Papuan Voices

Logo PT Freeport Indonesia (Foto: Ist)

PAPUAN, Intan Jaya --- PT Mine Save International (PT MSI) sudah tidak beroperasi lagi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, dikarenakan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan induk sedang menghadapai masalah yang cukup serius dan rumit.

Hal ini disampaikan oleh Misael Maisini, Ketua Komunitas Mahasiswa Independent Somatua Intan Jaya (Komisi), ketika dihubungi Papuan Voices via telephone selulernya, siang ini, Selasa (27/12), di Nabire, Papua.

Misael mengatakan informasi yang dia terima dari seorang tokoh agama di Sugapa, bahwa PT MSI sudah tidak beroperasi lagi, dan sudah tak terlihat aktivitasnya.

“Barang-barang milik perusahaan juga disebutkan telah diangkut kembali ke Timika,” kata Misael.

Namun, Misael juga bertanya-tanya, apakah PT MSI akan kembali lagi jika PT FI telah stabil, atau memang tak akan berinvestasi lagi di Intan Jaya.

“Kemungkinan saja mereka akan kembali lagi, karena mereka memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap emas di Intan Jaya."

Misael juga menjelaskan beberapa kerja-kerja kongrkit yang dilakukan Komisi dalam menolak kehadiran perusahaan MSI di Intan Jaya.

“Sebenarnya kami mau turun lagi ke lapangan untuk memberikan materi dan pemahaman kepada masyarakat, namun karena banyak kendala sempat dibatalkan,” tegasnya.

“Kemungkinan bulan Juli tahun 2012 kami akan turun lagi ke Intan Jaya untuk sosialisasi dampak-dampak kehadiran perusahaan kepada masyarakat luas,” tambah Misael.

Harapan Misael, PT MSI segera berhenti beroperasi secara total di Intan Jaya, karena bila perusahan ini terus beroperasi, dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat Intan Jaya.

"Jika PT MSI dipaksakan beroperasi di Intan Jaya, maka manusia maupun alam Intan Jaya akan rusak, dan ini akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat Intan Jaya," tutup Misael.

ARNOLD BELAU

Ilustrasi Wartawan Koboi (Foto: Ist)

PAPUAN, Paniai --- Oktovianus Pekey, salah satu tokoh agama yang hadir dalam pertemuaan antar Muspida dan masyarakat Paniai, pada tanggal 20 Desember 2011, di Mapolres Paniai, menyesalkan beberapa pemberitaan di media massa yang dinilai bohong dan tidak benar.

“Banyak komentar saya yang tidak dimuat, malahan dia (wartawan) tambah-tambah kata yang sebenarnya tidak saya ucapkan,” ujar Pekey.

Okto juga meragukan independensi wartawan tersebut, karena menulis tidak sesui dengan apa yang disampaikan, juga apa yang terjadi di lapangan.

“Dari cara menulis berita saja, orang ini (wartawan) bisa dikatakan bekerja dengan mengedepankan kepentingan aparat keamanan,” sebut Pekey.

Menurut Okto, wartawan seharusnya bekerja untuk kepentingan public, dan harus menjalankan tugas secara independen, bukan memihak dan membelah penguasa.

“Hati-hatilah terhadap jurnalis seperti ini,” tutur Okto.

Pekey juga mengatakan, penulis berita tidak memuat penjelasan mengenai pengungsi yang ada di Paniai, padahal pokok ini juga menjadi hangat dibicarakan berbagai pihak.

“Dari isi berita yang ditulis terkesan adanya niat untuk menutupi situasi yang kini sedang dihadapi masyarakat disekitar Eduda seperti Wilayah Ugamo, Wilayah Wegamo dan Wilayah Eka,” jelas Pekey.

Menurut Okto, pasca operasi militer banyak warga di beberapa kampung disekitar Eduda yang telah mengungsi, dan masih tinggal di Enaro.

Okto menambahkan, jika membaca berita yang ditulis Koran Bintang Papua, Koran The Jakarta Globe, dan Viva News, terkesan mendeskreditkan kelompok TPN OPM dengan menggembar-gemborkan tindakan mereka dan kemudian dinilai publik sebagai kelompok yang selalu melakukan tindakan kriminal di Paniai.

“Ini adalah pikiran aparat aparat keamanan yang juga dikedepankan penulis dalam menulis berita. Saya pikir, pandangan ini keliru sekali,” jawab Pekey dengan kecewa.

Kenapa si wartawan, lanjut Pekey, tidak meliput tindakan Brimob yang memeriksa rumah-rumah warga sampai masyarakat pada panik.

“Jangankan meliput tindakan Brimob, untuk liput keberadaan pengungsi yang sempat saya jelaskan saja tidak diliput. Ada apa dibalik semuanya ini?,” tanya Okto lagi.

Oktovianus Pekey mmengklarifikasi beberapa pemberitaan seperti Bintang Papua menurunkan laporan dengan judul “Warga Takut OPM Balas Dendam”, Koran The Jakarta Globe “Papuan Villagers Fear OPM Revenge After Police Attack” dan portal Viva News menulis “Markas Dikuasai, Warta Takut OPM Balas Dendam.”

Dalam ketiga berita tersebut, Oktovianus Pekey merupakan salah satu narasumber yang disebut-sebut, padahal Pekey tak memberikan pernyataan seperti yang di tuliskan wartawan tersebut.

Setelah ditelusuri, wartawan yang menulis berita “bohong dan tidak benar” di ketiga media tersebut adalah Banjir Ambarita.

OKTOVIANUS POGAU

Aparat gabungan TNI/Polri (Foto: Ilustrasi)

PAPUAN, Jayapura --- Pada tanggal 20 Desember 2011, Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi S.Sos “menyewah” beberapa media (Wartawan) untuk meliput situasi terakhir di Paniai pasca operasi militer yang dilangsungkan aparat gabungan TNI/Polri sejak tanggal 13 Desember 2011.

Adapun beberapa media yang “mengutus” wartawannya untuk meliput, yakni, Koran Bintang Papua, Koran Papua Pos, Koran Papua Pos Nabire, TVRI Papua, Papua TV, Koran The Jakarta Globe, situs Viva News, Koran Cendrawasih Pos, dan beberapa media lagi.

Setibanya di Paniai, tanggal 20 Desember 2011 berlangsung tatap muka antar Pemerintah, aparat militer, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa perwakilan masyarakat Paniai, dan berlangsung di Markas Kepolisian Resort Paniai (Mapolres) Paniai, Madi.

Tampak hadir juga semua wartawan media yang di undang oleh sang Bupati untuk mengabarkan kondisi rill yang terjadi di Paniai.

Pada tanggal 21 Desember 2011, hampir semua media yang hadir di Paniai memberitakan pertemuaan tersebut.

Termasuk melakukan wawancara dengan Bupati, Kapolres Paniai, dan mewakili masyarakat, dalam hal ini dengan tokoh agama.

Alangkah kagetnya, hampir semua pemberitaan mengatakan Paniai telah aman dan kondusif, juga warga masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa.

Dan ada pula yang mengatakan kehadiran aparat gabungan TNI/Polri telah memberikan rasa aman bagi warga sipil di Paniai.

Salah satu Koran berbahasa Inggris dan terbesar di Jakarta, Koran The Jakarta Globe juga ikut mengabarkan dengan judul berita "Papuan Villagers Fear OPM Revenge After Police Attack" dengan kontributor Banjir Ambarita.

Situs Viva News, portal berita terbesar di Indonesia menurunkan berita dengan judul "Markas Dikuasai, Warga Takut OPM Balas Dendam" dengan kontributor berita Banjir Ambarita.

Dan ada lagi Koran Bintang Papua, Koran terbesar setelah Cenderawasih Pos di Jayapura, Papua, menurunkan berita dengan judul "Warga Takut OPM Balas Dendam" dengan kontributor berita Banjir Ambarita.

Setelah ditelusuri, wartawan yang menulis berita di ketiga media tersebut adalah sama, yakni, Banjir Ambarita.

Kemarin sore, Minggu (25/12), Papuan Voices mendapatkan E-mail dari Oktovianus Pekei, salah satu tokoh agama yang ikut berkomentar dalam berita tersebut, dan komentarnya hampir dimuat di berbagai media massa.

Dia mengirim surat klarifikasi terkait pemberitaan di Koran Bintang Papua, The Jakarta Globe, dan Viva News. 

Menurut Oktovianus Pekey, wartawan media tersebut telah menulis berita bohong, dan menambahkan beberapa kalimat yang sebenarnya tidak ia ucapkan.

Dan tak menuliskan apa yang menjadi kondisi rill di Paniai, dan juga apa yang ia sampaikan mewakili kekecewaan masyarakat Paniai.

Dibawah ini saya memuat berita klarifikasi dari Oktovianus Pekei (tokoh agama) secara lengkap agar dapat dibaca publik.

==============================================================

Atas berita yang dimuat pada Selasa (20/12) di melalui media Bintang Papua, di koran The Jakarta Globe, situs berita Viva News, saya (tokoh agama) yang memberi penjelasan atas situasi di Paniai yang dimediakan berkehendak mengklarifikasi pemberitaan tersebut.

Klarifikasi ini saya lakukan karena dalam pemberitaan tersebut terdapat kata, kalimat atau bahasa yang ditambah oleh penulis berita tersebut sehingga para pembaca media bisa salah salah paham sebagaimana kini ramai disoroti melalui Facebook dan SMS.

Pokok-pokok yang ingin saya klarifikasi tersebut akan saya garis bawahi dan selanjutnya saya menjelaskan penjelasan yang sebenarnya.

Berikut penjelasannya;

Ditulis bahwa “saat ini warga ketakutan kemungkinan adanya reaksi TPN OPM, mereka bisa melakukan balas dendam dan warga menjadi sasarannya. Untuk itu, kami berharap aparat keamanan tetap siaga menjaga warga." 

Yang sebenarnya yang saya ungkapkan adalah “saat ini warga kuatir kemungkinan adanya reaksi balasan dari TPN OPM, karena kalau hal itu memang terjadi, maka tentu akan terjadi kontak senjata dengan aparat dan jangan sampai masyarakat menjadi sasaran. Ini yang kamipun kuatirkan”.

Sedangkan kalimat untuk itu dan seterusnya ialah kalimat yang ditambahkan dari penulis berita tersebut, karena saya tidak mengajak aparat tetap siaga menjaga warga.

Waktu itu justru saya omong bahwa setelah markas Eduda dibakar, masyarakat tambah takut sehingga komandan brimob dan bapak Kapolres tolong membatasi ruang gerak anggota, karena kalau anggota brimob dan polisi dengan atribut lengkap jalan bebas masuk keluar kampung, tentu masyarakat akan tambah takut karena mereka punya pengalaman trauma dengan peristiwa-peristiwa lalu.

Jadi saya mewakili teman-teman tokoh agama menyampaikan agar tolong mambatasi ruang gerak anggota brimob dan polisi. Ini saya omong langsung kepada Komandan Brimob dan Kapolres di Kantor Polres Paniai. Namun penulis berita justru tidak menulis penyampaian saya itu dalam memuat berita.

Ditulis bahwa “Kelompok TPN/OPM yang bermarkas di Eduda kerap meresahkan warga di kampung terutama disekitar lokasi markasnya, dengan cara memeras, meminta denda, dan merampas hasil kebun dan ternak warga. Warga takut sama OPM, karena hasil bumi mereka selalu dirampas. Jika kami dari gereja menanyakan, kenapa menyusahkan warga warga kampung, mereka tidak bisa menjawab dan itulah yang terjadi bertahun-tahun."


Yang sebenarnya yang saya komentar ialah, “Memang seringkali mereka melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan seperti pemalangan, meminta denda. Namun, setelah kami cek biasanya mereka punya alasan seperti meminta denda karena orang yang dituntut tersebut sempat ungkapkan bahasa yang menyinggung parasaan atau menyalahkan TPN OPM. Jadi biasanya mereka punya alasan tertentu, baru mereka minta denda. Dan kalau mereka langsung bertindak untuk mengambil ternak warga, maka kami seringkali memberitahu mereka untuk tidak boleh bertindak seperti itu. Coba duduk bicarakan persoalannya dulu. Itulah yang kami beritahu mereka."

Namun, rumusan penulis berita sudah lain. Ada penambahan kalimat yang dirumuskan oleh penulis berita dan juga memotong kalimat dari penjelasan saya.


Soal, warga takut sama OPM karena hasil kebun mereka selalu dirampas. Kalimat ini adalah kalimat yang dirambahkan penulis berita.

Yang saya omong adalah masyarakat takut kalau melihat aparat keamanan yang dengan atribut lengkap jalan bebas ke kampung karena mereka trauma dengan peristiwa-peristiwa lalu.


Ungkapan saya ini justru tidak dimuat. Kalau dimuat berita dengan cara seperti ini, saya justru bertanya; ada apa sebenarnya?

Ditulis dalam berita dan ditempatkan sebagai ungkapan saya: “Kalau tidak dipenuhi mereka tidak segan-segan membunuh."

Dengan tegas saya katakan bahwa saya sama sekali tidak pernah omong bahwa kalau masyarakat tidak memenuhi permintaan TPN OPM, maka TPN OPM tidak segan-segan membunuh masyarakat. Kalimat ini dirumuskan oleh penulis berita.

Ditulis bahwa “warga sipil tidak ada yang jadi korban, dan seterusnya”. Bahasa inipun saya tidak pernah katakan.

Yang saya katakan ialah, “Kami tidak pernah mendapat laporan bahwa ada korban masyarakat sipil. Mengenai korban itu, yang tahu hanya pasukan brimob dan TPN OPM karena kami tidak punya akses ke Eduda. Jadi kita dengar dari mereka mengenai korban itu. Saya juga kaget ketika dapat sms bahwa 14 tewas dan 75 rumah dibakar di Eduda dan juga baca di media Bintang Papua. Saat itu baru saya juga tahu."

Inilah penjelasan saya, namun penulis merumuskan lain sehingga publik bisa salah paham.

===============================================================

Setelah membaca berita klarifikasi yang dikirimkan ke E-mail Papuan Voices, tentu menjadi pertanyaan besar, si wartawan ini menulis untuk kepentingan siapa?

Tulis untuk menyelamatkan wajah Bupati Paniai? Untuk melindungi TNI/Polri, atau untuk menyudutkan TPN/OPM, atau justru semakin menciptakan suasana Paniai yang kacau dan tak kondusif.

Pembaca sendiri yang bisa menilai, maksud apa Banjir Ambarita melakukan pembohongan publik dengan menulis berita yang tidak benar, dan banyak bohongnya.

OKTOVIANUS POGAU

Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi (Foto: JUBI)

PAPUAN, Paniai --- Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi S.Sos dinilai telah melakukan pembohongan publik alias “omong kosong,” karena dalam berbagai media lokal maupun media nasional telah menyebutkan situasi di Paniai aman dan kondusif.

Bupati juga disebut sebagai aktor intelektual dalam operasi militer dengan sandi Operasi Tuntas Matoa 2011, yang dilangsungkan di Kabupaten Paniai, sejak tanggal 13 Desember 2011 hingga sampai saat ini.

Salmon Kadepa, salah satu tokoh adat di Paniai mengatakan Bupati Naftali Yogi harus bertanggungjawab terhadap semua nyawa korban yang telah dibunuh oleh aparat gabungan TNI/Polri.

“Dia (Bupati) harus bertanggung jawab karena sudah 14 orang yang meninggal, juga termasuk karena telah menimbulkan trauama berkepanjangan bagi warga sipil sampai saat ini,” jelas Salmon melalui sambungan telepon selulernya dari Paniai, siang ini (26/12) kepada Papuan Voices.

Salmon juga membantah tudingan yang menyatakan operasi militer di Paniai atas inisiatif atau kemauan dari pemerintah Pusat.

“Kami semua sudah tahu, kalau operasi militer ini jelas atau permintaan dan inisiatif Bupat Paniai, dan tidak benar kalau atas perintah pemerintah pusat,” imbuhnya,

Hanya saja, lanjut Salmon, tenaga aparat gabungan TNI/Polri yang melakukan operasi tersebut memang didatangkan oleh pemerintah Pusat juga pemerintah Provinsi.

“Ada ribuan pasukan didatangkan dari Kelapa dua, Jakarta. Kalau dari Timika dan Jayapura jumlahnya sedikit saja,” ujarnya.

“Kami tidak tahu, kenapa tegah sekali seorang Bupati membunuh warganya sendiri dengan mendatangkan aparat gabungan TNI/Polri dengan jumlah yang sangat banyak,” jelasnya.

Terkait situasi di Paniai yang dinilai kondusif, dan bahkan ada yang menyebut warga Paniai merayakan natal dengan aman, Salmon membantah tudingan tersebut.

“Sebaiknya Bupati Paniai harus turun lapangan, jalan sampai ke kampung-kampung, terutama disekitar Markas Eduda, apakah warga sipil merayakan natal dengan damai dan aman atau tidak.”

Yang kami lihat, tidak ada satupun warga yang merayakan natal, semua disini takut sekali. Dan kebanyakan sudah pergi mengungsi dari Paniai.

“Ini karena aparat TNI/Polri masih terus berkeliaran dengan senjata lengkap, padahal ini hari natal” ujar Salmon menjelaskan.

Sungguh memprihatinkan, umat nasrani di seluruh dunia merayakan natal dengan aman, damai, dan penuh sukacita, tapi tidak di Paniai.

Yang ada hanya ratapan air mata, ketakutan, dan kesedihan, termasuk luka mendalam akibat tindakan brutal aparat gabungan TNI/Polri, termasuk terhadap seorang Bupati yang seharusnya melindungi dan menjaga warganya sendiri.

OKTOVIANUS POGAU

Aparat TNI Polri (Foto: Ist)

PAPUAN, Paniai --- Pasca operasi militer dengan sandi Operasi Tuntas Matoa 2011 di Kabupaten Paniai, direncanakan akan ada penambahan pasukan, baik dari personil TNI maupun Polri.

Tujuannya untuk “mengamankan” situasi di Kabupaten Paniai dalam beberapa bulan kedepan.

Yustinus Gobay, salah satu tokoh pemuda di Paniai, kepada Papuan Voices siang ini, Senin (26/12), menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan atas “dugaan” takut ada serangan balasan dari TPN/OPM.

“Alasannya hanya karena takut ada serangan balasan dari pasukan TPN/OPM yang awalnya bermarkas di Eduda.”

Kata Yustinus, tidak mungkin TPN/OPM melakukan serangan balasan, sebab keberadaan mereka saat ini tidak bisa dipastikan, apalagi di markas mereka telah ada beberapa pos TNI/Polri yang dijaga secara ketat oleh puluhan aparat baik siang maupun malam.

“Saya kira ini hanya alasan agar TNI/Polri terus didroping ke Paniai, padahal kami semua telah menolak kehadiran apara TNI/Polri sebelum operasi militer dilangsungkan,” ujarnya.

Lanjutnya, alasan tersebut tentu membeirkan legitimasi agar TNI/Polri terus didroping ke Paniai, termasuk agar aparat TNI/Polri mendapatkan dana pengamanan baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat.

Beberapa tokoh adat, pemuda, dan agama akan bertemu dengan jajaran muspida agar membatalkan recanan tersebut.

“Walaupun operasi militer ini atas inisiatif Bupati Paniai, tapi kami akan coba bertemu beliau agar minta pembatalan pengiriman pasukan ke Paniai,” ungkap Yustinus.

Walau masih dalam suasana natal, tak ada kedamaian dan sukacita natal yang ditemukan di Kabupaten Paniai.

Kado terindah yang diberikan pemerintah Indonesia adalah pembunuhan, pembantaai, dan operasi militer di wilayah ini.

OKTOVIANUS POGAU

Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa.

Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan

Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur.

“Seperti info yang telah diterima bahwa korban di Eduda (Paniai) adalah 30 orang, kemudian dari sumber yang lain disampaikan bahwa 13 orang, kemudian dari info yang lain lagi disampaikan bahwa hanya 3 orang. Diminta agar laporan benar disertai bukti yang kuat, agar mudah untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Terhadap tuntutan Komisi Luar Negeri agar pemerintah menindaklanjuti keterlibatan pihak asing (Australia) dalam peristiwa Eduda, Rosenthal menyampaikan bahwa, perusahaan itu adalah milik Australia dan Belanda sama sekali tidak mencampuri urusan tersebut.

“Namun pemerintah Belanda tetap akan mengecek hal itu secara langsung ke pemerintah Australia dalam kunjungan kerja tahun depan nanti,” katanya.

Rosenthal melanjutkan, tentang kerja sama dibidang militer, Pemerintah Belanda membantu Indonesia bukan dengan motif untuk membasmi orang pribumi Papua.

Namun, katanya ini akan menjadi catatan khusus bagi pemerintah kedepannya.

Terkait tuntutan agar pemerintah Belanda hentikan kerja sama bidang militer dengan Indonesia, menurut Rosenthal hal tersebut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Belanda.

Sementara dalam solusi menyelesaikan permasalah di tanah Papua, pemerintah Belanda mendukung langkah membangun dialog dengan pemerintah Indonesia yang sedang dikerjakan Gereja-Gereja di tanah Papua.

“Dalam hal ini dialog antar pemerintah Indonesia dan Gereja-Gereja Se-Papua akan dilaksanakan, diharapkan pada bulan januari 2012 segera akan diadakan pertemuan dengan presiden Indonesia untuk membicarakan masalah Papua,” sebutnya.

“Pemerintah Belanda mengharapkan agar dalam dialog nanti akan hadir juga organisasi-organisasi sosial politik, NGO, dan lembaga-lembaga Hak Azasi Manusia (Komnas HAM, dll). Hasil penelitian dari LIPI akan sangat membantu dalam hal ini,” harapnya.

Lanjut Rosenthal, Pemerintah Belanda akan berdialog dengan Indonesia tentang masalah Papua dengan menghargai aturan-aturan internasional yang berlaku. Pemerintah tidak akan melangkahi kedaulatan RI melainkan akan berusaha melalui hubungan diplomatiknya untuk mencari solusi tentang penanganan masalah Papua.

Sedangkan terkait kegagalan Otsus, pemerintah Belanda mengatakan Jakarta sendiri saat ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah Papua.

“Otsus di terapkan di Papua oleh Jakarta untuk menjawab tuntutan rakyat Papua, namun yang dikehendaki OPM bukanlah Otsus, melainkan kemerdekaan penuh terlepas dari Indonesia. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua,” ucapnya.

"Sekali lagi ditegaskan oleh pemerintah bahwa yang dikehendaki OPM adalah kemerdekaan Papua. Mungkin UP4B juga akan mengalami nasib yang sama dengan Otsus karena keinginan OPM adalah Papua Merdeka,” kata Rosenthal.

Terkait pendekatan yang digunakan Militer Indonesia, Rosenthal mengatakan semua hanya karena ulah OPM yang dicap sebagai teroris.

“Sesuai laporan Indonesia, OPM adalah teroris,” tutur Rosenthal lagi.

Namun, Menlu mengaku sekalipun situasi di Papua belum mencapai tahap kritis, namun kondisi saat ini merupakan hal yang serius dan patut mendapatkan perhatian.

OKTOVIANUS POGAU

Lambang Bendera PBB (Foto: Antara)

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88.

Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Pernyataan tersebut terungkap dalam pertemuan antara Parlemen Belanda dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag.

Kepada Papuan Voices, Mesakh Bame, salah satu warga Papua yang sedang bermukim di Boekel, Belanda, mengatakan pertemuaan tersebut adalah yang untuk pertama kalinya dan merupakan peristiwa bersejarah bagi Papua, dan termasuk bagi Belanda.

“Demi menjaga harmonisnya hubungan Belanda dan Indonesia, masalah Papua tidak pernah dibicarakan, tapi saat ini kami bersyukur pemerintah melalui seorang Menteri luar Negeri bersedia memberikan waktunya guna membahas masalah Papua.”

Komisi Luar Negeri juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011, dan peristiwa operasi militer di Eduda, Kabupaten Paniai, pada tanggal 13 Desember 2011 adalah contoh kebrutalan TNI/Polri (pemerintah Indonesia) dalam menangani konflik di Papua.

Lanjut Bame, dalam kesempatan tersebut Komisi Luar Negeri juga meminta agar pemerintah Belanda harus segera bertindak untuk menghentikan setiap tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang Papua.

“Semua ini dilakukan karena Belanda merasa memiliki tanggung jawab moril terhadap Papua karena merupakan bekas wilayah jajahan dulu.”

Bame juga menjelaskan, Komisi Luar Negeri juga menuduh pemerintah Australia telah membantu Indonesia untuk memusnahkan orang Papua dengan membantu Densus 88.

Selain itu, tambah Bame, mereka juga mengatakan pemerintah Belanda dan Belgia turut bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi di Papua saat ini, yakni semakin tingginya pelanggaran HAM di Papua sebagai akibat dari hubungan kerja sama kedua pemerintah tersebut dengan pemerintah Indonesia dalam bidang militer.

“Komisi Luar Negeri dengan tegas telah meminta kepada kedua pemerintah tersebut agar segera menghentikan bantuan militer (berupa persenjataan dan lain-lain) kepada Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, Bame menjelaskan, turut membicarakan operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Paniai dan keterlibatan pihak asing (perusahaan tambang emas milik Australia) yang berada di Paniai dalam membantu TNI/Polri dan Densus 88.

Menyoal Otsus, Komisi Luar Negeri mengatakan bahwa sudah sekian tahun berjalan namun tidak ada tanda-tanda keberhasilan, dan justru mereka sendiri menanyakan tentang UP4B.

“Jika Otsus sudah gagal, maka bagaimana dengan paket UP4B nanti?” tanya Bame seperti disampaikan salah satu anggota parlemen dalam pertemuan tersebut.

“Yang paling penting, Komisi Luar Negeri sekali lagi menyatakan kepada pemerintah Belanda bahwa masalah atau konflik di Papua adalah masalah yang serius dan harus mendapat perhatian khusus,” tutupnya.

Pertemuan bersejarah ini terselenggara atas desakan Dewan Gereja-Gereja Pasifik dan lembaga-lembaga hak asasi manusia lainnya, termasuk pasca operasi militer yang berlangsung di Paniai dan telah menelan korban sebanyak 14 orang warga sipil.

OKTOVIANUS POGAU

Oridek Ap, Aktivis Papua di Den Haag (Foto: Ist)

PAPUAN, Belanda --- Kemarin sore, Kamis (22/12), sekitar pukul 16.00 waktu Den Haag (dan pukul 22 WIB dan 24.00 WIT), di Den Haag, Belanda, berlangsung pertemuan antara parlemen Belanda dan pemerintah Belanda.

Maksud pertemuan tersebut adalah untuk membahas kondisi darurat yang sedang terjadi di Papua, secara khusus yang terjadi di Kabupaten Paniai.

Oridek Ap, salah satu warga Papua Barat yang sedang bermukim di Belanda kepada Papuan Voices membenarkan pertemuaan tersebut.

“Iya, kemarin sore ada pertemuan penting terkait dengan kondisi darurat di West Papua,” jelasnya.

Menurut Oridek, pertemuaan ini berlangsung atas permintaan beberapa partai di Belanda yang begitu peduli pada permasalahan di tanah Papua.

“Pertemuaan itu atas permintaan dari Tn. Voordewind (dari Partai Christen Unie) dan Tn. Kortenoeven (dari PVV),” jelasnya.

Ketika ditanya, siapa saja perwakilan pemerintah Belanda yang hadir, Oridek mengatakan Menteri Luar Negeri adalah pembicara utama dalam pembahasan ini.

“Dalam pertemuan ini hadir Menlu Belanda Tn. Uri Rosenthal, beliau membahasa kondisi terakhir di tanah Papua,” katanya.

Oridek melanjutkan, materi pembahasan terkait kondisi terakhir di tanah Papua, dan juga helicopter milik Australia yang dipakai militer Indonesia untuk melakukan operasi di Eduda, Paniai.

Beberapa partai besar di Belanda yang ikut dalam pembahasan ini adalah partai PVV, VVD, Christen Unie, D66, PvdA, CDA, Socialist Partij , GroenLinks.

“Semua anggota partai peduli pada persoalan di tanah Papua,” pungkas Oridek.

OKTOVIANUS POGAU

Bupati Paniai, Naftali Yogi S.Sos (Foto: JUBI)

PAPUAN, Nabire --- Hampir semua pemberitaan di media massa –baik media nasional maupun media lokal– telah mengutip pernyataan Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi, S.Sos yang menyatakan situasi di Kabupaten Paniai telah aman dan kondusif.

Bahkan, mengutip pernyataan Bupati Paniai, ada beberapa media yang menyebutkan tak ada operasi militer di Paniai, termasuk tak ada korban warga sipil, juga tak ada rumah-rumah warga sipil yang dibakar aparat gabungan TNI/Polri.

Marcel Gobay, salah satu tokoh pemuda Paniai di Nabire kepada Papuan Voices menyatakan Bupati Paniai telah melakukan pembohongan publik alias “tipu” dan lebih dari itu telah membohongi rakyatnya di Paniai dan termasuk membohongi dirinya sendiri.

“Faktanya, kemarin siang, Rabu (21/12), sekitar pukul 11.00 WIT hingga 12.20 WIT, Satgas Tuntas Matoa 2011 yang terdiri dari gabungan TNI/Polri masih melakukan penyisiran lewat udara dengan menggunakan helicopter. Mereka mondari-mandiri di beberapa kampung seperti di daerah lereng Gunung Wege, Kampung Toko, Badauwo dan Uwamani di bagian hutan, dan di Dusun Woubutu. Di Kampung Badauwo sangat dekat dan hampir mengenai rumah-rumah warga,” jelas Marcel.

Marcel mengatakan, Kampung Woubutu merupakan kampungnya keluarga dari Naftali Yogi sendiri. Penyisiran ini dilakukan dengan melancarkan tembakan rentetan dari udara yang mengakibatkan ketakutan dan warga berlarian mencari tempat persembunyian.

“Melihat keberadaan Aparat TNI/Polri saja masyarakat sudah takut dan trauma, apalagi mendengar bunyi senjata, dan mengarahkan tembakan pada rakyat sipil, sudah tentu tidak aman sekali,” jelas Marcel.

Kondisi ini, Lanjut Marce, tentunya membuka kembali memoria passionis warga yang pernah mengalami sejarah dan mendengarkan sejarah masal lalu yang suram yaitu operasi militer tahun 1962, 1969, 1982 di Paniai, dan lebih dari itu ABRI Masuk Desa tahun 1989 -1993, tepat di Kampung Badauwo.

“Sampai saat ini masyarakat sipil di Desa Badauwo dan sekitarnya distigmatisasi dengan anggota TPN/OPM, lantas disiksa, direndam di kolam selamat 24 jam, tanaman dan ternak diambil saja, masyarakat yang rambut dan jenggot panjang dipaksa gunting dengan tang dan lain-lain. Perlakuan seperti ini sangat biadab sekali,” ungkapnya.

Marcel juga menyebutkan, penyisiran di Kampung Eduda yang mengakibatkan kondisi keamanan Paniai tidak kondusif sesungguhnya adalah akibat kegagalan Bupati Paniai Naftali Yogi membangun dalam bidang keamanan.

“Bupati Paniai telah jelas-jelas gagal memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat Paniai terutama keamanan dan kenyamanan pada bulan Desember tahun 2011 ini,” urai Marcel.

Melihat berbagai pemberitaan yang mengutip pernyataan Bupati Paniai dan menyatakan tak ada operasi militer dan Paniai aman-aman saja, menurut Marcel ini hanya bentuk memulihkan citra seorang Bupati.

Menurut Marcel, sebaiknya Bupati Naftali Yogi tidak boleh “memetik manfaat” dari penderitaan rakyat sipilnya sendiri akibat penyisiran di Paniai.

“Sekalipun Naftali Yogi berbeda pandangan, beda Ideologi, tapi ingat bahwa mereka yang di Eduda adalah saudara mu sendiri, mereka bukan binatang buruan, mereka adalah pencari hak azasi dan keadilan yang hakiki,” imbuh Marcel dengan kecewa.

Karena itu, diharapkan pada tanggal 24 Desember 2011, Bupati Paniai bisa melakukan kunjungan ke beberapa kampung yang berdekatan langsung dengan Eduda, diantaranya kampung Toko, Badauwo, Uwamani dan Dagouto.

“Bupati harus dengan mata kepala melihat perayaan natal di beberapa kampung ini, apakah masyarakat aman, damai, tentram, dan merayakan natal dengan baik atau tidak, jangan hanya omong besar di media,” tukas Marcel.

“Saya selaku tokoh pemuda meminta Bupati Paniai segera menarik pasukan gabungan TNI/Polri yang melakukan operasi Satgas Tuntas Matoa 2011 dari Paniai, paling lama tanggal 23 Desember 2011. Biarlah masyarakat merayakan Natal di dusun yang kecil dengan aman, tentram dan damai sebagaimana mestinya,” demikian tutup Marcel.

OKTOVIANUS POGAU

Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakadilan sistematis, maka kami (pimpinan Geereja) telah menyampaikan kepada Presiden SBY bahwa keinginan untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal.

Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right for Self Determination) rakyat Papua kepada Presiden SBY.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA, saat menggelar konfrensi pers siang tadi, Kamis (22/12) di Kantor Sinode KIGMI, Jayapura, Papua.

Menurut Yoman, wajah Indonesia di tanah Papua adalah pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, operasi militer, diskriminasi, dan berbagai stigma negative lainnya.

“Orang Papua selalu distigmakan sebagai separatis, makar, TPN/OPM. Ini memberikan legitimasi kepada pemerintah Indonesia untuk terus membunuh semakin banyak orang asli Papua,” tegas Yoman.

Lanjut Yoman, Undang-Undang Otsus yang dianggap sebagai solusi politik untuk menyelesaikan masalah Papua juga telah gagal total.

“Kami telah menyimpulkan UU Otsus gagal, tapi pemerintah sekarang paksa lagi kasih UP4B. Apalagi dalam UP4B ini tidak libatkan orang Papua untuk ikut menyusunnya,” imbuh Yoman.

Dalam pertemuan tersebut, Yoman juga mengatakan Gereja telah mengusulkan beberapa hal kepada Presiden, diantaranya meminta menarik semua pasukan non-organik dari Papua, membebaskan tahanan politik, dan mencabut PP No. 77/2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku, dan Papua.

“Termasuk minta agar segera menghentikan Operasi Tuntas Matoa 2011 yang sedang berlangsung di Paniai sejak tanggal 12 Desember yang telah menewaskan 14 orang warga sipil, melukai puluhan lainnya, dan membakar kampung-kampung,” tambah Yoman.

Mengakhiri komentarnya, Yoman mengatakan Presiden SBY juga telah berjanji akan kembali bertemu dengan pimpinan Gereja di pertengahaan bulan Januari 2012.

“Kami akan kembali bertemu dengan SBY pada minggu ketiga bulan Januari 2012,” tutup Yoman.

Dalam konfresi pers tersebut hadi juga Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua, Mantan Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Phil Erari.

OKTOVIANUS POGAU

Pdt. Dr. Benny Giay, (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Mengharapkan Papua yang aman, damai, dan tentram, hal itu yang diharapkan seluruh rakyat Papua, harapan itu pula yang kami sampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada pertemuaan tanggal 16 Desember 2011, di Istana Presiden, Cikeas.

Demikian penegasan Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua, ketika menggelar konfrensi pers di Kantor Sinode KIGMI, Jayapura, Papua, siang tadi, Kamis (22/12).

Menurut Benny, seharusnya bulan Desember ini merupakan saat untuk berdamai, saat untuk berdialog, juga saat untuk saling membuka diri dan saling mendengar.

“Namun, fakta yang terjadi dilapangan lain, ada operasi militer yang dilangsungkan di Kabupaten Paniai sejak tanggal 13 Desember, bahkan satu ibu hamil dikabarkan meninggal dunia akibat operasi tersebut.”

Benny melanjutkan, presiden SBY menerima rombongan pimpinan gereja dengan baik, dan bahkan bicara dengan santai sekali.

“Ini berbeda ketika kami bertemu dengan Menkopolhukam dan jajarannya di Jakarta, agak sedikit tegang,” jelasnya.

Benny menjelaskan, Presiden SBY mengatakan akan menyelesaikan masalah Papua dengan membangun dialog dari hati ke hati, tidak represif, tidak dengan operasi militer, dan membangun dialog secara bermartabat dan menyeluruh.

“Dia (SBY) ikat saya dengan janji-janji,” simpul Benny.

Namun, lanjut Benny, saya juga meragukan apakah yang disampaikan SBY akan dilaksanakan juga oleh anak-anak buahnya.

“Saya sempat bertanya kepada SBY, apakah di negara ini ada satu pimpinan atau banyak pimpinan,” tanya Benny, “Dia tidak menjawab pertanyaan saya."

Salah satu cara penyelesaiaan masalah di Papua adalah kami meminta Pemerintah membuka diri menggelar DIALOG yang inklusif, tanpa syarat, yang adil, bermartabat dan komprehensif dengan rakyat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. 

“Bukan model dialog dalam UP4B, tapi dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral,” urai Benny.

Dalam konfrensi pers tersebut hadir juga Ketua Gereja Baptis Papua di tanah Papua Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Mantan Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Phil Erari.

OKTOVIANUS POGAU

Piter Tabuni, Kabid TK dan SD Intan Jaya (Foto: Ist)

PAPUAN, Intan Jaya --- Tenaga pendidik di Kabupaten Intan Jaya dinilai sangat minim, terutama guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), hal ini disampaikan Piter Tabuni, S.Pd, Kepala Bidang TK dan SD di Kabupaten Intan Jaya, Papua, kepada Papun Voices, siang tadi, Kamis (22/12).

Menurut Piter, seharusnya tenaga pendidik di setiap sekolah berjumlah enam hingga sepuluh orang, tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan.

“Setiap TK dan SD di Intan Jaya rata-rata gurunya hanya satu, dan paling banyak tiga guru saja. Ini sangat menyulitkan kemajuan pendidikan di Intan Jaya,” tegasnya.

Namun, Piter melanjutkan, kurangnya tenaga pendidik di Intan Jaya bukan kesalahan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Intan Jaya, namun karena usia daerah ini yang baru berumur tiga tahun.

“Kami memaklumi kondisi seperti ini, dan berusaha akan melakukan langkah-langkah strategis agar ada banyak tenaga pendidik,” tuturnya.

Lanjut Piter, saat ini pihak dinas pendidikan sedang berusaha mendatangkan guru lebih banyak dengan cara menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi, dan sekolah-sekolah guru.

“Kami sedang mencari guru kontrak untuk semua TK dan SD yang ada di Intan Jaya, untuk guru kami sedang membangun kerja sama dengan Universitas Cenderawasih bidang pendidikan, Kolose Pendidikan Guru di Nabire dan juga KPG di Timika,” jelasnya.

“Harapan kami, dengan membangun kerja sama dengan pihak Uncen maupun KPG Nabire dan Timika, ada banyak guru di Intan Jaya.”

Piter juga menambahkan, setelah ada banyak guru-guru di Intan Jaya, tentu anak-anak dapat belajar dengan baik, sekaligus ada kemajuan pendidikan di Intan Jaya.

ARNOLD BELAU