Papuan Voices

PAPUAN, Jayapura --- Banyak pihak di Papua menyesalkan komentar Habib Rizieq dan Munarman dari Forum Umat Muslim (FUI) yang dianggap memprovokasi, dan menyesatkan opini masyarakat, terutama bagi yang berada di tanah Papua.

“Kami organisasi kepemudaan umat Kristiani di tanah Papua sangat menyesalkan pernyataan Habib Rizieq dan Munarman,” ujar Terius Wenda, Ketua Forum Gerekan Baptis Papua melalui siaran pers yang dikirim ke Papua Voices, kemarin sore, Rabu (28/12).

Menurut Turius, penanganan konflik disuatu daerah harus bisa diselesaikan oleh negara, bukan oleh organisasi kemasyarakatan, atau lembaga agama tertentu.

“Tak ada satupun LSM, atau organisasi masyarakat yang dapat mengintervensi masalah Papua, terutama dalam bentuk dan format penyelesaiaanya,” jelas Turius.

Turius menambahkan, harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan di tanah Papua, dan jika dirasa sudah tahu banyak, maka dipersilakan untuk berkomentar.

“Jangan omong sembarangan, karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau Konflik agama.”

Menurut Turius, masalah Papua sesungguhnya bukan masalah makan–minum, akar masalah adalah masalah ideology dan sejarah integrasi yang penuh kotrovesial.

“Pernyataan berjihat di Papua yang disampaikan FUI adalah satu pukulan berat dan pernyataan yang sangat diskriminatif bagi kaum beragama minoritas terutama umat Kistiani di tanah Papua,” ungkap Turius.

Turius juga menyatakan orang Papua menghendaki pendekatakan dialog yang bermartabat dan kompherensif. 

“Kami menolak pendekatan jihatan dan kekerasan militerisme di seluruh tanah Papua.”

Kami juga menghimbau kepada semua umat beragama jangan mudah terporvokasi isu SARA dan jihat di Papua, dan di harapkan untuk menciptakan rasa damai dan keamanan setiap dimanapun kita berada.

Komentar yang dimaksud adalah, pada tanggal 23 Desember 2011, FUI sempat mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan, dan meminta pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh kerja mempertahakan Papua dalam NKRI.

Dan, kata mereka saat itu, jika pemerintah tak mampu, mereka akan datang dan berjihad ke tanah Papua sendiri.

OKTOVIANUS POGAU

Warga Papua disiksa TNI (Foto: Ist)

PAPUAN, Serui --- Pada tanggal 27 Desember 2011, sekitar pukul 23.00 WIT, masyarakat di Kampung Tatui, Distrik Kosiwo, Kabupaten Serui, Papua, dikagetkan dengan terbakarnya sebuah pos Polisi.

Kemudian, tepat di halaman tampak berkibar sebuah bendera Bintang Kejora. Tak ada korban nyawa dalam insiden ini, karena pada saat itu tak ada petugas Polisi yang siaga.

Keesokan pagi, puluhan aparat dari Polres Serui mendatangi beberapa rumah warga sipil. Ada sembilan orang yang ditangkap, salah satunya adalah kepala kampung Tatui.

Dilaporkan, mereka disiksa secara hebat oleh puluhan anggota Polisi. Dan diminta mengaku karena dituduh terlibat dalam aksi pembakaran tersebut.

“Mereka diduga ikut membakar pos Polisi, dan terlibat mengibarkan bendera bintang kejora,” jelas Selia Waromi, salah satu warga sipil di Kabupaten Serui kepada Papuan Voices, siang ini, Jumat (30/12).

Selia mengatakan, sembilan orang tersebut tidak terlibat dalam aksi pembakaran Pos Polisi dan pengibaran bendera bintang kejora, tetapi mereka justru ikut memadamkan kobaran api.

“Saat pos Polisi terbakar, sembilan orang ini, bersama warga kampung yang padamkan api. Jadi, jika mengatakan mereka pelakuknya, adalah tidak mungkin.”

Selia menyebut kesembilan orang tersebut adalah, Marten Worabai, Wellem Ataruri (Kepala Kampung), Lorens Yapanani (Ketua Bamuskam), Yonatan Wanenda, Agus, Manuel Wanenda, Frengki Aroma, Lukas Koroa, dan Yohanis Isege.

Kepala kampung Tatui dan Marten Worabai yang disiksa paling brutal dari yang lain. Mereka mengalami luka dan pendarahan hebat.

“Mereka dua sempat dilarikan ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan,” ujar Selia.

Menurut Selia, dari kesaksian Marten Worabai, saat peristiwa tersebut, dirinya sedang tidur di rumahnya bersama Istri dan anak-anaknya.

Dia baru mengetahui peristiwa kebakaran setelah ada teriakan anak-anak yang memberitahukan kalau ada pos Polisi yang terbakar.

“Saya langsung keluar dan cek kebenarannya, dan saya sama-sama warga disini ikut memadamkan api. Jadi, saya tidak ada di tempat kejadiaan saat pos Polisi mau dibakar,” ucap Marten seperti ditirukan Selia.

Lanjut Selia, setelah memadamkan api merekapun pulang kerumah masing-masing, namun pada pukul 02.30 WIT, Marten Worabai diambil secara paksa oleh anggota Polisi dari rumahnya.

“Tanpa keterangan, Marten Worabai dihajar sampai babak belur bersama dengan kepala kampung yang sedang berseragam Dinas, beserta tujuh orang lainnya di pos Polisi lain.”

Akibat penganiayaan tersebut, kepala Marten mendapat lima jahitan. Kepala kampung harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui selama 1 malam.

Pada pagi harinya, dilaporkan Kapolres Serui memerintahkan anak buahnya untuk menyisir seluruh kampung Tatui dan beberapa kampung lainnya. Tujuannya mencari siapa pelaku yang membakar pos Polisi tersebut.

Sampai saat ini situasi Kampung Tatui, Distrik Kosiwa, Kabupaten Serui masih mencekam. Warga tidak melakukan aktivitas seperti biasanya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Wachono, ketika dikonfirmasi Papuan Vocies tidak bersedia memberikan keterangan karena belum mendapat laporan lengkap.

OKTOVIANUS POGAU

Misael Maisini, Ketua Komisi.

PAPUAN, Intan Jaya--- Misael Maisini, Ketua Komunitas Mahasiswa Independent Somatua Intan Jaya (KOMISI) menyebutkan PT Mini Save International (PT MSI) telah beroperasi secara ilegal karena tanpa mendapatkan ijin resmi dari pemerintah daerah maupun Provinsi.

“Sudah jelas-jelas tanpa surat ijin atau surat resmi dari pemerintah daerah, kenapa harus dijinkan beroperasi lagi,” ungkap Misael kepada Papuan Voices, siang tadi, Kamis (29/12) di Nabire, Papua.

Menurut Misael, pada tanggal 26 Mei 2011 Gubenur Provinsi Papua pernah mengeluarkan sebuah surat perintah, intinya agar segera menutup semua tambang-tambang liar di tanah Papua.

“Berdasarkan surat tersebut, kami meminta dengan hormat PT MSI di Intan Jaya harus ditutup.”

Selain mengambil emas dan kekayaan lainnya, perusahaan juga sering kala memperalat masyarakat setempat, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuaan mereka.

Sejak melakukan eksplorasi tahan awal di Intan Jaya, persahaan PT MSI masuk tanpa memaparkan AMDAL dari perusahaan terhadap penduduk setempat.

“Bagamana masyarakat mau tahu perusahaan, kalau tak ada sosialisasi dari perusahaan kepada mereka saat akan beroperasi,” Tanya Misael.

Misal menduga, pemerintah Intan Jaya bekerja sama dengan perusahaan telah membodohi masyarakat untuk membunuh kepentingan mereka.

Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Paniai. Ia memekarkan diri sejak tahun 2008. Ibukota Kabupaten adalah Sugapa, dan memiliki enam distrik. Dengan penduduk asli setempat adalah suku moni (Migani).

ARNOLD BELAU
 

PAPUAN, Jayapura --- Banyak pihak di Papua menyesalkan komentar Habib Rizieq dan Munarman dari Forum Umat Muslim (FUI) yang dianggap memprovokasi, dan menyesatkan opini masyarakat, terutama bagi yang berada di tanah Papua.

“Kami organisasi kepemudaan umat Kristiani di tanah Papua sangat menyesalkan pernyataan Habib Rizieq dan Munarman,” ujar Terius Wenda, Ketua Forum Gerekan Baptis Papua melalui siaran pers yang dikirim ke Papua Voices, kemarin sore, Rabu (28/12).

Menurut Turius, penanganan konflik disuatu daerah harus bisa diselesaikan oleh negara, bukan oleh organisasi kemasyarakatan, atau lembaga agama tertentu.

“Tak ada satupun LSM, atau organisasi masyarakat yang dapat mengintervensi masalah Papua, terutama dalam bentuk dan format penyelesaiaanya,” jelas Turius.

Turius menambahkan, harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan di tanah Papua, dan jika dirasa sudah tahu banyak, maka dipersilakan untuk berkomentar.

“Jangan omong sembarangan, karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau Konflik agama.”

Menurut Turius, masalah Papua sesungguhnya bukan masalah makan–minum, akar masalah adalah masalah ideology dan sejarah integrasi yang penuh kotrovesial.

“Pernyataan berjihat di Papua yang disampaikan FUI adalah satu pukulan berat dan pernyataan yang sangat diskriminatif bagi kaum beragama minoritas terutama umat Kistiani di tanah Papua,” ungkap Turius.

Turius juga menyatakan orang Papua menghendaki pendekatakan dialog yang bermartabat dan kompherensif. 

“Kami menolak pendekatan jihatan dan kekerasan militerisme di seluruh tanah Papua.”

Kami juga menghimbau kepada semua umat beragama jangan mudah terporvokasi isu SARA dan jihat di Papua, dan di harapkan untuk menciptakan rasa damai dan keamanan setiap dimanapun kita berada.

Komentar yang dimaksud adalah, pada tanggal 23 Desember 2011, FUI sempat mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan, dan meminta pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh kerja mempertahakan Papua dalam NKRI.

Dan, kata mereka saat itu, jika pemerintah tak mampu, mereka akan datang dan berjihad ke tanah Papua sendiri.

OKTOVIANUS POGAU

Kabupaten Paniai, Enarotali (Foto: Ist)

PAPUAN, Paniai --- Operasi Militer dengan sandi “Operasi Tuntas Matoa 2011” yang digelar di Kabupaten Paniai, Papua, sejak tanggal 13 Desember 2011 oleh aparat gabungan TNI/Polri dianggap telah merusak kedamaian di Papua.

Kota Enarotali, juga Madi (Ibukota Kabupaten Paniai), tampak sepi sekali. Bisa dikatakan seperti kota Mati.

Para pegawai negeri memilih tinggal di rumah. Anak-anak enggan ke sekolah. Pejalan kaki nampak tidak terlihat. Mama-mama pasar sudah tak berjualan. Benar-benar sepi.

Yang terlihat hanya aparat militer. Polisi dan Brimob selalu siaga. Dimana saja pasti mereka ada; di pasar, terminal, kantor-kantor, toko-toko, dan bahkan di Gereja. 

Tiap malam pasti terdengar rentetan tembakan. Paling terburuk adalah di Markas Eduda, dan beberapa kampung sekitarnya. Sampai saat ini, Kamis (29/12), rentetan tembakan masih terus terdengar.

Kepada Papuan Voices, Pimpinan TPN/ OPM Jhon Magai Yogi, mengatakan, bahwa rentetan tembakan itu dilakukan oleh pasukan Brimob.

“Tidak tahu mereka (Brimob) lihat apa baru tembak, karena anggota kami tidak mengeluarkan peluru banyak seperti mereka."

Sehubungan dengan hal itu, Kapolres Paniai, AKBP Janus Siregar, S.Ik mengatakan bahwa anggota Brimob yang ada di Eduda diharapkan siaga untuk antisipasi kemungkinan adanya serangan balik dari TPN/OPM.

“Tapi saya belum tahu pasti, apakah anggota yang tembak atau terjadi kontak senjata. Saya akan cek ke anggota,” kata Kapolres ketika menghubungi Papuan Voices, kemarin Rabu (28/12), dari Paniai.

Suasana ini membuat masyarakat dibeberapa kampung dekat markas Eduda resah, apalagi karena tiap saat mendengar rentetan tembakan, disertai patroli secara rutin oleh aparat Brimob.

Ditengah situasi meresahkan ini, sebagian masyarakat memilih mengungsi ke kampung lain hingga natal usai, sedangkan sebagian orang lainnya memilih tetap tinggal untuk mempersiapkan diri merayakan natal di Kampung mereka.

Oktovianus Pekey, salah satu tokoh agama di Paniai mengatakan aparat Brimob selalu rutin mendatangi warga di kampung-kampung.

“Beberapa jam sesudah malam kudus (Tanggal 24 Desember 2011), sekitar pukul 02.00 WIT warga di kampung dekat Eduda didatangi pasukan Brimob lengkap dengan senjata. Mereka jalan dari rumah ke rumah.”

Lanjut Oktovianus, tujuannya mencari anggota TPN/OPM yang diduga bersembunyi di rumah-rumah warga sipil.

“Sepanjang perjalanan dari kampung ke kampung, pasukan Brimob menembak ke semua arah, akibatnya berbagai tanaman di kebun milik warga seperti pisang, tebuh, keladi dan pohon hancur,” ungkapnya.

Oktovianus mengatakan, tindakan aparat tidak sekedar itu saja, pasukan Brimob menendang dan mendobrak pintu rumah warga sipil dan masuk kedalam rumah.

“Tindakan pasukan Brimob ini membuat keluarga yang ada dalam rumah ketakutan bahkan anak-anak kecil kaget terbangun dan menangis,” jelas Oktovianus.

Disampaikan, hal yang sama terjadi pula pada malam berikutnya (25 Desember 2011). Aparat Brimob lengkap dengan senjata kembali mendatangi rumah-rumah warga sipil pada pukul 01.00 WIT pagi.

Terkait tindakan brutal aparat yang mendatangi rumah mereka secara paksa disampaikan oleh seluruh masyarakat di Wilayah Wegamo (distrik Paniai Timur) yang berasal dari 10 Gereja di tiga desa, yang meliputi Kampung Muyedebe, Kampung Uwamani, Kampung Kinou, kampung Geko, Kampung Badauwo, Kampung Yegemei, Kampung Yagiyo dan Kampung Toko.

Karena sering didatangi pasukan Brimob, masyarakat dari beberapa kampung yang sering istrahat di rumah dan Emawaa (rumah laki-laki Suku Mee) panik dan takut.

Akhirnya, masyarakat memilih mengungsi ke kampung-kampung lain sehingga pada sore hari tanggal 25 dan 26 desember 2011 terjadi pengungsian besar-besaran.

Pengungsian yang sedang terjadi di beberapa kampung di sekitar markas Eduda dibenarkan oleh Kapolres Paniai.

“Tadi (Selasa, tanggal 27 Desember 2011), saya jalan kaki pergi dan pulang dari Eduda, saya lihat masyarakat dibeberapa kampung disekitar Uwamani tidak ada. Nampak sepi sekali. Kemana mereka semua?” tanya Kapolres.

“Mungkin mereka keluar kampung karena ada isu sebelumnya OPM akan serang pasukan Brimob, jadi kemungkinan karena isu itu. Tetapi kami tidak akan korbankan masyarakat. Bahkan kami justru punya rencana bangun Pos di Uwamani untuk menjaga warga dari ancaman OPM,” lanjut Kapolres.

Terkait rentetan tembakan pada tanggal 27 malam, Kapolres tidak memberikan keterangan yang pasti.

Sementara itu, menurut sebuah sumber Papuan Voices, bahwa pada siang hari (tanggal 27 Desember), waktu pasukan (Polisi dan Brimob) jalan kaki menuju Eduda, karena melihat tak ada warga sipil, mereka melakukan tembakan secara brutal di rumah-rumah warga.

Mendengar berita bahwa masyarakat di wilayah Wegamo sudah mengungsi, masyarakat di wilayah Ekadide (disebelah gunung markas Eduda) pun panik dan gelisah, dan lebih memilih keluar dari kampung tersebut.

Melihat kondisi masyarakat yang pada panik, maka (Selasa 27 Desember 2011), masyarakat dari beberapa kampung di wilayah Wegamo (Kampung Dagouto, Kampung Kopabutu, Kampung Obaiyoweta, Kampung Dei, Kampung Eyagitaida) kembali berkumpul mengadakan pertemuan bersama di kampung Dei.

Tujuan pertemuaan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi bila aparat Brimob bertindak lebih brutal lagi.

Kesimpulannya, mereka menyepakati bahwa, siapa saja yang merasa tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini, bisa mengungsi, terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu.

Sementara ini, masyarakat memang masih takut, kemungkinan terjadinya kontak senjata di wilayah Ekadide. Masyarakat hanya sedang ikuti perkembangan; apakah kontak senjata akan kembali terjadi lagi atau tidak?

Rangkaiaan peristiwa yang terjadi beberapa minggu belakangan ini kembali mengingatkan masyarakat Paniai pada situasi yang pernah mereka alami ketika operasi militer di Paniai beberapa tahun silam.

Misalnya, operasi militer yang terjadi tahun 2000, 2002 dan 2003. Tahun-tahun ini ialah tahun-tahun dimana Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah diberlakukan, namun daerah Paniai masih status daerah operasi militer

Selain itu, peristiwa kontak senjata antara TPN/OPM dengan Timsus 753 Paniai menjelang 17 Agustus 2011 lalu, di Madi, Paniai, Papua.

Peristiwa ini menyebabkan masyarakat panik dan mengungsi besar-besaran, akibatnya seluruh aktivitas masyarakat macet dan semua sumber-sumber penghidupan masyarakat lumpuh total.

Saat itu masyarat harus kembali membangun hidupnya mulai dari awal, misalnya harus kembali berkebun atas kebun-kebun yang hancur, harus kembali mencari bibit ternak untuk memelihara ternak, kembali membereskan rumah dan sekitarnya akibat pengerusakan, anak-anak sekolah mengulang kelas akibat putus sekolah dan lain-lain.

Dalam suasana trauma, kini merekapun dikagetkan dengan kedatangan pasukan Brimob dari Kelapa II Depok (Jawa Barat), dan pasukan yang diperbantukan dari Jayapura, dan Timika.

Melihat kehadiran pasukan Brimob yang dengan mengenakan pakaian militer sebagaimana dalam situasi perang membuat masyarakat Paniai menjadi resah dan takut.

Kebanyakan masyarakat mulai bertanya-tanya; untuk apa pasukan Brimob datang ke Paniai? Dengan kehadiran Brimob, dengan atribut militer lengkap ini, apakah akan terjadi perang atau apakah mereka mau perang dengan kelompok TPN OPM di markas Eduda?

Kalau terjadi perang, bagaimana masyarakat menyelamatkan diri? Ini menjadi pergumulan utama masyarakat Paniai saat ini.

Sampai saat ini sebagian besar warga Paniai, khususnya di kampung-kampung dekat markas OPM masih berada di tempat pengungsian. Nasib mereka tak menentu.

Laki-laki sudah tidak berkebun lagi seperti biasanya. Ibu-ibu juga tak ada yang jualan di pasar. Apalagi anak-anak, mereka tak berani ke sekolah.

Semua masyarakat Paniai menanti, kapan datangnya suasana yang tenang dan damai. Entahlah! Kita belum tahu. Kita semua belum tahu.

Atau mungkin operasi militer di Paniai merupakan kado natal dari pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua Barat.

Saat ini kita sama-sama sedang berjuang untuk mewujudkan kedamaian yang sesungguhnya; kedamaian bagi seluruh rakyat Papua Barat di tanah Papua, dan Paniai secara khusus.

OKTOVIANUS POGAU

Pasukan Elit Indonesia (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Operasi Militer dengan sandi “Operasi Tuntas Matoa 2011” yang digelar di Kabupaten Paniai, Papua, sejak tanggal 13 Desember 2011 masih akan terus dilangsungkan --sampai saat ini.

Malahan, beberapa warga sipil di Paniai melaporkan tensinya semakin meningkat, dan aparat TNI/Polri justru semakin bertindak brutal.

Banyak warga sipil yang telah menjadi korban dari operasi tersebut. 14 warga sipil dikabarkan tewas. Puluhan warga sipil lainnya luka-luka. Puluhan rumah warga sipil dibakar aparat TNI/Polri.

Ribuan warga sipil telah mengungsi dari Paniai sejak operasi militer dilangsungkan. Ada yang ke Nabire, Dogiyai, Deiyai, bahkan sampai ke Timika. Namun, ada juga yang memilih tetap bertahan di Paniai walau takut.

Oktovianus Pekey, salah satu tokoh agama di Paniai, siang tadi, Rabu (28/12) melaporkan, dalam suasana natal, situasi Paniai bukan semakin membaik, namun semakin mengkhawatirkan.

“Sejak tanggal 24 Desember malam, aparat Brimob lengkap dengan senjata telah mendatangi rumah-rumah warga sipil, dan mendobrak pintu rumah mereka, dan menanyakan keberadaan TPN/OPM.”

Padalah, lanjut Okto, mereka adalah warga sipil yang tak tahu apa-apa tentang keberadaan TPN/OPM yang dimaksud aparat Brimob tersebut.

Selain menanyakan keberadaan TPN/OPM, Brimob juga secara brutal menembak kebun-kebun milik warga sipil, ternak babi, dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan.

“Yang ditembak seperti pohon pisang, tanaman tebu, tanaman keladi, ternak babi yang mau di barapen saat natal, dan barang-barang apa saja yang ada disekitar rumah warga.”

Okto menjelaskan, karena takut, tidak ada warga yang tinggal di Paniai, terutama di tiga kampung dekat markas Eduda, Paniai.

“Aparat Brimob tiap malam melakukan sweeping tanpa sebab dan akibat, ini justru menimbulkan ketakutan diantara masyarakat,” jelasnya.

Okto menambahkan, saat pertemuaan antara Muspida dan masyarakat Paniai yang di gelar pada tanggal 20 Desember 2011 lalu, dirinya telah meminta agar Kapolsek dan komandan Brimob dapat membatasi ruang gerak anak buahnya yang sering meresahkan warga sipil.

“Saya waktu itu minta Kapolsek dan Komandan Brimob dapat membatasi ruang gerak anak buah mereka, karena tentu warga takut sekali melihat mereka.”

Namun, kata Okto, sampai saat ini tak ada respon, dan malahan mereka bertindak lebih brutal lagi.

“Tadi siang ada helicopter yang digunakan untuk memantau situasi di sekitar Paniai, dan sampai juga ke markas Eduda. Padahal, sudah beberapa hari lalu telah tak digunakan,” tutur Okto.

Melihat ada helikopter berputar-putar di Paniai, tentu menimbulkan pertanyaan lagi bagi warga Paniai.

“Kami masih terus memantau situasi di sini,” ungkap Okto.

Beberapa waktu lalu, dalam berbagai media massa, Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi S.Sos telah menyatakan situasi di Paniai aman dan kondusif.

Namun, yang bisa kita lihat situasinya berbeda. Situasi Paniai sangat-sangat mengkahwatirkan, dan bisa dikatakan dalam kondisi yang darurat.

Komentar Bupati oleh banyak pihak dituding sebagai pembohongan public alias “tipu” karena fakta yang terjadi di lapangan berbeda sekali.

OKTOVIANUS POGAU

Ismail Asso Tokoh Muslim Papua (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Pernyataan Habib Rizieq dari Forum Umat Islam (FUI) pada tanggal 23 Desember 2011, yang meminta negara mempertahankan Papua dan Maluku dari kemungkinan referendum, dan jika tak mampu FUI akan berjihad ke Papua untuk mempertahankan kedua wilayah ini mendapat tanggapan dari tokoh muslim Papua.

Kepada Papuan Voices, kemarin siang, Selasa (27/12) Ismail Asso, Ketua Muslim Pegunungan Tengah Papua, menegaskan rakyat Papua tidak perlu takut dengan pernyataan tersebut, karena dinilai hanya bentuk cari muka.

“Itu Ormas goblok, mereka cari muka saja. Mereka juga tidak punya massa di Papua, jangan takut kalau mereka akan datang ke Papua,” ujarnya dalam pesan elektronik.

Asso juga menambahkan, jika benar FUI datang berjihad di Papua, dirinya bersama muslim Papua lainnya akan berdiri paling depan untuk mengusir mereka.

“Muslim Papua dan saya ada dibarisan paling depan usir dorang. Saya mampu menghentikan mereka datang ke Papua, karena gerakan mereka kecil dan pinggiran."

"Saya tidak khawatir, mereka hanya intermezo atau hanya cari perhatian atau numpang tenar,” jelas Asso.

Ismail juga mengharapkan rakyat Papua tidak terpancing terhadap isu-isu murahan yang disebarkan ormas-ormasi Islam seperti FUI, karena menurut Ismail mereka mengatasnamakan Islam saja, dan tak punya pengikut yang jelas.

“Saya dari dulu tahu watak Ormas kecil model FUI. Diantara mereka pasti ada yang kenal dengan saya, saya benci dengan mereka semua. Mereka hanya mengatasnamakan Islam saja,” tutup Ismail.

OKTOVIANUS POGAU