goo, dan Zebedeus Selegani di dampingi beberapa mahasiswa asal Pegunungan tengah di Jayapura.
“Dalam waktu dekat jika tak ada tanggapan yang serius, kami akan melakukan aksi demo terkait situasi di Paniai,” jelas Elly Sirwa.
ARNOLD BELAU
Postingan
