Papuan Voices

Kantor KPK (Foto: Ist)

PAPUAN, Jakarta --- Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) meminta pimimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik dapat menangkap sejumlah koruptor kelas kakap di tanah Papua.

“Sampai saat ini koruptor-koruptor yang masuk dalam kategori kelas kakap itu belum tersentuh oleh hukum, dan kami minta KPK harus menyeret mereka ke meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan.”

Demikian penegasan Kordinator Kampak Papua, Dorus Wakum, ketika menghubungi Papuan Voices dari Jakarta, siang ini, Selasa (20/12).

Menurut Dorus, sampai saat ini pemerintah dan KPK melindungi para koruptor yang telah jelas-jelas menyengsarakan hidup rakyat Papua Barat.

Dorus juga menyebut sejumlah kasus yang dianggap kategori kelas kakap, seperti kasus korupsi Dana Pembangunan Rumah DPRP oleh ketua DPRP seniali Rp. 5,2 milyar; kasus korupsi Dana Rumah Investaris Negara yang dilakukan oleh istri Bupati Mimika Stefra Sodora senilai Rp.5,2; kasus Deposito Dana Pendidikan untuk Papua senilai 1,85 Triliun oleh mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH.

“Mereka ini koruptor-koruptor kelas kakap yang selama ini menari-nari diatas penderitaan rakyat Papua Barat, mereka harus ditangkap dan dipenjarakan,” tegasnya.

Ia juga menyebut kasus korupsi yang dilakukan 44 anggota DPRP-PB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dana Rp.22 Milyar, termasuk Sekda Papua Barat M.L.Rumadas namun belum ditangkap oleh KPK, dan terkesan dibiarkan untuk tidak diusut tuntas.

Termasuk kasus Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo, SH. MM, yang sampai saat ini masih berkuasa dari dalam Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. 

“Ini aneh sekali, sudah ada di dalam penjara, tapi masih memerintah dari penjara,” tanya Dorus dengan heran.

Lanjut Dorus, mengingat bahwa korupsi adalah perbuatan kejahatan kemanusiaan luar biasa (extra ordinary crimes), yang sama pula dengan kekerasan negara dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di Papua, sehingga Presiden melalui KPK harus berani mengusutnya hingga tuntas.

“Panglima TNI dan Kapolri juga ikut berperan dalam menghentikan korupsi, dan termasuk menghentikan tindak kekerasan di Tanah Papua secara umum," imbuhnya.

JIka kedua hal ini tidak diindahkan, menurut Dorus muara sungai Papua barat Merdeka adalah solusi terakhir demi hukum dan hak asasi manusia yang dapat melahirkan demokrasi baru di Tanah Papua Barat.

“Pemerintah jangan terus membohongi dan permainkan rakyat Papua Barat, segera tangkap dan adili mereka,” tegasnya.

OKTOVIANUS POGAU

Pemuda dan Mahasiswa gelar aksi Trikora di Jogja (Foto: Ist)

PAPUA, Yogyakarta --- Pemuda dan mahasiswa Papua yang terergabung dalam Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB), Senin (19/12) kemarin, melakukan aksi memperingati 50 tahun aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Alun-alun Utara Yogyakarta.

“Kami melihat melalui Trikora pembunuhan, pembantaian, dan penghilangan paksa orang asli Papua dimulai,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Sekitar pukul 09.00 WIB massa aksi melakukan long march dari Asrama Papua, Kamasan I sambil memegang spanduk, dan beberapa poster, menuju titik nol Benteng Jogjakarta, pas pintu masuk jalan Trikora.

Dalam aksinya, GRPB menggugat deklarasi Trikora yang dilakukan secara sepihak oleh Ir. Sukarno, dkk di Alun-Alun Utara, Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1961.

Adapun pernyataan sikap yang dibacakan kordinator lapangan, pertama, bubarkan penduduk kolonialisme NKRI di Papua Barat, kedua, kibarkan sang Bintang Kejora di seluruh Papua Barat Tanah Air Bangsa Papua, ketiga, bersiaplah untuk moblisasi umum, guna merebut kembali kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat

GRPB juga menuntut agar pemerintah SBY-Budiono menarik militer organik maupun non-organik dari Papua, menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi sejak tanggal 19 Desember 1961 dan bertanggung jawab terhadap pembantaian yang sekarang sedang terjadi di Kabupaten Pania, Papua.

Secara tegas GRPB juga menolak program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat diantaranya, Otonomi Khusus [Otsus], pemekaran, UB4P, karena semua itu tidak akan menjawab persoalan rakyat Papua. 

“Akar masalah di Papua adalah soal status politik, bukan makan dan minum (kesejahteraan),” tegas Otis Tipagau dari Forkompas, Semarang.

Menutup aksinya, GRPB menuntut pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan Bangsa Papua Barat atau melakukan referendum bagi bangi bangsa Papua Barat sebagai solusi demokratis menyelesaikan sengketa antar rakyat Papua Barat dan Pemerintah Indonesia.

Aksi dijaga secara ketat oleh aparat kepolisian, dan berkahir sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian massa aksi membubarkan diri dengan tenang.

AGUS DOGOMO

Dorus Wakum, Aktivis HAM dan Kord Kampak Papua (Foto: Ist)

PAPUAN, Jakarta --- Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua mengutuk pemukulan aktivis HAM dan pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) oleh Brimob Polda Metro Jaya, kemarin sore, Sabtu (17/12) di halaman Kantor YLBHI.

Dorus Wakum, salah satu aktivis di KAMPAK Papua ketika menghubungi media tadi pagi, Minggu (18/12) mengatakan bahwa peristiwa pemukulan tersebut harus ditindak lanjuti, dan oknum Brimob yang melakukan tindakan brutal harus diproses sesuai hukum.

“Bila perlu Kapolri memecat oknum anggota Brimob tersebut, karena dia telah jelas-jelas melakukan tindakan yang brutal terhadap aktivis HAM,” tambahnya.

Lanjut Dorus, pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian dan intelijen masih terus berjaga-jaga di depan Kantor YLBHI, dan sampai ke Kantor KontraS di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

“Ini telah menimbulkan keresahan bagi warga sipil yang tinggal di sekitar Kantor YLBHI dan KontraS. Mereka (aparat) juga terus lalu lalang dengan senjata lengkap.”

Dorus mengatakan sejak tiga hari lalu memang aparat bersenjata lengkap telah memonitoring seluruh kegiataan dan akvitas akvis HAM yang berada di dua kantor tersebut.

“Kapolda Metro Jaya harus menarik mundur aparatnya dari sekitar kantor YLBHI dan KontraS sekarang juga,” tegasnya.

Kasus pemukulan aktivis HAM dan pengacara YLBHI atas nama Sidik berlangsung sekitar pukul 05.00 WIB sore kemarin. Terjadi tepat di halaman kantor YLBHI.

Sidik menegur beberapa aparat Brimob yang dengan sesukanya masuk sampai ke halaman kantor YLBHI karena tanpa ada surat ijin. 

Tidak terima ditegur, Sidik langsug mendapat pukulan dari beberapa aparat Brimob. Sampai saait ini kasus pemukulan tersebut belum ditindak lanjut pihak Polda Metro Jaya.

OKTOVIANUS POGAU

Demo tuntut SBY ditangkap di Inggris (Foto: FWPC)

PAPUAN, Jogjakarta --- Penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh negara kolonial Indonesia terhadap Rakyat dan Bangsa West Papua dimulai sejak dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat atau yang dikenal dengan “ TRIKORA” oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Ir. Soekarno tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun – Alun Utara Kota Yogyakarta.

TRIKORA dikumandangkan oleh Ir. Soekarno untuk merebut dan membubarkan Negara West Papua yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak 1 Desember 1961. Padahal, pada saat itu Negara West Papua telah berdaulat dan merdeka sebagai sebuah negara.

Demikian isi seruan nasional mahasiswa Papua yang dikeluarkan oleh Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB), di Jogjakarta, tadi pagi, Sabtu (18/12) terkait hari Trikora yang akan jatuh pada 19 Desember 2011 mendatang.

Lanjut seruan ini, tepat 19 hari sejak Deklarasi Kemerdekaan West Papua, pemerintah Indonesia melakukan mobilisasi secara besar – besaran untuk merebut West Papua. Sejak saat inilah awal dari Indonesia mulai melakukan penjajahan, penindasan, perampokan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah West Papua.

Harapan GRPB, seluruh elemen Rakyat West Papua, khususnya mahasiswa yang berada di daerah Jawa dan Bali untuk dapat hadir bersama – sama dalam Aksi demo tersebut.

“Aksi akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2011, mulai pukul 09.00 WIB hinga selesai, thema: RAKYAT PAPUA MENGGUNGAT TRIKORA. rute aksi, akan dimulai dari Asrama Kamasan Mahasiswa Papua menuju Kantor Pos Jogja, dan terakhir di Alun-Alun Utara,” jelas Roy Karoba, Ketua AMP Kota Jogjakarta kepada Papuan Voices.

GRPB mengatatakan, sudah cukup lama rakyat Papua Barat dijajah dan ditindas, untuk itu bagi semua yang merasa diri orang Papua dan merasa di Jajah dan di Rampas Hak – Hak nya oleh Negara Kolonial Indonesia, maka datanglah dan Suarakan itu.

Seruan ini ditandatangani bersama oleh beberapa organ pergerakan mahasiswa, antara lain, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMP), dan Gerakan Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua Barat (GP3PB).

SONNY DOGOPIA

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja dan keadilanMu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orangMu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras (Mazmur 72: 1-4)

Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang telah membuka diri dan memberi waktu kepada kami di tengah-tengah padatnya kesibukan negara dalam menghadapi berbagai permasalahan Nasional lainnya.

Kedatangan kami pada hari ini difasilitasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia karena beberapa peristiwa historis yang penting di masa lalu.

• Pertama, pernyataan Ketua I Sinode GKI di Tanah Papua, Domine F.J.S Rumainum, dalam Sidang Raya ke-3 Dewan Gereja se-Dunia pada Juli 1961 di New Delhi, India bahwa “Gereja Kristen Injili di Papua ada bersama dengan Dewan Gereja Indonesia”. Pernyataan ini terjadi lima bulan sebelum Trikora, 19 Desember 1961.

• Kedua, laporan dari Tim Oikumenis Dewan Gereja se-Dunia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia kepada Presiden B.J. Habibie pada tanggal 25 September 1998 bahwa rakyat Papua ingin berdaulat sebagai negara.

• Ketiga, Sidang Raya PGI ke-15 di Mamasa, Sulawesi Tengah 2009 mengeluarkan 11 rekomendasi tentang Papua, antara lain: perlunya penegakkan hukum dan HAM di Papua, penghapusan stigma separatisme, dorongan untuk diadakannya dialog nasional Papua-Jakarta sebagai mekanisme demokratis penyelesaian masalah Papua.

Dengan berpijak pada ketiga peristiwa ini, empat Pimpinan Gereja yang mewakili 2/3 penduduk asli Papua pada hari ini menyatakan bahwa penyelesaian masalah Papua harus melibatkan peranan Gereja-Gereja di Papua maupun di Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono menemui delegasi gereja-gereja Papua di perpustakaan Cikeas bersama beberapa menteri dan penasehat presiden (Foto: Frederika Korain)

1. Alasan Kehadiran Pimpinan Gereja: Akar Persoalan Konflik dan Kekerasan di Tanah Papua

Berangkat dari ajaran Kitab Suci (Mazmur 72:1-4) yang dikutib di atas dan peran PGI tadi, kami ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa kami sebagai Pimpinan Gereja Papua hadir di sini karena: kekerasan yang terus terjadi terkait bangkitnya Nasionalisme Papua (pemerintah menyebutnya sebagai “separatisme”). Kami, Pimpinan Gereja Papua memandang lahirnya ‘Bayi Nasionalisme’ (separatisme) Papua ini sebagai hasil ‘Perkawinan Paksa’ Jakarta – Papua yang proses sejarahnya tercatat sebagai berikut:

• 19 Desember 1961, Soekarno yang secara sepihak menguburkan embrio satu negara Papua Barat yang ditetapkan pada 1 Desember 1961 dengan mengumandangkan Trikora; sekaligus menyingkirkan Komite Nasional Papua yang telah mempersiapkan terbentuknya Negara Papua dengan menetapkan simbol-simbol negara yaitu, (a) Bendera Kebangsaan Papua, Bintang Fajar, (b) Lagu Kebangsaan Papua, Hai Tanahku Papua, dan (c) Lambang Negara adalah Burung Mambruk;

• 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda (tanpa keterlibatan wakil rakyat Papua) menandatangani Perjanjian New York;

• 1 Oktober 1962, Pemerintah Belanda menyerahkan administrasi pemerintahan kepada UNTEA;

• 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi pemerintahan ke RI tanpa keterlibatan rakyat Papua;

• Juli-Agustus 1969, Pemerintah merekayasa PEPERA (Act of Free Choice menjadi Act of No Choice) untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia.

• Kami mencatat hasil-hasil dari Kongres Rakyat Papua ke-3 pada 19 Oktober 2011 yang telah mereafirmasi gerakan pembebasan rakyat Papua melalui peristiwa 1 Desember 1961 dan kelanjutannya pada Kongres Rakyat Papua I, Musyawarah Besar Rakyat Papua dan Kongres Rakyat Papua II tentang lahirnya PDP dan Panel-Panel sebagai bentuk-bentuk ekspresi dari sebuah gerakan pembebasan rakyat Papua dari semua bentuk-bentuk kekerasan yang mengarah pada suatu bentuk penjajahan sistematis.

Kami menilai peristiwa-peristiwa sejarah ini yang tidak melibatkan rakyat Papua ini sebagai akar masalah Papua (kekerasan: historis) yang melandasi konflik di Tanah Papua yang terus terjadi sampai dewasa ini.

2. Wajah Kekerasan Pemerintah Orde Baru 1969 -1998

Setelah (kekerasan) Act of Free Choice tahun 1969 yang direkayasa, pemerintah melaksanakan pembangunan di Papua yang dalam kenyataan, diterima oleh umat kami sebagai kekerasan multi wajah seperti berikut:

• Pembangunan bias pendatang (yang kami menilai sebagai kekerasan ideologis) yang berakibat marginalisasi terhadap penduduk asli Papua, karena dalam kerangka demikian eksistensi, identitas dan masa depan rakyat Papua tidak diperhitungkan; semua yang dikerjakan di Papua atas nama pembangunan adalah untuk kepentingan NKRI, seperti di bawah ini:

• Operasi-operasi militer sejak awal tahun 1960an sampai hari ini; operasi inteligen, status DOM untuk mengamankan pembangunan bias pendatang tadi

• Kekerasan ekonomi, sosial dan budaya, eksploitasi sumber daya alam

• Kekerasan pencitraan berupa stigma “ Papua bodoh, separatis, malas, koteka, Gereja Papua mendukung Papua merdeka, Papua komsumtif”, dan lain-lain

• Kekerasan kultural, yang terlihat dengan pelarangan buku Papua tentang sejarah dan kebudayaan Papua.

Delegasi gereja-gereja Papua terdiri Martin Luther Wanma (batik biru), Benny Giay (jas hitam dengan dasi), Socratez Yoman (jas putih), Jemima  M. Krey (jas hitam) serta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (paling ujung)/Foto: Frederika Korain

3. Pembangunan Era Otonomi Khusus:

Saat Otonomi khusus mulai dilaksanakan, kami sebagai Pimpinan Gereja berharap: pemerintah akan jedah; kekerasan akan berhenti. Papua akan pulih secara bertahap. Tetapi justru dalam suasana Otonomi Khusus kekerasan neagara meningkat. Gambaran berikut mencerminkan kekerasan yang dialami umat sejak Otsus diberlakukan.

• Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat/ Papua Barat;

• MRP yang dilumpuhkan;

• Kekerasan Militer yang terus berlanjut seperti yang terlihat dengan: (a) pembangunan /penambahan Batalyon (di Merauke, Nabire dan Wamena); (b) pelanggaran HAM berat sebagaimana yang terlihat dalam kasus: Wasior (Juni –Juli 2001), Penculikan dan Pembunuhan Theys Eluay (10 November 2001), Peristiwa Wamena (6 Oktober 2000, 2 April 2003); operasi militer di Mantembu-Serui, yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil Yawan Wayeni pada tanggal 13 Agustus 2009), kekerasan Kapeso (Juni 2010) Abepura Berdarah (Desember 2001, 16 Maret 2006) penembakan/ pembunuhan Pasca Kongres Papua III (19 Oktober 2011);

• Otsus yang tidak didukung oleh Perdasi dan Perdasus;

• Pembunuhan Terhadap para Hamba Tuhan (seperti: Pdt. Elisa Tabuni, Agustus 2011; Pdt. Kinderman Gire, Maret 2011) stigma separatis terhadap Gereja (GKI, Kingmi dan Baptis Papua);

• Pembiaran terhadap penyimpangan dana Otsus;

• Pelayanan kesehatan yang buruk, gizi buruk dan penderita HIV/ AIDS yang terus meningkat;

• Kekerasan terhadap Perempuan Papua yang tinggi, angka kematian ibu dan anak Papua amat tinggi, dan angka pengidap HIV/AIDS pada perempuan dan anak Papua semakin meningkat;

• Pendidikan yang tidak berkualitas menyebabkan rendahnya SDM Papua;

• Arus migran yang terus meningkat dan populasi Orang Asli Papua yang tidak bertambah;

• Diskriminasi dan marginalisasi terhadap Papua di segala bidang kehidupan;

• Penanganan terhadap Kongres Rakyat Papua yang dengan pendekatan militeristis;

4. Dampak Kekerasan Atas Nama Pembangunan: Lahirnya Nasionalisme (Separatisme)

Pengalaman umat kami menjalani pembangunan yang berwajah kekerasan ini; yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan bantuan masyarakat internasional secara terus-menerus melahirkan “nasionalisme Papua” (menurut Pemerintah Indonesia: separatisme). Kami pimpinan Gereja menilai apa yang sedang dialami umat ini; tidak bedanya dengan yang dialami orang pribumi di Jawa dan Sumatera dalam tahun 1900an; yang melahirkan nasionalisme orang-orang pribumi Jawa yang mendorong semangat kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Jawa (dalam pandangan Belanda yang kebijakannya mempora-porandakan kehidupan orang pribumi Jawa, Sumatera dst adalah “separatisme”).

Sekali lagi, kekerasan-kekerasan ini yang telah lama terjadi (tanpa penyelesaian), melahirkan dan menyuburkan: Nasionalisme Papua, yang menurut kami, perasaan bahwa kami (Orang Asli Papua) tidak diakui, dan tidak diterima sebagai manusia yang setara dalam hukum. Kami “orang asli Papua” bukan bagian dari masyarakat Indonesia, seperti halnya nasionalisme Soekarno, Moh Hata dll, yang lahir dan bertumbuh dalam konteks penindasan dan kekerasan penjajah Belanda.

5. Keprihatinan Gereja

Keprihatinan kami sebagai Pimpinan Gereja dalam konteks demikian berangkat dari ajaran Kitab Suci kami (Mazmur 72:1-4) ialah nasionalisme (atau separatisme) ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan pengiriman dan penggunaan pendekatan Keamanan; yang pada gilirannya sedang melahirkan pemusnahan etnis.


6. Sejumlah Pertanyaan Pimpinan Gereja Kepada Pemerintah

Berhadapan dengan kenyataan: mata rantai kekerasan tanpa akhir seperti itu yang melahirkan (menyuburkan Nasionalisme Papua), kami Pimpinan Gereja ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Presiden RI:

6.1. Kapan pemerintah ini berefleksi dan menghentikan politik “lempar batu sembunyi tangan” menghadapi nasionalisme Papua yang lahir karena tidak tahan menghadapi sistem penindasan Negara? Kapan Pemerintah Indonesia ini menjadi dewasa dan duduk dan melibatkan ahli dan pakar-pakar nasional dan internasional bisa mengambil tanggung jawab “mengurus bayi nasionalisme Papua tadi.

6.2. Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak: tanpa melibatkan semua unsur masyarakat Papua itu bisa menyelesaikan masalah Papua?

 
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung akar persoalan Papua: Pepera / Act of Free Choice yang itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
 
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung pelanggaran HAM/keadilan itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
 
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak: tanpa menyinggung kebijakan pembangunan “bias pendatang” itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
 
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung tuntutan rakyat Papua dewasa ini untuk berdialog yang juga didukung banyak kalangan di luar negeri itu bisa menyelesaikan masalah Papua?

6.3. Kami berpendapat Pemerintah Indonesia sepakat dengan umat Tuhan di Tanah Papua bahwa Otonomi khusus telah gagal. Dan UP4B yang dibuat pemerintah yang statusnya lebih rendah dari UU Otsus ini adalah solusi sepihak dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua. Kapan pemerintah duduk mendengar jalan keluar yang disiapkan oleh umat Tuhan di Papua dalam menyikapi Otonomi Khusus yang gagal itu?

Jenderal TB Silalahi (batik coklat) menemani delegasi gereja-gereja Papua di ruang tungu. Socratez Yoman (jas putih), Andreas Yewanggoe (batik hitam putih) dan Martin Luther Wanma (batik biru) berbicara dengan Silalahi (Foto: Frederika Korain)

7. REKOMENDASI

Dalam rangka menyikapi “bayi nasionalisme” yang lahir dalam konteks pemerintahan yang berwajah kekerasan di atas, kami Pimpinan Gereja di Tanah Papua telah mengeluarkan Komunike Bersama Pimpinan Gereja (10 Januari 2011), Deklarasi Teologi (pada tanggal 26 Januari 2011) yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun orang asli Papua (kecuali melahirkan dan menyuburkan aspirasi Papua merdeka); dan tidak punya niat untuk memutuskan mata rantai kekerasan ini.

Sehingga untuk keluar dari lingkaran kekerasan ini, kami Pimpinan Gereja mendukung pernyataan Bapak Presiden RI (pada 6 November 2004) saat menerima Delegasi Gubernur Provinsi Papua bahwa masalah Papua akan diselesaikan secara adil, konprehensif dan bermartabat. Janji yang sama Bapak Presiden sampaikan dalam Pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2008, 16 Agustus 2010 dan yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011 bahwa, “menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”. Dalam semangat ini dan ajaran Kitab Suci yang telah dikutip di atas, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

 
(a) Kami meminta Pemerintah membuka diri menggelar DIALOG yang inklusif, tanpa syarat, yang adil, bermartabat dan komprehensif dengan rakyat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
 
(b) Dalam rangka menuju dialog dimaksud, kami mendesak Bapak Presiden untuk segera:
 
b.1. menghentikan Operasi Tuntas Matoa 2011 yang sedang berlangsung di Paniai sejak tanggal 12 Desember yang telah menewaskan 14 orang, melukai puluhan lainnya dan membakar kampung-kampung;
 
b.2. Menarik pasukan non-organik dari Papua;
 
b.3. Membebaskan para tahanan politik; dan

b.4. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku dan Papua.

(c) Agenda menyelamatkan Otsus Papua dan UP4B yang akan dijalankan, kami nyatakan sebagai kerja sepihak Pemerintah Indonesia yang tidak demokratis karena dilahirkan tanpa partisipasi rakyat Papua.

(d) Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakdilan sistematis, maka kami Gereja-Gereja Papua menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa keinginan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal. Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara Umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination) rakyat Papua.

Demikian pernyataan kami, Pemimpin Gereja-Gereja di Tanah Papua sebagai pesan profetis di hari Natal kepada rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Tuhan memberkati.

Jakarta, 16 Desember 2011



KETERANGAN:

Surat atau pesan natal ini disampaikan oleh pimpinan-pimpinan gereja di tanah Papua kepada Presiden SBY dan Wakil Presiden Beodiono tadi malam Jumat (16/12). Presiden dan Wakil Presiden juga di dampingi oleh 10 orang menteri, termasuk Kapolri.

Filep Karma bersama Putrinya Audryne (Foto: Ist)

PAPUAN, Jakarta --– Pemuda dan para aktivis yang menamakan diri dari Laskar Filep Karma, kemarin sore, Jumat (16/12) menggelar aksi solidaritas dan dukungan untuk pembebasan Filep Karma dan tahanan politik Papua lainnya di tanah Papua.

Puluhan massa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan sikap, dan pernyataan kepada pemerintah Indonesia, termasuk membacakan seruan moral.

Dalam aksi tersebut, massa membacakan enam seruan moral kepada pemerintah Indonesia untuk segera direspon. Enam seruan moral itu adalah;

Pertama, menolak tegas pernyataan Menkopolhukam Djoko Suyanto bahwa tidak ada tahanan politik di tanah Papua, serta mendukung pernyataan Amnesty Internasional dan dukungan sejuta masyarakat Internasional untuk pembebasan Tapol/Napol baik di Papua maupun Maluku yang jumlah kurang lebih 90 orang.

Kedua, meminta agar segera membebaskan Filep Karma bersama puluhan orang lainnya yang tersebar di seluruh lembaga permasyarakatan di Tanah Papua tanpa syarat, termasuk enam orang korban (tersangka pasal makar) peristiwa Kongres Papua III di Jayapura, Papua.

Ketiga, mendesak agar Militer ditarik dari tanah Papua, dan menghentikan segala bentuk Kekerasan di Tanah Papua

Keempat, tangkap para koruptor di Tanah Papua yang selama ini melakukan korupsi dan menyengsarakan warga masyarakat di Tanah Papua

Kelima, segera tangani Papua dengan pendekatan HATI melalui sebuah dialog Internasional dalam capaian perdamaian berdasarkan ketentuan hukum internasional

Keenam, hapus segala macam bentuk diskriminasi dan marjinalisasi terhadap Orang Asli Papua diatas Tanah Leluhurnya sendiri.

Menurut kordinator aksi, seruan moral ini disampaikan agar didengar dan direspon oleh pemerintah Indonesia demi kedamaiaan Papua.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB berlangsung dengan aman dan tertib. Massa membubarkan diri dengan tenang seusai aksi.

Sementara itu, dua hari sebelumnya Amnesty Internasional merilis kabar melalui website mereka bahwa sekitar 1 juta masyarakat internasional (kurang lebih 80 Negara) akan menulis surat protes dan SMS kepada pemerintah Indonesia untuk minta agar Filep Karma dibebaskan tanpa syarat. 

Oleh UN Working Group, Filep Karma telah dinyatakan tidak bersalah, namun sampai saat ini pemerintah Indonesia masih "keras kepala" dan terus menahan dan memenjarakan Karma dengan tuduhan melawan negara.
 
OKTOVIANUS POGAU

Filep Karma dituduh makar dan melawan negara (Foto: Ist)

PAPUAN, Jakarta --- Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang telah ikut meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sudah selayaknya membebaskan Filep Karma dan puluhan tahanan politik lainnya tanpa syarat, bukan malah sebaliknya perpanjang masa tahanan mereka tanpa mempertimbangkan seruan masyarakat internasional saat ini.

Demikian ditegaskan Dorus Wakum, Kordinator Lapangan aksi soliaritas untuk pembebasan Filep Karma dan tahanan politik Papua yang berlangsung pada, Jumat (16/12) kemarin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Dorus bersama massa yang menamakan diri dari Laskar Filep Karma juga meminta agar hukum di negara Indonesia ditegakan secara betul-betul agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sipil, juga terutama para aktivis di Papua.

“Kita susah sekali mendapat keadilan hukum di negara ini, yang selalu kita temui adalah ketidakadilan yang menghukum para aktivis di tanah Papua tanpa ada pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Wakum dengan kesal.

Dorus juga membandingkan ketika Gus Dur menjadi Presiden Indonesia, dan ketika Presiden SBY saat ini, yang menurutnya Gus Dur masih lebih baik karena bisa menerima berbagai perbedaan.

“Gus Dur dulu saat menjadi presiden pernah ijinkan rakyat Papua untuk kibarkan bendera bintang kejora, tapi aneh sekali di era presiden SBY, jangankan pegang bendera, aksi demo damai saja di tangkap dan nanti di kenakan pasal makar. Ini cara-cara yang sangat biadab,” ujar Dorus.

Aktivis KAMPAK ini juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional harus menghargai hak asasi manusia (HAM) orang asli Papua Barat, yang juga adalah termasuk masyarakat pribumi internasional.

“Hak menentukan nasib sendiri bagi kami masyarakat pribumi di tanah Papua harus direspon oleh Indonesia dan masyarakat internasional,” jelas Dorus.

Aksi demo damai tersebut digelar sejak pukul 15.00 WIB sampai 17. 00 WIB sore. Aksi ini mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian dari polsek tanah Abang, Jakarta Pusat.

OKTOVIANUS POGAU

Rev. Dr. Phil Erari (Foto: Ist)

PAPUAN, Jakarta --- Rev. Dr. Phil Erari, mantan ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melaporkan bahwa, Jumat (16/12) tadi malam, beberapa pimpinan gereja dari Papua dan Papua Barat telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang di mediasi oleh PGI di Jakarta. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan akar masalah di tanah Papua beserta solusi penyelesaiannya.

Menurut Phil, untuk penyelesaiaan masalah Papua, gereja-gereja telah menawarkan solusi dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga atau melibatkan dunia internasional.

“Kami juga sudah memaparkan fakta sejarah yang terjadi di Papua seperti dicetuskannya Trikora, berlanjut ke Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), dan berlanjut sampai terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk yang paling baru terjadi di Kabupaten Paniai,” tulis Phil dalam surat elektronik di sebuah mailing list.

Selain merekomendasi dialog internasional, gereja juga meminta agar pemerintah menghentikan stigma separatis bagi orang Papua, mengakhiri pelanggaran HAM, termasuk menghentikan operasi militer, dan juga meminta agar ditinjau ulang Peraturan Presiden No. 27/2007 tentang Simbol dan Lambang Daerah, termsuk meminta agar membabaskan semua tahanan politik di tanah Papua dan Maluku.

“Dan rekomendasi paling terkahir adalah menyangkut aspirasi politik, dimana meminta diselenggarakan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua,’ kata Phil.

Para pemimpin gereja juga telah menunjukan kegagalan Otonomi Khusus Papua, dan menyebut pemberiaan Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B) adalah tidak tepat.

Menurut Phil, SBY memberikan perhatian yang serius atas aspirasi yang disampaikan pemimpin gereja dari Papua.

“SBY juga telah memastikan bahwa sengketa antara Papua dan Jakarta harus diselesaikan dalam waktu dekat dengan semangat dari hati ke hati, tulus, akuntabel dan transparan,” sebut Phil.

SBY juga mengakui peran Gereja di Papua sebagai mitra strategis, untuk mencari solusi demokratis untuk tanah Papua.


Beberapa tokoh Gereja-gereja yang hadir antara lain Rev. Socrates Sofyan Yoman (Ketua Gereja Baptis), Rev. Dr. Benny Giay (Ketua Gereja Kigmi), Pdt. Jemima Krey (Ketua GKI Papua), Wahy Mathin Luther Wanma (Ketua Gereja Kristen Alkitab), didampingi Frederika Korain aktivis HAM, mewakili PGI hadir Dr. Andreas Yewangoe (Ketua PGI). Rev. Dr. Phil Erari dan Gomar Gultom (Sekjend PGI).

Dari Jakarta dikabarkan siang ini, Sabtu (17/12), pukul 11.00 WIB akan berlangsung konfrensi pers terkait pertemuan pimpinan gereja di Papua dengan presiden SBY.

“Benar, siang ini ada konfrensi persi di Wisma PGI di Cikini, ini terkait pertemuan pimpinan gereja dengan SBY,” ucap salah satu mahasiswa di Jakarta ketika di konfirmasi Papuan Voices.

OKTOVIANUS POGAU

Warga Papua demo saat minta suakan  ke Australia (Foto: Ist)

PAPUAN, Jogjakarta --- Pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) akan melakukan aksi demo damai peringati 50 tahun Papua dianeksasi ke dalam Negara Indonesia, pada Senin 19 Desember mendatang.

Rencananya, aksi tersebut dipusatkan di kota Jogjakarta, dimana dari kota ini pernah dimaklumatkan Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Indonesia, Ir. Sukarno mewakili rakyat Indonesia.

Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jogjakarta, Roy Karoba, ketika dihubungi Papuan Voices, Jumat (16/12) kemarin membenarkan rencanan aksi tersebut, dan menghimbau seluruh mahasiswa Papua di Jawa dan Bali agar bisa ikut ambil bagian..

“Aksi akan dipusatkan di Jogjakarta, kami sangat mengharapkan kehadiran kawan-kawan dari Kota study lain, bisa pastikan kesediaannya secepatnya,” jelas Roy.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Sukarno (Presiden pertama Indonesia) memaklumatkan Trikora di Alun-alun Utara kota Jogjakarta yang menimbulkan banyak protes di kalangan rakyat Papua sampai saat ini.

Point penting dari isi Trikora adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk merebut Papua Barat dari tangan Belanda.

Termasuk dengan tujuan melawan pendudukan di tanah Papua, termasuk untuk menggagalkan pembentukan negara Papua Barat yang telah diakui secara defacto.

“Kami akan long march ke tempat yang Sukarno pernah cetuskan Trikora,” jelas Roy.

Fransina Agapa, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya juga membenarkan rencana aksi tersebut, dan menurutnya ia dan teman-temannya akan ikut mengambil bagian. .

“Memang benar, kali ini kita akan pusatkan aksi di Jogjakarta, dan kami juga akan ambil bagian” sebutnya melalui sambungan telepon selulernya malam ini.

Menyangkut mobilisasi massa dari Surabaya, Fransina mengatakan hal itu sedang di usahakan.

“Kami sedang berusaha hubungi kawan-kawan melalui SMS, maupun kontak langsung ke mereka untuk terlibat,” tegsa Fransina.

Kata Fransina, tapi yang jelas, utusan dari Surabaya pasti ada. “Kita akan pergi dan bergabung sama-sama dengan mereka di Jogja,” jelasnya.

ONES MADAI

Sekjend PDP Thaha Alhamid (Foto: Ist)

PAPUAN, Jakarta --- Walaupun mendapat penolakan keras, pemerintah pusat dipastikan akan tetap memaksakan kemauanya untuk membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di tanah Papua.

Terakhir, pada tanggal 7 Desember 2011, rombongan Mendagri dan Menkokesra datang dari Jakarta mengunjungi Jayapura untuk mensosialisasikan unit yang akan di pimpin oleh Purnawirawan TNI, Letjend Bambang Darmono ini. 

Menangapi hal itu, Thaha Alhamid, Sekjend Presedium Dewan Papua (PDP) menegaskan agar rakyat Papua tidak perlu lagi capek-capek buang energi untuk mengadakan aksi penolakan. Biarkan saja hadir di Papua, karena dipastikan akan gagal juga. 

“Saya sudah membaca peraturan tersebut. Saya yakin unit ini akan gagal juga seperti Otsus. Kita tunggu saja dalam dua sampai tiga tahun kedepan,” kata Thaha. 

Thaha juga mengaku sudah membaca Kepres No. 66/2011 tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang menjadi dasar hukum berlakukanya UP4B tersebut. 

“Kalau UP4B nanti gagal lagi, yah sudah, mau kasi apa lagi untuk Papua. Kasih merdeka saja toh,” tegasnya dengan lantang. 

Hal itu disampaikan Thaha dalam sebuah seminar dengan thema: “Orang Papua dan Penentuan Diri Sendiri,” yang diselengarakan oleh kelompok diskusi Honai Study Clup di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (10/12) lalu. 

“Ini sama seperti saat pemerintah mau memberikan UU Otsus pada tahun 2001. Waktu itu, banyak Pendeta yang kotbah di Gereja-gereja, ini pemberian Tuhan, jadi kita harus terima. Nyatanya, ia jadi barang pemberian iblis,” ucapnya disambut tawa peserta seminar. 

Hadir sebagai pembicara, Siprianus Bunai Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta, Pdt. Socrates Sofyan Yoman Ketua Umum Gereja-gereja Babtis di Papua, Romo Magnis Suseno Rohaniawan dan dosen STF Diryakara dan Sekjen PDP Thaha Alhamid. 

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Rektor UKI Ir. Maruli Gulton, dan di hadiri oleh berbagai kalangan seperti, Mahasiswa, Akademisi, dan masyarakat Papua di Jakarta, juga beberapa pemerhati Papua.  

AUKI TEKEGE
 

Pemuda dan Mahasiswa Papua demo pada hari HAM/Foto: Ist

PAPUAN, Surabaya --- Puluhan pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demo secara damai untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada hari Sabtu, (10/12) kemarin, di Kota Surabaya.

Massa membawa belasan poster pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, juga membentangkan spanduk sebagai bentuk protes terhadap negara Indonesia. 

Mereka melakukan long march dari Hotel Santika sambil meneriakan yel-yel meminta hentikan pelanggaran HAM di tanah Papua, hingga sampai di Grahadi Surabaya. 

“Pemerintah Indonesia, melalui aparat TNI/Polri harus hentikan pelanggaran HAM di tanah Papua,” teriak Yosua Tabuni, Kordinator Lapangan dalam aksi tersebut. 

Tabuni juga mengatakan aksi ini dilakukan sebab telah terjadi berbagai teror, intimidasi, pembunuhan, dan bahkan sampai saat ini aspirasi rakyat Papua masih dibungkam oleh pemerintah Indonesia. 

“Kami menyuarakannya untuk mengangkat harkat dan martabat kami orang Papua,” tegas Yosua. 

Selain meminta pemerintah akhiri pelanggaran HAM di Papua, pendemo juga berharap pemerintah Indonesia segera membuka ruang untuk berdialog antara Jakarta dan Papua yang di mediasi oleh Pihak ketiga yang netral dan independen. 

“Kami menolak bentuk komunikasi konstruktif yang ditawarkan SBY, termasuk menolak UP4B juga,” kata Tabuni, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya ini. 

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta agar pemerintah turut membicarakan status politik Papua, karena akar masalah di tanah Papua adalah sejak Papua di integrasi secara paksa ke dalam negara Indonesia sejak tahun 1961. 

Aparat Kepolisian resort kota Surabaya turut mengamankan jalannya demo tersebut. Demo dimulai sejak pukul 10.00 pagi dan berakhir pada 14.00 WIB siang. Massa membuarkan diri dengan tenang setelah demo usai.  


ONES MADAI